Pemilu presiden semakin dekat, beberapa tokoh sudah memastikan diri sebagai calon, salah satunya adalah Prabowo Subianto. Pada pemilu tahun 2009, Prabowo merupakan pasangan cawapres dari Megawati. Saat itu Gerindra masih merupakan partai kecil dan Prabowo belum sepopuler sekarang. Kini, setelah beberapa tahun, popularitas Prabowo meningkat tajam, beberapa kader Gerindra yang sukses memenangkan pilkada seperti Ahok dan Ridwan Kamil ikut berkontribusi terhadap pamor Prabowo, masyarakat pun banyak menaruh harapan pada beliau.

Pada awalnya saya beranggapan bahwa Prabowo adalah calon presiden yang layak untuk dipilih. Ketika melihat iklannya di media massa, terutama ketika pencalonan Jokowi dan Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saya merasa bersemangat dan optimis akan masa depan Indonesia jika dipimpin oleh beliau. Tapi lama-lama, seperti orang yang baru sadar dari hipnotis, saya kemudian mempertanyakan kembali, siapa Prabowo, bagaimana rekam jejaknya, benarkah dia layak dipilih? Hingga pada akhirnya saya menemukan beberapa alasan untuk mengatakan TIDAK, saya tidak akan memilih Prabowo.



1. Kasus Pelanggaran HAM

Alasan yang paling kuat untuk menolak Prabowo sebagai presiden adalah karena isu keterlibatan beliau terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, mulai dari kasus Perang di Timor Timur, Aceh, hingga penculikan aktivis di tahun 1997-1998.



Sebagai orang awam, jujur saya tidak begitu tahu persis bagaimana kasusnya dan apa peran Prabowo dalam kasus tersebut, namun fakta bahwa Prabowo tidak membantah kejadian penculikan aktivis melainkan hanya memberi klarifikasi yang ngambang, fakta bahwa beliau dipecat dari jabatannya yang menurut Pengakuan Wirantohal itu memang dikarenakan kasus penculikan aktivis, membuat kecurigaan saya semakin besar terhadap Prabowo.

Saya tidak berani mengambil risiko untuk memilih presiden yang terlibat kejahatan HAM, selain merasa bersalah kepada keluarga korban yang telah berjuang merebut reformasi, malu pada negara lain karena memiliki presiden dengan rekan jejak kasus berdarah, memilih presiden yang punya sifat seperti ini juga berisiko mengembalikan Indonesia kembali ke zaman pemerintahan otoriter, yang sekali lagi penuh dengan pelanggaran HAM.

2. Prabowo Minim Prestasi

Alasan lain yang juga penting adalah karena Prabowo termasuk calon presiden yang minim prestasi. Kenapa saya mengatakan minim prestasi, padahal artikelnya di Wikipedia lumayan panjang lho. Oke, ini dia alasannya:

Prestasi di Bidang Militer
Ketika saya berusaha mencari daftar prestasi Prabowo maka data yang paling mudah diperoleh adalah daftar penghargaan yang beliau peroleh di bidang militer. Tapi tunggu dulu, semua penghargaan di bidang militer itu sudah tidak ada nilainya lagi semenjak Prabowo dipecat dari kemiliteran. Prabowo dipecat karena terlibat kasus penculikan ateis dan itu merupakan kasus pelanggaran HAM yang berat dan tidak bisa dimaafkan. Karier militer Prabowo di bidang militer bisa dikatakan sudah hancur dan tidak ada artinya lagi.

Sebagai Ketua HKTI
Prabowo adalah ketua dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, tapi sungguh saya belum menemukan apa keberhasilan yang sudah diperoleh di masa kepemimpinan Prabowo. Jika tujuan organisasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat petani, maka sudahkah itu terwujud? Petani mana yang sudah berhasil ditingkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabatnya? Pada kenyataannya berdasarkan data BPS,jumlah petani di Indonesia semakin berkurang, ini jelas menandakan bahwa petani tidak dianggap sebagai profesi yang menguntungkan oleh masyarakat. Ayah saya sendiri adalah seorang guru yang juga merangkap sebagai petani, kami sekeluarga juga punya mempekerjakan beberapa petani lain untuk menggarap lahan, tapi saya belum pernah mendengar yang namanya HKTI apalagi kontribusi mereka terhadap bidang pertanian di desa kami.

