Merdeka.com - Akan ada perubahan besar di kawasan regional ASEAN pd thn 2015 ,
dimana kurang dari satu tahun lagi akan diterapkan mekanisme
liberalisasi pasar atau lebih dikenal dgn PASAR BEBAS ASEAN 2015

Semua Barang , jasa dan Modal dari kawasan Asean akan bebas masuk ke sesama negara anggota .

pasar bebas ASEAN atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
konsepnya meniru keberhasilan Uni eropa yg bergabung dalam Masyarakat Uni Eropa

MEA 2015 bagai dua sisi mata uang. Satu sisi kebijakan ini akan memberi harapan Indonesia, namun sisi lain malah akan jadi boomerang yang menghancurkan negara sendiri jika warganegaranya tidak sanggup bersaing

Jadi jangan heran jika tahun depan akan banyak wajah Filipin , Thailand atau Vietnam berebut mencari kerja di Indonesia dan bertemu dgn pencari kerja lokal dalam suatu Job Interview.

Merdeka.com - Di pasar bebas ASEAN nanti, masyarakat Indonesia kemungkinan hanya akan menjadi 'budak' di negeri sendiri.

Pasalnya, 80 persen pengangguran Indonesia hanya lulusan SMP dan SD. Jika dibandingkan dengan pengangguran negara tetangga,
80 persen pengangguran Singapura dan Malaysia adalah lulusan perguruan tinggi dan Sekolah menengah.

Para pengangguran dari negara tetangga diprediksi akan mengambil pekerjaan di Indonesia.

Mereka melakukan segala cara, misalnya desakan penggunaan Bahasa Inggris.

"Mereka akan mendesak di MEA nanti menggunakan standar Bahasa Inggris. Kita sudah deg-degan saja. Apa yang bisa kita lakukan," ucap Ekonom, Hendri Saparini.

Isu liberalisasi arus tenaga kerja ini juga jadi perhatian Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin.

Jumlah tenaga kerja yang kurang terdidik di Indonesia masih tinggi yakni mereka yang berpendidikan di bawah SD dan SMP mencapai 68,27 persen atau 74.873.270 jiwa dari jumlah penduduk .

Ini menyebabkan masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja dalam negeri. Kadin khawatir, nantinya buruh Indonesia akan tersisih, kalah bersaing dengan tenaga kerja terampil asal negeri jiran.

Kekhawatiran itu juga disuarakan oleh Staf pengajar Lemhanas Timotius Harsono. Jika pemerintah tak rajin memberi pelatihan dengan sertifikat internasional, maka pekerja asing akan diuntungkan dan merebut jatah penduduk Indonesia.

"Kan yang dibebaskan bukan TKI, tapi tenaga profesi perawat, guru, petugas pengoperasian traktor, untuk itu kita harus menyiapkan sumber daya yang cukup, sehingga kalau orang-orang punya sertifikat mereka bisa bekerja. Kalau enggak pengusaha di era MEA ambil orang Filipina, Malaysia, kita hanya jadi penonton," kata Timotius.

JAKARTA - Tahun depan kita akan menghadapi ASEAN Community. Dengan demikian, persaingan di dunia kerja tidak hanya berskala nasional, tapi juga global. Namun, siapkah lulusan perguruan tinggi Indonesia untuk menghadapi persaingan tersebut?

Menurut Dosen Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Supra Wimbarti, lulusan perguruan tinggi dalam negeri belum mampu untuk bersaing di tingkat global. Untuk itu, diperlukan perumusan kurikulum perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja secara global. Demikian disampaikan Wimbarti dalam workshop dan sosialisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

"Lulusan kita masih rendah kualitasnya. Padahal, persaingan global dunia kerja semakin ketat. Oleh karena itu, Indonesian Qualification Framework (IQF) atau dikenal sebagai KKNI menjawab tantangan dalam memperbaiki kualitas lulusan mahasiswa kita," papar Wimbarti, seperti dinukil dari laman UNY, Jumat (14/2/2014).

Wimbarti menuturkan, KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI, lanjutnya, merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.

"Capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan yang hendak dituju KKNI meliputi science, knowledge, know how, dan skills. Sementara dari hal tersebut, parameter deskripsi KKNI mencakup kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, serta hak atau wewenang dan tanggung jawab," urainya.

Dia menyimpulkan, untuk lulusan setara sarjana (Level 6) harus memiliki empat kompetensi utama. Pertama, kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam bidang keahliannya. Kedua, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam.

"Tiga, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Terakhir, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi," imbuh Wimbarti. (ade)

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat angka partisipasi kasar (APK) mahasiswa Indonesia -yang umurnya berada pada kisaran 19-23 tahun-, pada pasar bebas ASEAN thn 2015 baru mencapai 30 persen.

Angka ini jauh berbeda dengan APK mahasiswa di beberapa negara sesama anggota ASEAN termasuk Malaysia yang saat ini telah mencapai 75 persen.

"Ya, 29,9 persen, 30 persen lah. Itu APK kita saat ini," tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, ketika ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Nuh yakin, pemerintah akan tetap mampu meningkatkan APK sebelum MEA diterapkan akhir tahun depan. "Tetap semangat. Bisa! Tidak harus perguruan tinggi semuanya kan. Pasar kita kan enggak harus perguruan tinggi kita saja," jelasnya.

Dia mengungkapkan, jika dibandingkan dengan negara lain di Kawasan ASEAN besaran APK tersebut masih tercatat tinggi mengingat jumlah penduduk yang berbeda jauh.