- Beranda
- The Lounge
[ Diskusi ] thn 2015 : " KEHANCURAN" INDONESIA ?
...
TS
mitzukage
[ Diskusi ] thn 2015 : " KEHANCURAN" INDONESIA ?
Quote:
Merdeka.com - Akan ada perubahan besar di kawasan regional ASEAN pd thn 2015 ,
dimana kurang dari satu tahun lagi akan diterapkan mekanisme
liberalisasi pasar atau lebih dikenal dgn PASAR BEBAS ASEAN 2015
Semua Barang , jasa dan Modal dari kawasan Asean akan bebas masuk ke sesama negara anggota .
pasar bebas ASEAN atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
konsepnya meniru keberhasilan Uni eropa yg bergabung dalam Masyarakat Uni Eropa
MEA 2015 bagai dua sisi mata uang. Satu sisi kebijakan ini akan memberi harapan Indonesia, namun sisi lain malah akan jadi boomerang yang menghancurkan negara sendiri jika warganegaranya tidak sanggup bersaing
Jadi jangan heran jika tahun depan akan banyak wajah Filipin , Thailand atau Vietnam berebut mencari kerja di Indonesia dan bertemu dgn pencari kerja lokal dalam suatu Job Interview.
dimana kurang dari satu tahun lagi akan diterapkan mekanisme
liberalisasi pasar atau lebih dikenal dgn PASAR BEBAS ASEAN 2015
Semua Barang , jasa dan Modal dari kawasan Asean akan bebas masuk ke sesama negara anggota .
pasar bebas ASEAN atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
konsepnya meniru keberhasilan Uni eropa yg bergabung dalam Masyarakat Uni Eropa
MEA 2015 bagai dua sisi mata uang. Satu sisi kebijakan ini akan memberi harapan Indonesia, namun sisi lain malah akan jadi boomerang yang menghancurkan negara sendiri jika warganegaranya tidak sanggup bersaing
Jadi jangan heran jika tahun depan akan banyak wajah Filipin , Thailand atau Vietnam berebut mencari kerja di Indonesia dan bertemu dgn pencari kerja lokal dalam suatu Job Interview.
Spoiler for Ketidaksiapan RI menghadapi Free Market:
1. Kalah dari Thailand, Indonesia tak ada kebijakan komprehensif
Quote:
Ekonom, Hendri Saparini menilai pemerintah tidak punya kebijakan dan persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Padahal, implementasi kebijakan ini sudah di depan mata yaitu pada awal 2015 mendatang.
Menurut Hendri, negara ASEAN lainnya seperti Thailand sudah mempersiapkan diri menghadapi ini. Thailand dari dulu sudah fokus untuk mengembangkan produksi pertaniannya hingga keluar negeri.
"Mereka sampai ekspansi ke Myanmar untuk memasuki pasar Indonesia nantinya. Mereka sudah buat blue print masyarakat dan pengusaha. Didukung dan dibiayai serta diberikan insentif untuk ekspansi ke Myanmar," ucap Hendri beberapa waktu lalu.
Bukan hanya itu, China yang noteben Non-ASEAN disebut-sebut juga mempersiapkan diri untuk 'menggempur' negara ASEAN. "Pemerintah dan pengusaha mereka (China) bekerja 100 jam per minggu, kemudian muncul strategi kredit. Ekspor mereka di bayari Bank Exim di sana," tegasnya.
2.Tidak ada kebijakan mendukung produk dalam negeri
Quote:
Menghadapi pasar bebas ASEAN mendatang, Indonesia dinilai belum mempunyai kebijakan yang mendukung produk dalam negeri. Hal ini terbukti dari otomotif RI yang tidak berkembang dari tahun 1970-an.
Ekonom, Hendri Saparini memaparkan Indonesia sudah mulai mengembangkan otomotif mulai tahun 1972, namun hasilnya tetap kalah dengan Malaysia yang baru mengembangkan otomotif sejak tahun 1980-an.