Sebagai Ketua APPSI
Selain sebagai ketua HKTI, Prabowo juga merupakan ketua dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, dan seperti halnya HKTI, saya pun bertanya-tanya tentang apa peran dan keberhasilan organisasi semasa kepemimpinan Prabowo. Pedagang pasar mana yang sudah berhasil disejahterakan? Apa yang dilakukan APPSI ketika kemarin sempat terjadi krisis, lonjakan harga, dan kelangkaan barang? Saya tidak mendapatkan informasi seperti itu, bahkan saya bertanya-tanya, ketika kemarin ada santer ada pemberitaan mengenai pemindahan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang ke Blok G, mereka APPSI kemana saja? Sekarang pedagang di Blok G Tanah Abang kembali mengeluh karena sepinya pembeli, kok APPSI diam saja?
Sempat mencoba mencari informasi di Situs APPSI, yang walaupun belum lengkap dan masih banyak ada kalimat “Lorem ipsum dolor sit amet, …”, setidaknya saya menemukan beberapa program kerja dari APPSI ini, dan karena di situs APPSI terdapat foto pasar kesenian, saya pun mencoba bertanya pada beberapa pedagang di Sukawati, Bali mengenai keberadaan APPSI dan program kerjanya tersebut, apakah ada semacam program edukasi untuk peningakatan SDM atau tidak, apakah mereka punya tanda anggota atau tidak, hasilnya mereka bahkan mengaku tidak pernah mendengar yang namanya APPSI.

Sebagai Pengusaha
Sebagai pengusaha pun saya masih mempertanyakan kemampuan Prabowo, mengingat salah satu perusahaannya kini mengalami masalah keuangan, bahkan sampai Belum membayar Gaji Pegawainya selama beberapa bulan.

Faktor prestasi ini banyak dilupakan oleh orang lain bahkan oleh pendukung Prabowo sendiri, padahal mereka seringkali sibuk mempertanyakan prestasi Jokowi selama memimpin di Solo dan Jakarta atau prestasi Hary Tanoe dan Aburizal Bakrie selain sebagai pengusaha, tapi ketika pertanyaannya dibalik dengan mempertanyakan prestasi Prabowo, mereka umumnya tidak sanggup memberi jawaban.

3. Masih Memiliki Hutang

Prabowo seperti halnya Aburuzal Bakrie, adalah calon presiden yang perusahaannya memiliki cukup banyak. Perusahaan Prabowo yang berhutang itu adalah PT Kertas Nusantara (ebelumnya bernama PT Kiani Kertas), dimana berdasarkan verifikasi kurator kepailitan dan pengurus PKPU, total utang Kertas Nusantara mencapai Rp 14,31 triliun. Masalah hutang ini lah yang kemudian membuat PT Kertas Nusantara menunda pembayaran gaji pegawainya hingga 5 bulan.

Uang sebanyak 14,31 triliun bukanlah nilai yang kecil. Bagaimana kita bisa yakin bahwa nanti Prabowo tidak akan menyalahgunakan wewenangnya jika terpilih sebagai presiden untuk membayar hutang-hutang perusahaannya itu? Saya bukan orang gila yang berani mengambil risiko itu, masih ada banyak calon presiden yang tidak bermasalah yang lebih layak untuk dipercaya.

4. Bermasalah Dengan Negara Lain

Karena dugaan kasus pelanggaran HAM yang dilakukannya, Prabowo pernah dicekal oleh Amerika, dan beberapa negara lain pun menaruh stigma buruk pada beliau. Bagian lucunya adalah Prabowo kemudian melakukan pembelaan diri dengan menyamakan pencekalan dirinya dengan pencekalan Nelson Mandela.

Memang tidak semua tokoh yang dicekal oleh Amerika adalah penjahat, beberapa diantaranya adalah Nelson Mandela dan Yasser Arafat, tapi Prabowo jelas tidak bisa disamakan dengan kedua tokoh tersebut yang mendapat banyak dukungan dari negara lain, bahkan PBB sempat memindahkan rapat pembahasan mengenai Palestina dari sebelumnya di Amerika menjadi di Swiss agar Yasser bisa ikut serta. Dalam kasus Prabowo tidak ada cerita heroik yang bisa dibanggakan, dia dicekal bukan karena alasan politis melainkan karena kejahatan HAM.

Saya tidak mau nantinya presiden yang terpilih tidak bisa mengikuti rapat PBB karena ditolak oleh negara lain, saya akan malu jika punya presiden yang dicekal di banyak negara. Bukannya semakin terbuka dengan pergaulan internasional, keterpilihan Prabowo sebagai presiden justru bisa membuat Indonesia semakin dikucilkan di dunia internasional.

5. Angkatan Tua, Cita Rasa Orde Baru

Menurut Habibie, salah satu kriteria calon presiden yang cocok saat ini adalah mereka yang berusia 40 hingga 60 tahun, lebih dari 60 tahun sebaiknya tidak usah ikut bursa calon presiden dan memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk memimpin. Kaum tua sebaiknya pensiun dari dunia perpolitikan dan menjadi negarawan.

