Tulisan kali ini akan saya dedikasikan kepada salah satu peserta Pemilu 2014 nanti, yaitu Partai Golkar. Namun saya hanya akan fokuskan pada sejarah partai tersebut, dan bagaimana sepak terjangnya sejak awal mereka terbentuk hingga menjadi partai besar yang memiliki pengalaman memegang kuasa di Indonesia selama puluhan tahun.


Baiklah, tanpa basa basi lagi akan langsung saya mulai.


Sejarah Partai Golkar berawal di tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar yang didirikan oleh golongan militer di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno dengan menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam satu wadah yang disebut Sekretariat Bersama GOLONGAN KARYA (Sekber Golkar). Meskipun ada yang menganggap bahwa Golkar dibentuk pada tahun 1959 dengan gagasan dari Soekarno yang ingin menghapuskan partai-partai dan menggantikannya dengan Golkar yang disebut sebagai golongan fungsional.


Sumber: Golkar: Sejarah yang Hilang(buat yang belom baca bukunya, silakan diliat resensi bukunya, sekalian kalo ada yang minat bisa langsung beli )


Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber ini merupakan wadah dari golongan fungsional murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu dan disponsori hampir 100 organisasi anti-komunis dengan Ketua Pertamanya Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono yang kemudian digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I pada Desember tahun 1965.


Setelah Peristiwa G30S, Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan kekuatan PKI, lalu kemudian juga kekuatan Bung Karno. Lalu setelah tahun 1966 Sekber Golkar direorganisasi oleh pendukung Soeharto, dibawah Jenderal Ali Murtopo, kepala Badan Operasi Khusus (Opsus) ABRI, sebagai konstituen sipil yang berpura-pura menjadi non-partisan otoritas Orde Baru. Misi Golkar adalah “untuk terlibat dalam politik untuk menekan politik”. Keanggotaan utamanya adalah layanan sipil dan pejabat pemerintah Indonesia di semua lapisan masyarakat, termasuk desa-desa, dan karyawan BUMN diharapkan akan setia kepada Golkar.


Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)

2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)

4. Organisasi Profesi

5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)

6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)

7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971


Ke- 7 (tujuh) KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan logo dan nama Golongan Karya (Golkar) yang masih digunakan sampai sekarang.


Pada Pemilu 1971, Sekber Golkar yang masih merupakan pemula di dalam pemilu diremehkan oleh pihak parpol karena masih diragukan kemampuan komunikasi politik Golkar hingga ke tingkat akar rumput, bahkan NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Namun mereka tidak menyadari bahwa banyak tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar akibat adanya perpecahan di dalam tubuh partai mereka. Lalu benar saja, hasil dari Pemilu 1971 di luar dugaan karena Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara dan perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Namun pada saat itu mereka masih menyatakan bahwa diri mereka bukanlah partai politik karena terminologi tersebut mengandung arti bahwa mereka mengutamakan politik ketimbang pembangunan dan karya.


Pada September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya untuk menentukan Ketua Umum Golkar selanjutnya. Pada Munas tersebut terpilih Mayjen Amir Murtono. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan dengan dibentuknya wadah-wadah profesi, misalnya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Setelah tahun 1973, Golkar melarang seluruh partai politik kecuali Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai yang terpilih untuk menyaingi pemerintahan Golkar, namun kompetisi tersebut hanya merupakan kedok karena pada akhirnya tetap Golkar yang memegang pemerintahan.


Sumber: Google Books


Suharto terlibat langsung dalam organisasi dan kebijakan Golkar dari awal Orde Baru. Kepemimpinan penasehat organisasi itu terdiri dari perwira senior ABRI, menteri kabinet, dan teknokrat terkemuka. Operasi sehari-hari berada di bawah arahan Ketua Dewan Pimpinan Pusat. Di bawah kepemimpinan Sudharmono 1983-1988, Golkar semakin menjadi konstituen pribadi Soeharto sebagai lawan dari kelompok yang berorientasi rezim militer dan Orde Baru. Sudharmono berusaha untuk membuat Golkar menjadi instrumen politik yang lebih efektif dengan mengubahnya dari berbasis “kelompok fungsional ” menjadi keanggotaan kader individu. Diharapkan bahwa kader dapat menambah jangkauan resmi dan mampu membantu dalam mobilisasi akar rumput “massa mengambang” pada waktu pemilu. Ada beberapa spekulasi bahwa Golkar muncul sebagai kekuatan politik otonom dalam masyarakat dan tidak lagi sepenuhnya responsif terhadap ABRI. Soeharto sendiri mempercayai spekulasi tersebut ketika ia memperingatkan Golkar pada tahun 1989 untuk mengadopsi posisi sentral daripada “duduk di pinggir lapangan”. Bukti lebih lanjut dari perubahan di Golkar terlihat pada munculnya tingkat kedua kepemimpinan sipil muda yang diwakili oleh Sekjen mereka, Sarwono Kusumaatmadja.


Sumber: Photius


Semua politik Orde Baru diciptakan dan dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen yang dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar melalui Dewan Pembina yang memiliki peran strategis. Lalu pada pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, Golkar selalu keluar sebagai pemenang pemilu.


Kemudian pada tahun 1998 terjadi pelengseran terhadap pemerintahan Soeharto yang berhasil dilakukan oleh gerakan mahasiswa, yang kemudian berimbas kepada Golkar, karena pasca lengsernya Soeharto, Golkar dicerca dan didesak untuk dibubarkan. Namun Akbar Tandjung yang pada saat itu menjadi Ketua Umum Golkar mati-matian mempertahankan Golkar dan mengubah wujud Golkar menjadi sebuah partai dan sukses mengusung citra sebagai Golkar baru. Setelah kejadian itu, pada tahun 1999, Partai Golkar berpartisipasi di dalam pemilu dan berkompetisi dengan partai-partai baru yang muncul seiring dengan Era Reformasi. Meskipun pada saat itu Golkar mengalami penurunan suara (hanya menempati peringkat ke-dua, di bawah PDIP), namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali berhasil menjadi partai unggulan. Bahkan pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang dengan 21,58% suara sah.


Sumber: Partai Golkar


Kira-kira begitulah sejarah dari Partai Golkar yang saya dapat dari beberapa sumber. Meskipun suara Golkar kembali turun ke peringkat dua pada Pemilu 2009 lalu, sang Ketua Umum Aburizal Bakrie tetap optimis dan menargetkan bahwa Golkar akan kembali meraih peringkat satu pada Pemilu 2014 nanti.