Hendri menilai, kondisi ini terjadi karena tidak ada aturan perindustrian yang mendukung produk dalam negeri. Seharusnya pemerintah mendorong agar produk dalam negeri lebih kompetitif, salah satunya dengan adanya standardisasi produk. Menurut Hendri, Malaysia saja sekarang sudah mampu membuat merek otomotif mereka sendiri yaitu Proton.
"Malaysia saja sekarang bisa ekspor dengan merek mereka sendiri. Merek kita cuma di belakangnya. Toyota Kijang. Kita tidak punya brand," ucap Hendri.
3. Standardisasi produk Indonesia masih kurang
Quote:
Standardisasi dan sertifikasi produk dalam negeri masih sangat kurang dalam menghadapi MEA. Tidak adanya standardisasi ini akan menjadi peluang bagi produk impor untuk menggempur pasar dalam negeri.
Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan pemerintah harus memberikan pembinaan kepada produsen dalam negeri agar produk mereka bisa sesuai dengan standar internasional.
"Standardisasi dan sertifikasi produk harus diterapkan gradual dan pembinaan pemerintah kepada produsen. Jangan sampai itu sertifikasi yang konsepnya pembinaan menjadi pembinasaan," ucap Tulus beberapa waktu lalu.
Menurut Tulus, jika pemerintah tidak membantu dan memberikan pembinaan dalam hal standardisasi produk, maka ini akan menghancurkan produsen khususnya UKM sebelum MEA.
Standardisasi sangat memberatkan karena membutuhkan biaya yang cukup banyak. Saat ini, banyak UKM yang mengeluhkan tidak bisa mengikuti standar internasional.
"Temuan mainan anak belum SNI, UKM bilang kami belum mampu standarnya tinggi seperti Amerika dan Eropa," tutupnya.
4. Pasar bebas ASEAN = Perang Ekonomi
Quote:
Pasar bebas ASEAN 2015 mendatang, para negara maju tidak hanya akan menggunakan isu ekonomi untuk menyelamatkan produk mereka. Berbagai isu akan dilontarkan agar produk Indonesia tidak dapat bersaing.
"Standardisasi sangat penting dalam peningkatan daya saing di MEA. Belum masuk MEA, ikan teri Medan engga bisa masuk ke Amerika karena isu mempekerjakan anak. Jadi nanti tidak hanya memasukkan isu ekonomi saja, menggunakan banyak isu. Indonesia harus melakukan hal yang sama untuk itu," ucap Ekonom, Hendri Saparini beberapa waktu lalu.
Selain itu, dalam MEA di tahun 2015 mendatang tempe orek makanan asli Indonesia terancam akan diambil alih negara lain seperti Thailand. Pasalnya dalam pembuatan tempe belum mendapat sertifikasi dan stadardisasi.
"Nanti produksi tempe yang 99 persen di UKM kita kan mereka (Thailand) bisa serang dari sisi higienisnya di pertanyakan orang. Sekarang banyak investor minta studi perusahaan tempe karena masih belum bersih, buatnya saja di injak injak," cetusnya.
Pengangguran Indonesia Berpendidikan Ala Kadarnya
Quote:
Merdeka.com - Di pasar bebas ASEAN nanti, masyarakat Indonesia kemungkinan hanya akan menjadi 'budak' di negeri sendiri.
Pasalnya, 80 persen pengangguran Indonesia hanya lulusan SMP dan SD. Jika dibandingkan dengan pengangguran negara tetangga,
80 persen pengangguran Singapura dan Malaysia adalah lulusan perguruan tinggi dan Sekolah menengah.
Para pengangguran dari negara tetangga diprediksi akan mengambil pekerjaan di Indonesia.
Mereka melakukan segala cara, misalnya desakan penggunaan Bahasa Inggris.
"Mereka akan mendesak di MEA nanti menggunakan standar Bahasa Inggris. Kita sudah deg-degan saja. Apa yang bisa kita lakukan," ucap Ekonom, Hendri Saparini.
Isu liberalisasi arus tenaga kerja ini juga jadi perhatian Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin.
Jumlah tenaga kerja yang kurang terdidik di Indonesia masih tinggi yakni mereka yang berpendidikan di bawah SD dan SMP mencapai 68,27 persen atau 74.873.270 jiwa dari jumlah penduduk .