Saya setuju dengan Habibie, usia bukan hanya terkait dengan kondisi fisik, tapi juga pola pikir. Zaman terus berganti, dunia semakin berkembang, ada banyak pengetahuan baru yang umumnya tidak bisa diterima dengan menggunakan pola pikir yang lama. Sekarang bukan zaman dimana komunisme dan anarkisme dianggap tabu, sekarang bukan zaman dimana keturunan Cina Tionghoa dibedakan statusnya dengan pribumi, sekarang bukan zamannya pemerintahan otoriter yang bisa menghukum rakyat seenaknya.

Tahun ini, Prabowo berusia 62 tahun, ini artinya Prabowo tidak cocok dengan kriteria Habibie. Tapi bagi saya, masalahnya bukan hanya pada usia. Lebih dari itu, Prabowo, bersama dengan Wiranto, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Akbar Tandjung adalah golongan tua “lulusan” dari partai Golkar, partainya rezim orde baru yang otoriter, korup, dan penuh dengan kasus pelanggaran HAM. Sebagai lulusan partai beringin, maka pola pikir Prabowo tidak akan jauh dari pola orde baru, karena mereka mendapat didikan dari rezim yang sama dan bergaul dengan orang-orang yang sama (sepemikiran).



Memilih Prabowo sebagai presiden berisiko untuk menghidupkan kembali rezim orde baru, terlebih Prabowo dekat dengan Soeharto (menantunya gitu lho), dan sama-sama berasal dari kalangan militer. Memilih Prabowo sama halnya dengan mengkhianati reformasi yang telah diperjuangkan selama 15 tahun terakhir.

6. Black Campaign, Survei Bayaran, dan Pembohongan Publik

Belakangan Prabowo seringkali melakukan kampanye hitam terutama menyerang Jokowi, maklum saja karena Jokowi adalah satu-satunya calon yang elektabilitasnya melebihi Prabowo dalam berbagai survei. Kampanye hitam berupa kritik masih saya anggap wajar, tapi lama-lama apa yang dilakukan Prabowo nampak agak keterlaluan, mengatakan calon presiden lain sebagai boneka lah, mengatakan penipu lah, dimana pernyataan itu tidak sepantasnya dikeluarkan oleh seorang negarawan, karena kesannya sangat emosional dan berdasarkan asumsi saja. Pernyataan itu seperti anak kecil yang saling ejek-ejekan denga kawan bermainnya. Prabowo harusnya bisa lebih dewasa, lebih mengutamakan penyampaian visi misi dan keberhasilan yang sudah dilakukan ketimbang menyerang calon lain yang bahkan jauh lebih muda dari dirinya.

Selain kampanye hitam yang kekanak-kanakan, hal lain yang membuat saya kesal adalah beberapa pembohongan publik yang dilakukan pendukung Prabowo baik di media massa maupun sosial media yang seakan-akan ingin membodohi masyarakat. Pembohongan yang saya maksud bisa berupa informasi dan dat yang tidak benar terutama mengenai survei, atau informasi berupa propaganda.

Salah satu survei yang saya curigai adalah survei yang dilakukan oleh Vox Populi Surveydimana disana dikatakan bahwa elektabilitas Prabowo adalah yang paling tinggi, lebih tinggi dibanding elektabilitas Jokowi yang selama ini dalam survei lain selalu diunggulkan. Survei tersebut katanya menggunakan 4000 responsen secara nasional dengan hasil elekbailitas Prabowo adalah 33,1%, Megawati 15,4%, sedangkan Jokowi hanya 10,2%

Bagian lucunya adalah, bahwa survei ini tidak dilakukan dengan langsung menanyakan responden siapa calon yang bakal mereka pilih saat pilpres mendatang, melainkan menanyakan kriteria presiden idaman mereka, yang nantinya oleh pihak yang melakukan survei (Vox Populi) yang mengasosiasikan kriteria tersebut pada calon presiden yang ada di daftar mereka. Hal tersebut nampak dari dua kutipan berikut:



Jadi responden akan ditanya, apakah mereka lebih suka dipimpin oleh presiden dari kalangan militer atau tidak, jika 70% diantara responden mengatakan iya, maka oleh pihak Vox Populi akan mengatakan bahwa 70% responden lebih suka memilih Prabowo ketimbang Megawati dan Jokowi yang dari kalangan sipil. Hal ini juga berlaku untuk kriteria lain.

