Jakarta - Hukuman mati terhadap TKW asal Indonesia, Satinah, sudah di depan mata. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berharap agar kasus vonis mati tak harus selalu dibereskan dengan diyat.

"Menurut Pak Jokowi ke depannya tidak boleh mekanisme diyat ini jadi solusi untuk kasus-kasus vonis mati. Masa solusinya membayar diyat tanpa terungkap motif. Walaupun ada kasus pembunuhan tentu tidak tiba-tiba melakukan kasus pembunuhan itu," kata politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka usai bertemu Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2014).

Rieke menilai sejak awal proses hukum Satinah, pemerintah dipandang tidak memberikan perlindungan secara maksimal dan kurang pendampingan.

"Mas Jokowi memberikan masukan kepada kami agar perlindungan hukumnya dulu maksimal. Karena awal-awal persidangan Satinah dari 2007 sendiri kurang pendampingan pemerintah. Ada sisa 249 TKI menunggu vonis mati dan kurang lebih sekarang masih ada di Saudi," imbuhnya.

Rieke mengungkapkan, dia mendatangi Jokowi karena sebagian besar PJTKI berpusat di Ibu Kota. "(Masalah ini) Sudah dibahas di DPR tapi karena PJTKI-nya ada di Jakarta sekitar 80 persen. Penampungan-penampungan gelap itu ada di Jakarta," jelasnya.

Anggota DPR Komisi IX ini menganggap lamanya proses penggalangan dana solidaritas untuk Satinah oleh pemerintah karena kebijakan politik yang masih kurang. "Kebijakan politiknya berarti yang kurang. Tetapi tentu saja yang penting sekarang ini dululah," tegasnya.

Menko Polhukam Djoko Suyanto sebelumnya mengatakan, upaya maksimal sudah dilakukan untuk menolong Satinah. Mulai dari pendampingan hukum hingga lobi soal dana diyat terus digelar. Para TKI di negara lain pun mendapat perlakuan serupa.