Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Teuku Ramli Zakaria membantah anggapan bahwa munculnya nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam soal ujian nasional tingkat sekolah menengah atas merupakan bentuk kampanye calon presiden dari PDI Perjuangan itu.

Dia bahkan mantap mengatakan, kalaupun nama Joko Widodo muncul, itu tak disengaja. "Tak ada kaitannya dengan kampanye," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 14 April 2014. "Kami akan pelajari dulu."

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh juga mengaku tak tahu ihwal kemunculan nama Jokowi dalam soal ujian nasional. Ia berjanji akan mengecek kebenaran kabar tersebut. "Nanti saja komentarnya," katanya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Kelas II A Tangerang, Banten.

Hari ini, Senin, 14 April 2014, pengguna Twitter ramai memperbincangkan soal ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia yang menyebut nama Jokowi. (Baca: Nama Jokowi Muncul dalam Soal Ujian Nasional SMA)

Ramli menjelaskan, soal ujian nasional dibuat oleh banyak guru dari sejumlah daerah. Naskah kemudian dicek di tingkat pusat oleh para guru senior dan dosen perguruan tinggi. Salah satu kriteria pembuatan soal adalah tak ada nuansa politik. "Tak sembarangan orang bisa melihat naskah tersebut," ucap Ramli.

Bahan soal Bahasa Indonesia, kata Ramli, biasanya diambil dari bacaan di koran, majalah, ataupun buku. Bisa jadi naskah soal tentang Jokowi tersebut berasal dari bahan-bahan itu. "Bahannya banyak, saya yakin tidak sengaja terambil," katanya.

Pakar pendidikan yang juga Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi menilai penyebutan Joko Widodo dalam salah satu soal Ujian Nasional (UN) 2014 jangan dipersepsikan secara politis.

Ia tidak memungkiri ada pihak yang kemudian mempersepsikan penyebutan Jokowi dalam soal UN itu berkaitan dengan unsur politis, tetapi perlu diingat bahwa soal-soal UN itu sudah dibuat sejak lama.

Pembuatan soal UN, kata dia, pasti sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum Joko Widodo resmi dijagokan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, yakni 14 Maret 2014.

"Ketika itu, Jokowi kan belum jadi capres, tetapi Gubernur DKI Jakarta. Itu alasan pertama yang membuat saya tidak mempersepsikan munculnya soal itu (Jokowi, red.) secara politis," katanya.

Alasan kedua, kata dia, soal-soal UN dibuat oleh pemerintah, sementara Jokowi bukan berasal dari partai politik pemerintah sehingga tidak ada alasan soal semacam itu dibuat dengan maksud politis.

"Kalau kenapa soal itu bisa lolos? Ya, tanyakan itu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, dari dua alasan yang saya sebutkan tadi, saya tidak mencurigai adanya kepentingan politis," katanya.