Masalahnya adalah:


1. Responden belum tentu tahu kriteria yang melekat pada pasangan calon yang akan mereka pilih. Maksudnya responden belum tentu tahu apakah Prabowo itu berasal dari kalangan militer atau dari kalangan petani (mengingat dia adalah ketua HKTI), responden belum tahu tahu apakah apakah Prabowo itu orangnya tegas atau tidak. Ini kan seperti menanyakan apakah responden lebih suka presiden yang makan Indomie atau Mie Sedaap, sedang mereka belum tahu tahu mie instant favorit para calon presiden itu.

2. Satu kriteria mewakili banyak orang, sedang yang dipilih dalam pemilu presiden hanya satu. Anggaplah responden tahu bahwa Prabowo memang dari kalangan militer, tapi ketika mereka mengatakan lebih suka calon presiden dari kalangan militer belum tentu yang mereka maksud itu adalah Prabowo, biasa saja calon yang dimaksud adalah Wiranto atau Sutiyoso.

3. Pihak Vox Populi bisa seenaknya mengasosiasikan tiap kriteria yang belum tentu sesuai dengan persepsi responden. Contoh, ketika ditanya apakah responden lebih suka calon presiden yang anti kepentingan asing, tentu saja mayoritas akan mengatakan iya, dan pihak Vox Populi bisa seenaknya mengatakan bahwa Prabowo lah yang sesuai dengan kriteria tersebut sedang Megawati adalah calon yang dianggap tunduk pada kepentingan asing, padahal responden belum tentu setuju dengan hal tersebut. Responden tentu punya pandangan tersendiri tentang siapa calon yang mereka anggap tegas, maka yang nasionalis, mana yang anti korupsi, dll dimana pandangan itu berbeda dengan pandangan pihak Vox Populi selaku penyelenggara survei.

Dari 3 poin tersebut, maka kita bisa mengatakan bahwa metode survei yang dilakukan Vox Populi tersebut dalam menilai elektabilitas calon presiden bisa dikatakan tidak valid. Survei yang sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah, cukup dengan menanyakan siapa calon yang akan dipilih pada pilpres mendatang, sengaja dibuat ribet dan berputar-putar, yang menunjukkan ada kepentingan politik di dalamnya. Jelas ini survei abal-abal yang kemungkinan besar adalah pesanan pihak Prabowo saja untuk melakukan penipuan publik.

Penipuan publik lain yang dilakukan pihak Prabowo adalah tentang cerita Perjanjian Batu Tulis, dimana dalam perjanjian itu ada kesepakatan bahwa Megawati akan mendukung Prabowo dalam pemilu presiden 2014.



Jika membaca keseluruhan poin dari perjanjian tersebut, siapapun sebenarnya tahu bahwa maksud dari poin ke 7 dari perjanjian itu adalah sebagai bentuk kesepakatan dan balas jasa Megawati jika dia berhasil terpilih sebagai presiden, sama halnya seperti pada poin 2-4. Artinya perjanjian itu berlaku jika pasangan tersebut menang, dan karena mereka kalah maka poin ke 7 dari perjanjian tersebut pun otomatis tidak berlaku lagi. Tapi pihak Prabowo kemudian berusaha berdalih bahwa tidak ada ketentuan atau syarat secara tertulis bahwa poin ke 7 itu hanya berlaku jika mereka menang. Pihak Prabowo berusaha menggunakan pendekatan semantik yang kaku, dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa pihak PDIP telah melanggar perjanjian. Bagi saya ini adalah bentuk pembohongan dan pembodohan publik.

Oke, secara semantik memang tidak ada syarat bahwa poin ke 7 itu hanya berlaku jika pasangan Megawati-Prabowo menang pada pemilu 2009, tapi pihak Prabowo juga lupa bahwa dengan semantik yang kaku kita bisa menafsirkan bahwa:









Dari ketiga poin itu maka kita bisa tahu bahwa penalaran semantik yang kaku juga tidak bisa digunakan oleh pihak Prabowo untuk meminta dukungan politik kepada PDIP maupun Megawati, juga tidak bisa digunakan untuk mengklaim bahwa dirinya adalah korban penipuan. Tapi pihak Prabowo dan fansnya tetap saja pura-pura bodoh, mengabaikan poin ini, sembari terus saja merengek meminta simpati dari masyarakat.

Terakhir, penipuan dan pembodohan publik yang berusaha dilakukan pendukung Prabowo adalah dengan berusaha mengubah halaman Wikipedia yang memuat artikel tentang kontrovensi kejahatan Prabowo. Pada link berikutbisa dilihat bagian artikel mana yang berusaha dihapus. Bagi saya apa yang dilakukan pendukung Prabowo ini sangat licik dan sudah keterlaluan, mereka bukannya meminta Prabowo melakukan klarifikasi atas tulisan di Wikipedia tapi lebih memilih untuk menutupinya dari publik.