Selasa, 01 April 2014
Bogor, Pelita
Sekitar 30.000 keluarga di Kabupaten Bogor hingga sekarang terpaksa masih hidup dalam tanpa lampu penerangan listrik, sungguh ironi memang.
Kabupaten Bogor yang secara geografis nota bene, sebagai daerah penyangga Ibukota negara, tapi masyarakatnya ada yang belum tersentuh penerangan, sebagaimana layaknya masyarakat lainnya.
Ke-30.000 warga yang belum mendapat aliran listrik tersebut, paling banyak di dua wilayah yakni Kabupaten Bogor bagian barat dan Kabupaten Bogor bagian tengah.
Data tersebut berdasarkan data dari kecamatan yang diterima oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Bogor, tentang ketersediaan jaringan listrik dimasing-masing wilayah kecamatan.
Namun Kepala Dinas ESDM Kusparmanto memperkirakan angka tersebut bisa berbeda dengan kondisi di lapangan, menurutnya kemungkinan jumlah keluarga di Kabupaten Bogor yang belum dapat menikmati penerangan listrik lebih dari angka 30.000 keluarga.
Angka ini termasuk besar, jika dibandingkan dengan kemampuan pemerintah daerah yang hanya mampu menganggarkan pemasangan listrik masuk desa sebanyak 2500-3000 sambungan setiap tahunnya, karena alasan keterbatasan anggaran.
Untuk setiap tahunnya pemerintah daerah hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk program lisdes ini sebesar Rp12 Miliar, sedangkan untuk anggaran pemasangan PJU sebesar Rp9,5 miliar.
Kusparmanto menjelaskan program Listrik Masuk Desa (Lisdes) ini sendiri merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah daerah demi melayani masyarakatnya, sebab dibeberapa daerah, program penyambungan listrik pedesaan ini tidak dibiayai oleh pemerintah daerah.
Namun di Kabupaten Bogor pemasangan listrik ke rumah-rumah warga yang kurang mampu dan belum teraliri listrik diberikan secara Cuma-Cuma alias gratis, sementara itu masyarakat hanya dibebankan untuk membayar biaya pemakian listrik setiap bulannya.
Diterangkan Kusparmanto kendala yang paling sulit, selain dari faktor anggaran yakni masalah bentangan jaringan antara gardu induk dengan rumah-rumah warga, sehingga menyebabkan biaya tinggi.
Terhadap daerah-daerah yang masih tidak memungkinkan dijangkau oleh jaringan listrik melalui Perusahaan Listrik Negera (PLN) itu, melalui anggaran pemerintah pusat (APBN) dan APBD Provinsi mulai memanfaatkan potensi dan sumberdaya alam yang tersedia, yakni melalui sistim Mikro Hidro di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang dan di Kacamatan Sukajaya, meskipun kapasitasnya sangat terbatas, demikian dengan Lisrik dengan memanfaatkan tenaga Surya di kampung Ciorai Kecamatan Klapanunggal.
Namun demikian pemasangan jaringan listrik pedesaan ini juga harus tetap mempertimbangkan aspek lain yakni ketersediaan cadangan listrik atau daya. Sebab dalam beberapa waktu terakhir ini sering terjadi pemadaman listrik akibat gangguan teknis maupun terjadinya krisis energi. (ugi)

*Info harian umum Pelita Persatuan Umat Dan Kesatuan Bangsa