Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meneken Kesepakatan Bersama tentang Akses Data Tranksaksi Rekening Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada beberapa bank plat merah, secara online.

Mereka adalah PT Bank BNI, PT BRI, dan PT Bank Mandiri.

Penandatanganan itu dilakukan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (16/4/2014).

Acara ini dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan penggelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Jokowi tiba di kantor BPK RI dengan memakai baju batik sekitar pukul 10.00 dan acara baru dimulai pukul 10.45. Hadir pula dalam acara ini ketua BPK RI Hadi Poernomo.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan pukul 10.50 bersama Direktur Utama (Dirut) BRI Sofyan Basri, Dirut BNI Gatot M Suwondo, Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin.

"MoU dengan pemerintah daerah (pemda) dan dengan bank di luar bank daerah ini yang pertama. Dulu Desember 2013 juga pertama kali dengan pemda DKI dan Bank DKI," ujar Hadi.

Jokowi juga menjelaskan, Pemrov DKI telah terbuka total mengenai transaksi keuangan dan menyerahkan sepenuhnya kegiatan audit keuangan pemrov DKI kepada BPK.

"Transaksi hari apapun bisa dipantau dan diaudit. Kalau bank yang punya 2000 cabang di daerah saja bisa mengaudit, saya kira pemerintah juga bisa lakukan itu. Ini merupakan langkah preventif untuk mencegah orang-orang yang berniat tidak baik," ungkap Jokowi.

Editor : Yoseph Pencawan

http://batam.bisnis.com/m/read/20140...ng-pemprov-dki

Mantap Pak,jadi pengawasan ga cuma dari internal saja (inspektorat) tapi juga ada adari Eksternal (BPK)

Lumayan bisa mengurangi para pejabat nakal yang mau ngembat APBD DKI..