Ini menyebabkan masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja dalam negeri. Kadin khawatir, nantinya buruh Indonesia akan tersisih, kalah bersaing dengan tenaga kerja terampil asal negeri jiran.
Kekhawatiran itu juga disuarakan oleh Staf pengajar Lemhanas Timotius Harsono. Jika pemerintah tak rajin memberi pelatihan dengan sertifikat internasional, maka pekerja asing akan diuntungkan dan merebut jatah penduduk Indonesia.
"Kan yang dibebaskan bukan TKI, tapi tenaga profesi perawat, guru, petugas pengoperasian traktor, untuk itu kita harus menyiapkan sumber daya yang cukup, sehingga kalau orang-orang punya sertifikat mereka bisa bekerja. Kalau enggak pengusaha di era MEA ambil orang Filipina, Malaysia, kita hanya jadi penonton," kata Timotius.
Lulusan Universitas di RI Kualitasnya Masih Rendah
Quote:
JAKARTA - Tahun depan kita akan menghadapi ASEAN Community. Dengan demikian, persaingan di dunia kerja tidak hanya berskala nasional, tapi juga global. Namun, siapkah lulusan perguruan tinggi Indonesia untuk menghadapi persaingan tersebut?
Menurut Dosen Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Supra Wimbarti, lulusan perguruan tinggi dalam negeri belum mampu untuk bersaing di tingkat global. Untuk itu, diperlukan perumusan kurikulum perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja secara global. Demikian disampaikan Wimbarti dalam workshop dan sosialisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
"Lulusan kita masih rendah kualitasnya. Padahal, persaingan global dunia kerja semakin ketat. Oleh karena itu, Indonesian Qualification Framework (IQF) atau dikenal sebagai KKNI menjawab tantangan dalam memperbaiki kualitas lulusan mahasiswa kita," papar Wimbarti, seperti dinukil dari laman UNY, Jumat (14/2/2014).
Wimbarti menuturkan, KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI, lanjutnya, merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.
"Capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan yang hendak dituju KKNI meliputi science, knowledge, know how, dan skills. Sementara dari hal tersebut, parameter deskripsi KKNI mencakup kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, serta hak atau wewenang dan tanggung jawab," urainya.
Dia menyimpulkan, untuk lulusan setara sarjana (Level 6) harus memiliki empat kompetensi utama. Pertama, kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam bidang keahliannya. Kedua, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam.
"Tiga, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Terakhir, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi," imbuh Wimbarti. (ade)
Baru 30% Mahasiswa yang Siap Pasar Bebas ASEAN
Quote:
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat angka partisipasi kasar (APK) mahasiswa Indonesia -yang umurnya berada pada kisaran 19-23 tahun-, pada pasar bebas ASEAN thn 2015 baru mencapai 30 persen.
Angka ini jauh berbeda dengan APK mahasiswa di beberapa negara sesama anggota ASEAN termasuk Malaysia yang saat ini telah mencapai 75 persen.
"Ya, 29,9 persen, 30 persen lah. Itu APK kita saat ini," tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, ketika ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Nuh yakin, pemerintah akan tetap mampu meningkatkan APK sebelum MEA diterapkan akhir tahun depan. "Tetap semangat. Bisa! Tidak harus perguruan tinggi semuanya kan. Pasar kita kan enggak harus perguruan tinggi kita saja," jelasnya.
Dia mengungkapkan, jika dibandingkan dengan negara lain di Kawasan ASEAN besaran APK tersebut masih tercatat tinggi mengingat jumlah penduduk yang berbeda jauh.
================================
wahai pemuda - pemudi NKRI sudah siap utk bertarung di pasar bebas 2015 ??
Polling
Poll ini sudah ditutup. - 2 suara
Bagaimana Kesiapan Kaskuser Menghadapi Pasar bebas ?
Sudah Siap 100% ( Ready to fight )
50%Belom Siap
0%Ragu -Ragu
50%Tidak Siap
0%Tidak tahu Pasar Bebas sama sekali
0%Diubah oleh mitzukage 01-04-2014 22:46
0
2.6K
Kutip
11
Balasan
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
923.1KThread•83.3KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru