Kejaksaan Tulalit, Otak Korupsi Transjakarta Masih Aman

Jakarta, Menit.tv: Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mengecam kinerja Kejaksaan Agung atas kasus pengadaan bus Transjakarta serta Bus Kota Terintegrasi Busway atau BKTB. Soalnya, Kejagung hanya menyentuh dua pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai tersangka bukan otak koruptornya.

"Kedua tersangka ini hanya pelaksana saja. Ada otak dan pasti ada yang memerintah. Harusnya, ini yang jadi target kejaksaan," ujarnya Selasa (31/3/2014) pagi.

FAKTA adalah lembaga swadaya masyarakat yang pertama kali melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan bus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua tersangka itu adalah DA, pejabat pembuat komitmen pengadaan bus, peremajaan angkutan umum reguler dan kegiatan pengadaan armada bus Transjakarta, dan ST, ketua panitia pengadaan barang/jasa bidang pekerjaan konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta

"Kedua tersangka ini merekayasa lelang untuk siapa? Atas permintaan dan perintah siapa? Itu tugas kejaksaan untuk mengungkapnya," lanjutnya.

Menangkap aktor intelektual dalam kasus tersebut, lanjut Tigor, punya dampak positif terhadap citra korps Adhyaksa tersebut. Menurutnya, publik telah menilai bahwa kinerja kejaksaan kurang 'greget' dalam menyelesaikan kasus korupsi. Banyak kasus yang hanya berhenti di anak buah, sedangkan pimpinan masih bebas.

"Para koruptor, selama ini menghindar dari jeratan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan lebih suka ditangani oleh kejaksaan. Sudah umumlah kalau kejaksaan mudah sekali SP3-nya," ujarnya.

SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan. SP3 dikeluarkan jika penyidik, baik itu kepolisian, Kejaksaan atau penegak hukum lainnya tidak menemukan bukti atau bukti belum cukup dalam proses penyidikan sebuah kasus.

Sebelumnya diberitakan, tim jaksa penyidik pidana khusus Kejagung menetapkan dua pejabat Dishub DKI, DA dan ST, sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan unit transjakarta di Dishub DKI tahun anggaran 2013.

menit