UDAH DUA PERIODE, AHMAD HERYAWAN alias KANG AHER MEMIMPIN JAWA BARAT, TETAPI ADA BEBERAPA PRESTASI YANG LUPUT DARI PENGAMATAN KITA: BERIKUT INI KASUS-KASUS REAL YANG DIALAMI LANGSUNG YANG BISA JADI TOLAK UKUR PENILAIAN.

1. JALANAN RUSAK PARAH

Wartawan Metro TV, Budi Mulia Setiawan (42), berniat melayangkan gugatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama Dinas Bina Marga.

Gugatan tersebut, terkait banyaknya jalan di Kabupaten Bandung yang mengalami kerusakan parah. Bahkan, salah satu jari Budi diamputasi lantaran kecelakaan di jalan rusak tersebut, Minggu (23/2/2014).

"Selain melapor ke kepolisian, saya berencana mengadukan jalan rusak ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Kami juga akan menyiapkan gugatan ke Pemprov Jabar khususnya Dinas Bina Marga," kata Budi, Rabu (26/2/2014).

"Selama ini penanganan jalan kurang begitu baik. Dengan pelaporan yang saya lakukan menjadi warning bagi pemerintah untuk memperbaiki jalan rusak," tambahnya.

Sebelumnya, Budi melakukan pelaporan ke unit laka lantas Satlantas Polres Bandung setelah mengalami kecelakaan pada Minggu (23/2) di Jalan Siliwangi, tepatnya di Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah.

"Tujuan saya melapor agar pemerintah bisa lebih memperhatikan jalan yang rusak. Apalagi jalan itu statusnya milik provinsi," ujar Budi usai melapor di Mapolres Bandung.

Akibat kecelakaan tersebut, kata Budi, ia harus mendapat enam jahitan di bagian bibir dan delapan jahitan di bagian dagu. Selain itu satu ruas jari tengah sebelah kiri harus diamputasi. (wij)

http://www.tribunnews.com/regional/2...rov-jawa-barat

2. 13 KECAMATAN BANJIR PARAH SAMPAI 2014

SOREANG,(PRLM).- Akibat hujan deras sejak kemarin malam membuat 13 kecamatan di Kab. Bandung tergenang banjir. Bahkan, Kec. Ciwidey juga terkena banjir bandang dan tebing longsor.

Dari data yang diterima "PRLM" dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bandung. 13 kecamatan yang terkena banjir adalah Kec. Cicalengka, Rancaekek, Majalaya, Solokan Jeruk, dan Ciparay. Kecamatan lainnya adalah Kec. Bojongsoang, Dayeuhkolot, Baleendah, Cangkuang, Pameungpeuk, Kutawaringin, Banjaran, dan Ciwidey.

"Kecamatan-kecamatan tersebut merupakan daerah langganan banjir akibat meluapnya Sungai Citarum maupun anak-anak sungainya seperti Sungai Cikeruh, Sungai Citarik, dan Sungai Cisangkuy. Hanya Ciwidey yang baru kali ini ada banjir," kata Anggota Komisi D DPRD Kab. Bandung. Dadang Supriatna.(A-71/A-107)***

http://www.pikiran-rakyat.com/node/273550

3. DANA BANSOS YANG NAIK FANTASTIS (MENJELANG PILGUB)

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menyatakan kesiapannya menyelidiki kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial dan hibah Pemprov Jabar tahun anggaran 2012 dan 2013.

Namun, untuk melakukannya, kejaksaan masih menunggu koordinasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sekarang kan kasusnya sudah ditangani KPK, jadi kami nggak bisa masuk begitu saja. Kalau KPK mau koordinasi dengan kami, tentu kami menyambut baik. Yang jelas kami siap untuk menyelidikinya," kata Kepala Kejati Jabar, Joko Subagyo, di kantor Kejati Jabar di Bandung, Selasa (28/1/2014).

Sesuai dengan ketentuan, kata Joko,jika satu instansi sudah menangani satu perkara hukum, maka instansi lain tak boleh mengambil alih. Meski begitu kata Joko, antarinstansi bisa saling bekerjasama untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Jadi kalau KPK membutuhkan bantuan Kejati Jabar, maka kami dengan senang hati akan membantunya. Prinsipnya sekarang ini kami masih menunggu kajian KPK tentang kasus tersebut," ujar Joko.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan KPK tengah mengkaji penyaluran dana bansos dan hibah di Pemprov Jabar pada 2012 dan 2013. Selain nilai anggarannya yang terlalu besar, penyaluran dana bansos dan hibah ini diduga bermasalah.

Pada tahun 2012 nilai anggaran dana bansos dan hibah Pemprov Jabar mencapai Rp 4,8 triliun, sedangkan tahun 2013 mencapai Rp 5,3 triliun. Anggaran sebesar ini mencapai lebih dari 30 persen dari total anggaran selama satu tahun.

Dugaan adanya penyimpangan dana bansos Pemprov Jabar ini, sebelumnya juga pernah dinyatakan DPD PDIP Jabar. PDIP bahkan meminta KPK menyelidikinya karena besarnya anggaran untuk dana hibah dan bansos yang melampaui batas kewajaran.

