PEKANBARU, KOMPAS.com - Gubernur Riau Annas Maamun langsung memperlihatkan emosi tinggi saat ditanya soal pengangkatan anak dan menantunya yang menjadi pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dia tidak bersedia menjawab pertanyaan dan langsung mengusir Kompas dengan hardikan keras.

"Pergi!," kata Annas sambil mengibaskan tangannya mengusir Kompas di depan Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (10/4). Peristiwa pengusiran itu disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Zaini Ismail dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau Said Saqlul Amri.

Beberapa hari lalu, Annas, yang belum dua bulan menjabat gubernur, mengangkat menantunya, Dwi Agus Sumarno, menjadi Kepala Dinas Pendidikan Riau. Sepekan sebelumnya, dia mengangkat anak kandungnya, Noor Charis Putra, yang masih berusia 27 tahun dan sarjana ekonomi menjadi Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Riau.

Menurut Usman, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Riau, sikap Annas mengangkat anggota keluarganya sebagai pejabat menunjukkan ketidakpatuhan terhadap cita-cita reformasi yang menginginkan pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan itu melukai perasaan masyarakat Riau.

Kepada wartawan, pekan lalu, di Pekanbaru, setelah pelantikan Noor sebagai pejabat di lingkungan Dinas PU, Annas mengungkapkan, tidak ada yang salah jika anak kandungnya menjadi pejabat. Meski berlatar belakang sarjana ekonomi, bukan berarti penunjukan anaknya bersifat asal-asalan.

"Kalau dia mampu, apa salahnya. Saya dulu camat di Rokan Hilir walau cuma lulusan sekolah guru. Pegawai rumah sakit juga ada yang jadi camat. Dia mampu dan bekerja bagus," ujar Annas kala itu.

Menurut Annas, latar belakang pendidikan tidak ada kaitannya dengan jabatan, sepanjang bisa bekerja. Dia mencontohkan dirinya yang berlatar belakang sekolah guru dan berprofesi guru bisa menjadi Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, lalu Bupati Rokan Hilir, dan kini jadi gubernur.

Secara terpisah, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Pekanbaru Fakhrurrodzi menilai tindakan Gubernur Riau Annas Maamun mengusir wartawan saat menanyakan kebijakan merupakan sikap yang tidak patut. Kalau tak mau dikritik, kata Fakhrurrodzi, hendaknya Gubernur tidak membuat kebijakan yang menyalahi cita-cita reformasi.

"Persinggungan ini merupakan yang kedua kali terjadi antara Gubernur dan wartawan, padahal dia baru menjabat dua bulan. Semestinya, pada tahap awal, Gubernur mendekati wartawan agar program-programnya dapat disampaikan kepada masyarakat, bukan justru memusuhi wartawan," ujar Fakhrurrodzi. (SAH)