Freeport Untung Rp 6 Triliun, Pemerintah Tagih Dividen Rp 1,5 Triliun
Jakarta - PT Freeport Indonesia tidak membayar dividen ke pemerintah Indonesia Rp 1,5 triliun dari keuntungan di 2013. Akibatnya, setoran dividen BUMN tahun ini tidak mencapai target.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan, pihaknya akan terus menagih setoran dividen dari Freeport Indonesia. Apalagi pemerintah saat ini memiliki saham 9,3% di Freeport.

"Freeport itu kan untung Rp 6 triliun. Kita minta terus," kata Dahlan usai rapim BUMN di PT Reindo, Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Meski PT Freeport Indonesia berhasil meraup untung triliunan rupiah, namun hasil rapat umum pemegang saham memutuskan tidak akan menyetor dividen ke pemerintah.

"Saat RUPS nggak bagi dividen. BUMN nggak setuju karena sudah dijadwalkan di APBN. Dia (Freeport) bilang nggak bisa, karena ada keperluan. Mereka ngotot. Terus voting, mereka yang menang. Bahkan mereka bisa ambil keputusan tanpa kita," sebutnya.

Untuk mengejar setoran dividen, Kementerian BUMN akan menagih melalui skema dividen interim. Dividen ini bisa ditagih saat periode buku berjalan atau sebelum tutup buku. "Kita usaha minta dividen interim," katanya.

Seperti diketahui, dalam APBN 2014 dipatok setoran dividen yang masuk dalam pos bagian laba BUMN sebesar Rp 40 triliun. Namun realisasinya diperkirakan Rp 37 triliun.

Penurunan sebesar Rp 3 triliun disebabkan tidak disetornya dividen Freeport yang diperkirakan sebesar Rp 1,5 triliun. Kemudian juga karena PLN tak bisa menyetor dividen akibat mengalami kerugian tahun lalu.
sumur

MERDEKA.COM. Alasan utama PT Freeport Indonesia menunggak memberikan dividen kepada pemerintah karena perseroan mengaku bisnis pertambangan yang dikelolanya belum memberikan keuntungan.
Namun fakta berkata lain. Dari laporan keuangan Freeport tahun lalu, perusahaan pertambangan yang berafiliasi ke Amerika Serikat ini mencatat keuntungan dengan indikator meningkatnya volume penjualan emas maupun tembaga dari tambangnya.
Tercatat kenaikannya sebesar 6,2 persen atau menjadi USD 4,34 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yakni USD 4,09 miliar. Mengetahui kebohongan yang dilakukan Freeport, Kementerian BUMN ngotot meminta deviden kepada Freeport. Namun, dividen yang akan diminta dalam bentuk interm.
"Iya saya tahu Freeport untung Rp 6 Triliun, makanya kita minta terus, minta terus," ujar Menteri BUMN, Dahlan Iskan usai rapat pimpinan di Kantor Re-Indo, Jakarta, Kamis (17/4).
Dahlan mengakui, dalam RUPS Freeport diputuskan tidak memberikan dividen ke pemerintah lantaran saham pemerintah di perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu hanya 9,3 persen. Freeport terus berkelit dengan bermacam alibi.
"Hasil RUPS memutuskan tidak memberi dividen, terus BUMN tidak setuju, tapi mereka bilang tidak bisa karena masih ada keperluan lain-lain. Terus pemungutan suara, hasilnya tidak bayar. Saham 9,3 persen tidak ada artinya, karena itu kita masih usahakan," jelasnya.
Karena itu langkah yang diambil adalah meminta dividen interm. Pasalnya, "Bagaimana meminta deviden interim, bagaimana cara itu teknis lah terserah mereka," tegasnya.
Sebelumnya, Ketiadaan pembayaran dividen PT Freeport Indonesia kepada semua pemegang saham, termasuk ke perusahaan induk dan pemerintah Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, volume penjualan tembaga dan emas yang menurun karena kadar bijih yang rendah, gangguan operasi tambang, penurunan harga komoditas global.
Kemudian, penggunaan arus kas untuk investasi sekitar USD 1 miliar guna mendukung pengembangan tambang bawah tanah pada 2017. Tambang bawah tanah ini selanjutnya akan menjadi tumpuan kegiatan penambangan PTFI.
Hal tersebut diungkapkan oleh Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia Daisy Primayanti, dalam siaran pers diterima merdeka.com, Sabtu (28/3).
Adapun kondisi keuangan perusahaan di pengaruhi oleh perubahan harga komoditas global, kinerja operasi dan gangguan operasi tambang. Kemudian, kebutuhan kas untuk menjalankan operasi pertambangan, investasi untuk mengembangkan sumber daya dan menjamin produksi di masa mendatang.
"Lalu pembayaran utang dan faktor keuangan dan ekonomi lainnya yang dianggap relevan oleh dewan direksi," katanya.
sumur

heran seheran herany!,,,gni klo negara gak tegas!! Jd bancakan m bandit2 luar negeri,,,,bandit2 dalam negeri jg sma rakus nyaa,,
Yg dirugikan ya rakyat sendiri,,pempimpin