Naskah Ujian Nasional Bahasa
Indonesia yang berisi soal terkait
keteladanan Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo beredar di dunia
maya, Senin (14/4/2014).
Selasa, 15 April 2014 | 07:22 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat
komunikasi politik dari Universitas
Indonesia, Effendi Ghazali,
mengatakan, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan harus
menjelaskan alasan masuknya
nama Joko Widodo dalam naskah
soal Ujian Nasional (UN). Menurut
Effendi, nama Joko Widodo
seharusnya tak muncul karena
waktunya berdekatan dengan
waktu pemilu legislatif dan pemilu
presiden.
Effendi menjelaskan, Jokowi sudah
ditetapkan sebagai bakal calon
presiden dari PDI-P sehingga tak
dapat seenaknya memasukkan
sosoknya sebagai bahan ujian.
Terlebih, peserta ujian adalah
pemilih usia pemula yang bisa jadi
akan terpengaruh oleh soal
tersebut.
"Harusnya bisa diprediksi. Ini
pembuat soalnya yang salah.
Seharusnya dia bisa memprediksi,
ini kan masa pemilu," kata Effendi,
saat dihubungi Selasa (15/4/2014)
pagi.
Effendi mengatakan, masalah itu
tak akan menjadi besar jika di
dalam soal tercantum nama semua
bakal calon presiden.
Ia menilai, harus ada penjelasan
dari Mendikbud Mohammad Nuh
untuk mendapatkan informasi utuh
mengenai masalah ini. Jika tak ada
penjelasan, ia khawatir muncul
interpretasi publik bahwa soal-
soal itu muncul secara disengaja
agar kelak ketika Jokowi menjadi
presiden ada perhatian atau imbal
balik yang diberikan untuk
Mendikbud saat ini.
"Kita tagih penjelasan Mendikbud
untuk menelusuri siapa pembuat
soal dan apa motivasinya,"
ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi
disebut dalam salah satu soal UN
untuk mata pelajaran Bahasa
Indonesia untuk jurusan IPS. Jenis
pertanyaan itu adalah pilihan
ganda. Pertama, dituliskan terlebih
dahulu latar belakang Joko
Widodo, mulai dari tanggal lahir,
rekam jejak pendidikan, hingga
persoalan yang dihadapi Jokowi
terkait UMP. Setelah itu, soal
masuk ke pertanyaan yang
menanyakan poin keteladanan
Jokowi dalam kutipan wacana
tersebut.
Pertanyaan selanjutnya adalah
apa masalah yang dihadapi Joko
Widodo berdasarkan paragraf
tersebut. Diminta tanggapan
tentang soal itu, Jokowi
menyatakan tidak setuju namanya
dijadikan bahan ujian.
"Mestinya pertanyaan itu kalau
masalah tokoh, yang bagus ya
pahlawan nasional. Dari Aceh,
Maluku," ujar Jokowi.
Penulis: Indra Akuntono
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary