JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian Coruption Watch (ICW) menemukan hampir seperlima penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak tepat sasaran. ICW menilai hal ini terjadi karena pemberian KJP tidak sesuai dengan kriteria penerima KJP sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis.

"Dari total 405.000 penerima KJP tahun 2013, yang meleset sebanyak 19,4 persen," kata Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Siti Juliantari dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2014).

Siti mengatakan, jumlah penerima KJP yang meleset tersebut terdapat di jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 14,6 persen, SMP/MTs sebanyak 3,4 persen, dan SMA/MA/SMK sebanyak 1,4 persen. Salah satu temuan tidak tepat sasaran itu adalah program bantuan justru menyasar kalangan mampu.

"Kami simpulkan masih banyak petunjuk teknis tidak terpenuhi bagi orang yang menerima saat ini. Masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan KJP," ujar Siti.

Menurut Siti, ada beberapa hal yang menyebabkan penerimaan KJP tersebut salah sasaran. Penyebab dominan adalah orangtua belum mendapat informasi apakah anak mereka masuk dalam daftar penerima KJP atau tidak, jumlahnya mencapai 58,1 persen. Adapun pelajar yang belum pernah didata KJP sebanyak 18,5 persen, yang tidak tahu program KJP 2,9 persen, penyebab lain sebanyak 17,5 persen. ICW juga menemukan ada sekolah yang memberikan kuota untuk jumlah pelajar penerima KJP.

"Ada ibu-ibu yang sudah mendaftar KJP sampai 3 kali, tetapi tidak mendapatkannya dan dia juga tidak tahu apa kesalahannya. Di sekolah-sekolah lain juga ada yang memberikan kuota penerima KJP, baik di swasta ataupun negeri," ujar Siti.

Temuan ICW ini melalui pemantauan KJP pada tahun 2013 dengan metode citizen report cards (CRC). Pemantauan dilaksanakan mulai 3 Februari hingga 17 Maret 2014 dengan jumlah responden 650 orang. Adapun margin of error sekitar 4-5 persen dan tingkat kebenaran 95 persen

http://megapolitan.kompas.com/read/2....Tepat.Sasaran