LINTAS7.COM - JAKARTA - Karena keengganannya menolak impor pangan, Menteri Perdagangan yang belum lama dilantik, M. Lutfi dianggap melecehkan petani Indonesia.

Dalam pembukaan Agrinex Expo Ke-8 di JCC, Menteri Perdagangan M. Lutfi enggan menanggapi permintaan panitia untuk mengurangi impor pangan Indonesia.

“Atas nama 230 juta rakyat Indonesia, impor pangan akan tetap saya jalankan di sisa akhir masa pemerintahan SBY," ujarnya.

Justru M. Lutfi menyalahkan, Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dianggapnya tidak mampu melahirkan petani, tetapi justru bankir dan wartawan. Menurutnya itu sebuah kegagalan IPB dalam memajukan pertanian Indonesia.

Pernyataan Menteri Perdagangan menuai kecaman dari Himpunan Alumni IPB, Bayu A. Yulianto, selaku Humas HA IPB menyatakan, bahwa pernyataan Lutfi itu menyesatkan.

“Bagaimana mungkin kebijakan impor pangan yang membuat kita tidak berdaulat di negeri sendiri, dijalankan dengan mengatasnamakan 230 juta rakyat Indonesia. Ini pelecehan terhadap para petani Indonesia, rakyat yang mana yang diklaim oleh Lutfi?” kata Bayu.

Akibatnya, Himpunan Alumni IPB meminta, agar SBY segera mencopot Lutfi dari posisi Menteri Perdagangan, karena kebijakannya dianggap akan semakin membuat nasib petani Indonesia semakin terpuruk.

Dalam rakor pangan bulan Oktober 2013 lalu di Bukit Tinggi, Presiden SBY pernah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan produktivitas pangan, bukan impor.

“Bagaimana mungkin Lutfi justru menginginkan impor sebagai solusi atas ancaman krisis pangan yang kita hadapi? Ini kan berarti dia tidak mengerti apa yang sudah digariskan oleh atasannya," tegas Bayu.

Terkait dengan melemparkan kesalahan kepada IPB, Bayu menilai, Lutfi sudah kehilangan akal sehat. Pertanian Indonesia itu selama puluhan tahun diabaikan oleh negara, bahkan setelah reformasi hal itu terus berlanjut. Kendati demikian, kami tidak pernah menyerah, meskipun pertanian terus menerus dimarjinalkan oleh pemerintah, IPB dan alumninya terus berupaya melakukan inovasi dan kerja-kerja kongkrit di lapangan untuk bisa mengangkat derajat pertanian Indonesia. Lutfi harus sering-sering turun ke lapangan agar dia mengerti persoalan petani," sambungnya.

Untuk menghadapi Pemilu 2014, Himpunan Alumni IPB menekankan agar rakyat Indonesia harus memilih wakil rakyat dan calon presiden yang berkomitmen membebaskan Indonesia dari jeratan impor pangan.

"Pemimpin masa depan harus mau meletakkan pertanian sebagai soko guru pembangunan nasional, sehingga Indonesia bisa berdaulat atas pangan dan petani kita bisa sejahtera," pungkasnya kepada redaksi Lintas7.(mj)

Tani Merdeka Kecam Mendag

LINTAS7.COM – JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi dinilai, tidak berpihak pada masyarakat kecil khususnya para petani. Pasalnya, Lutfi dianggap tidak punya niat baik untuk memajukan pertanian lokal, justru mengidolakan impor pangan. Bahkan, lebih dalam cara berpikir Lutfi disamakan dengan mie instan.

“Seharusnya dia (Lutfi) berpikir bagaimana caranya menguatkan pertanian Indonesia, bukan mengidolakan impor pangan dari luar negeri. Ini artinya cara berpikir Lutfi sama dengan mie instan,” kata Koordinator Umum (Kordum) Tani Merdeka, Musyanto, kepada Lintas7 melalui pesan elektronik, Minggu (30/03/14).

Menurut Mus, seharusnya Mendag berpikir bagaimana caranya membuat ketahanan pangan mandiri bukan tergantung pada impor pangan. Oleh karena itu, Mus mengaku, tidak setuju dengan pernyataan Mendag yang mengkambinghitamkan Institute Pertanian Bogor (IPB).

“Tudingan tersebut tidak mencerminkan Lutfi sebagai menteri. Seharusnya mendag bekerja sama dengan IPB menguatkan pertanian Indonesia agar para petani Indonesia sejahtera dan ketahanan pangan mandiri tercapai. Bukan mengagung-agungkan impor pangan,” tuturnya.

Mus menyayangkan cara berpikir instan mendag yang tidak mau berproses memajukan pertanian Indonesia. “Artinya, mendag tidak ingin para petani Indonesia sejahtera dan ini sangat berbahaya bagi seluruh petani di Indonesia, dan mendag harus dilawan,” tukasnya.(mj)

Rektor: Ada impor pangan IPB dipertanyakan, itu menyesatkan

Merdeka.com - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto menegaskan bahwa Peningkatan produktivitas pertanian tidak mampu mengimbangi laju pertambahan penduduk Indonesia yang mencapai 1,43 persen per tahun. Di sisi lain, segala macam terobosan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang dibuat institusi pendidikan tersebut sering diabaikan.

"Kalau ada impor lalu muncul pertanyaan ke mana saja IPB? Ini menyesatkan," ujarnya di sela-sela pameran produk pertanian Agrinex Expo ke-8, di Jakarta Convention Center, Jumat (28/3).

Herry mengklaim, sejak 2008, IPB aktif melakukan riset peningkatan kualitas pertanian. "Dalam enam tahun terakhir, 615 penelitian paling prospektif, 364 riset atau berarti 38 persennya adalah inovasi IPB," kata Herry.

Masalahnya, hasil penelitian para ilmuwan IPB tidak banyak dimanfaatkan oleh industriawan dan pemerintah. Ini berbeda dengan Thailand, Taiwan, dan Korea Selatan, tercipta hubungan saling menguntungkan antara peneliti dengan pelaku usaha dan pemerintahnya.

"Baru 10 persen penelitian kami dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Karena ini memerlukan uji coba produksi, komersialisasi. Kami usul perlu tahapan komersialisasi konsisten oleh institusi dan ada inkubator bisnis," ungkapnya.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, akademisi perlu didukung untuk membuat terobosan ilmiah guna menggenjot produk pangan bernilai tambah, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

"Jangan seperti sekarang, IPB sering diplesetkan jadi Institut Publisistik Bogor, karena banyak teman-teman wartawan saya lulusan IPB," kelakarnya dalam forum yang sama.

Dia mencontohkan, keuntungan petani cokelat bisa meningkat empat kali lipat, jika ada investasi tambahan di sektor hulu senilai Rp 70 miliar. Lebih dahsyat lagi, profit petani cokelat bisa melonjak 19 kali lipat ketika ada tambahan investasi hilir Rp 100 miliar.