DPD PDIP Jabar menduga pemberian dana hibah dan bansos tersebut diduga berkaitan erat dengan proses pemilihan gubernur Jabar pada 2013. Anggaran dana hibah dan bansos Pemprov Jabar tahun 2012 sebesar Rp 4,8 triliun dan tahun 2013 sebesar Rp 5,3 triliun. Padahal pada 2008 hanya Rp 888 miliar.

"Dana hibah dan bansos sampai mencapai 30,68 persen itu terlalu besar dan tidak sesuai dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat 2. Pemberian bansos atau hibah baru bisa dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memerhatikan asas keadilan, rasionalitas dan manfaat," kata Ketua DPD PDIP Jabar, Tb Hasanudin.

Menurut Tb, total dana sebesar Rp 10,1 triliun itu dapat dipergunakan untuk hal-hal yang lebih utama. Dengan uang sebanyak itu, ujarnya, Pemprov Jabar dapat menyalurkannya untuk biaya kesehatan, perbaikan infrastruktur, pendidikan dan lainnya.

Tb mengatakan, pada tahun 2012-2013, menjelang Pilgub Jabar, banyak organisasi yang belum berumur tiga tahun sudah menerima dana bansos atau hibah. Tentu, kata Tb, hal ini bertentangan dengan aturan tentang umur minimal organisasi yang berhak menerima hibah atau bansos.

"Kami menduga banyak di antaranya yang sengaja dibuat hanya untuk menerima bantuan tersebut. Karenanya penyalurannya cacat hukum," kata Tb.

Ia menduga ada kerugian negara akibat penyaluran dana hibah dan bansos tersebut.
"Makanya kami meminta KPK agar segera menyelidiki dugaan penyimbangan dana bansos dan hibah Pemprov Jabar tahun 2012 dan 2013," kata Tb. (san)

http://www.tribunnews.com/regional/2...duga-dikorupsi

4. SAMPAH YANG MAKIN MENGGUNUNG, GUBERNURNYA NGUMPET DI GEDUNG SATE

"Bandung, kota tempat orang berpikir bahwa daging babi dianggap terlalu kotor untuk dimakan, tetapi orang-orangnya hidup dalam lingkungan yang lebih kotor dari babi."

Itulah kalimat pembuka sebuah tulisan berjudul "Bandung, the City of Pigs" yang detik ini sedang di-retweet oleh banyak pengguna Twitter.

Tulisan itu termuat di blog venusgotgonorrhea.wordpress.com itu ditulis oleh warga Bulgaria yang kini tinggal di Bandung, bernama Inna Savova.

Dalam tulisan itu, Savova mengeluhkan betapa Bandung dipenuhi oleh sampah, sementara warganya tidak peduli dan tetap merasa nyaman hidup di lingkungan kotor itu.

Tempat sampah yang tak digunakan

Savova menuliskan, ada banyak tempat sampah berbahan logam yang disediakan, berwarna hijau untuk organik, dan putih untuk anorganik.

Namun, bukannya justru memakainya, warga golongan pertama justru merusak dan menjual logam bahan tempat sampah itu.

Mengetahui perilaku warga, pemerintah kota berupaya untuk mencegah perusakan dengan menambahkan semen cor saat menaruh tempat sampah itu.

Namun, warga yang "lebih aktif", tulis Savova, tak kehilangan akal. Mereka tetap merusaknya dengan kemarahan.

Ada juga warga yang disebut Savova "tak terlalu bersemangat", yang memilih membawa kantong plastik ke rumah.

Warga lain yang disebutnya "pasifis" memilih untuk membuang sampah sembarangan di lokasi yang berdekatan dengan tempat sampah atau di jalan dan di sekitar rumah.

"Berubah menjadi sampah yang membusuk, bau, membentuk tumpukan lendir, di tempat yang digunakan anak-anak untuk bermain," tulis Savova.

http://sains.kompas.com/read/2014/02....City.of.Pigs.

5. KASUS KEKERASAN OLEH ORMAS2 DUKUNGAN AHER SEMAKIN BERTAMBAH DAN MERAJALELA

- Ketua Moderate Muslim Society, Zuhairi Misrawi menilai potret intoleransi di Indonesia masih cukup besar. Menurutnya, peristiwa intoleransi yang terjadi di Indonesia didominasi pelanggaran dalam kebebasan beragama.

"Provinsi Jawa Barat merupakan tempat terbesar terjadinya peristiwa intoleransi kebebasan beragama," kata Zuhairi di Wisma Kodel, Jakarta, Rabu (22/1/2014).

Zuhairi menuturkan, kasus GKI Yasmin, Syiah dan Ahmadiyah adalah contoh intoleransi yang terjadi di Jawa Barat. Menurutnya, kalau peristiwa intoleransi di Jawa Barat akan merembet ke daerah lain di Indonesia.

"Masalah Syiah di Jawa Timur itu ada karena tidak selesai di Jawa Barat," tuturnya.

Zuhairi pun mendesak agar pemerintah mengambil langkah tegas mengenai intoleransi tersebut. Menurutnya, Presiden dan Menteri Agama adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas intoleransi kebebasan beragama.

"Kita khawatirkan dampak negatif dari pembiaran intoleransi kebebasan beragama," ucapnya.

http://www.tribunnews.com/nasional/2...-di-jawa-barat



5 PRESTASI PALING NYATA AHMAD HERYAWAN (AHER) SELAMA 2X JABAT GUBERNUR