Pertikaian Kristen-Islam Meningkat, DK PBB Setujui Resolusi Pengiriman Pasukan ke Afrika Tengah
Jumat, 11 April 2014 | 05:58 WIB


MAHAMUD HASSAN / AU-UN IST PHOTO / AFP Pasukan Uni Afrika tengah berjaga di sebuah jembatan yang melintasi Sungai Juba di kota Burdubow, sebuah kota di wilayah Gedo, Somalia, yang berhasil direbut dari tangan kelompok militan Al-Shabaab pada 9 Februari 2014.

MARKAS PBB, KOMPAS.com — Dewan Keamanan PBB, Kamis (10/4/2014), bersuara bulat menyetujui pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke wilayah yang dilanda krisis Islam-Kristen, Republik Afrika Tengah. Sebanyak 12.000 tentara terbaik akan dikirimkan ke negara itu pada 15 September 2014.


Konflik di Republik Afrika Tengah sudah meningkat menjadi konflik agama yang penuh dengan pembunuhan, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Sebanyak 10.000 tentara dan 1.800 polisi dari PBB tersebut akan mengambil alih pengamanan wilayah itu dari 5.000 tentara Uni Afrika.

Saat ini sudah ada pula 2.000 pasukan terkuat Perancis yang berada di Afrika Tengah. Mereka mendapatkan kewenangan untuk menggunakan segala cara yang diperlukan dalam upaya meredam konflik di negara ini.

Pertanyaan besar yang menghadang pasukan perdamaian PBB adalah seberapa besar tindakan yang dapat mereka ambil di wilayah tersebut. Menjaga warga sipil, terutama di pedesaan Republik Afrika Tengah, sudah terbukti merupakan pekerjaan sulit, bahkan hampir mustahil.

Berukuran sebesar Texas di Amerika Serikat, banyak jalan di negara tersebut, yang memerdekakan diri dari Perancis pada 1960, belum pernah mendapat perbaikan. Banyak pula warga yang mengungsi, menyelamatkan diri dari kekerasan di negara itu, ke daerah sabana.

Kekacauan di Afrika Tengah meningkat sejak kudeta terjadi pada Maret 2013. Saat itu, kudeta dilancarkan kubu yang didominasi warga Muslim, Seleka. Mereka menggulingkan rezim yang berkuasa dengan cara-cara brutal.

Anti-Balaka kemudian menyerang balik markas Seleka di Bangui pada 5 Desember 2013. Menyusul kehancuran pemerintahan yang hancur pada Januari 2014, Anti-Balaka meningkatkan aksi kekerasan, memaksa warga Muslim melarikan diri dari kampung-kampung mereka sendiri.

Di jalanan Bangui, ibu kota Afrika Tengah, unjuk rasa yang terjadi menjadi reaksi atas rencana PBB itu. Cyrius Zemangui-Kette (25), pengangguran, mengatakan, pasukan PBB seharusnya sudah dikirimkan jauh-jauh hari sebelumnya. Namun, ujar dia, masyarakat internasional malah menjauh dan membiarkan situasi telanjur memburuk di Afrika Tengah.

"Mereka mengatakan akan tiba pada bulan September," kata Kette. "Sampai saat itu, banyak orang Afrika Tengah akan terus mati. Jadi, mereka datang untuk menyelamatkan siapa?" Bentrokan antara kubu Islam dan Kristen di Dekoa yang dimulai sejak Selasa (8/4/2014), misalnya, telah menewaskan tak kurang dari 30 orang. Sebagian besar korban adalah warga sipil.

Berbicara di markas besar PBB di New York, Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon menyerukan diakhirinya pembunuhan. Adapun Menteri Luar Negeri Republik Afrika Tengah, Toussaint Kongo- Doudou, mengatakan peletakan resolusi baru ini akan memberikan jalan keluar negaranya dari krisis.

Perancis, bekas penjajah negara itu, memimpin mobilisasi dukungan internasional untuk mengatasi krisis Afrika Tengah. Namun, duta besarnya, Gerard Araud, mengatakan situasi di Afrika Tengah tetap seperti sebelumnya.

"Pasukan Uni Afrika yang didukung oleh tentara Perancis melakukan pekerjaan luar biasa untuk melindungi penduduk sipil, tapi itu belum cukup," ujar Araud saat pemungutan suara untuk resolusi baru PBB. "Resolusi yang baru saja kita adopsi adalah titik balik penting."

Duta Besar AS Samantha Power juga memuji resolusi tersebut. "Saya pribadi bisa membuktikan urgensi krisis untuk membawa keamanan lebih baik ke Republik Afrika Tengah." Power berangkat ke Afrika Tengah setelah memimpin delegasi Amerika Serikat mengikuti peringatan 20 tahun pembantaian massal di Rwanda, pembantaian yang dia sebut telah mengajarkan harga dari sebuah kelambanan menghadapi kemarahan massa.

Resolusi memuat pernyataan keprihatinan atas praktik pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional di negara itu. Kedua kelompok bersenjata juga harus meletakkan senjata serta membebaskan anak-anak dari keharusan menjadi tentara di kubu masing-masing. Dewan Keamanan meminta mandat yang kuat dan pemberian kewenangan yang luas kepada pasukan PBB untuk memulihkan perdamaian dan melucuti senjata. Tujuannya ialah agar penyelidikan pelanggaran HAM dan hukum kemanusiaan dapat terungkap bersama penangkapan pelaku.

Selain itu, resolusi juga mendesak percepatan pemilu di Afrika Tengah, paling lambat pada 15 Februari 2015. Philippe Bolopion, Direktur PBB untuk Human Rights Watch, mendesak PBB dan negara-negara anggota untuk membuat PBB mempercepat mengambil tindakan di lapangan. "Termasuk menyediakan pasukan yang dipilih dengan pemeriksaan mendalam sehingga misi PBB itu sendiri tak kemudian terlibat dalam dugaan pelanggaran."