Boediono Belum Tentu Bersalah Dalam Kasus Century....

Beranda

...

The Lounge
Boediono Belum Tentu Bersalah Dalam Kasus Century....

kimkshit

28-03-2014 08:59

Boediono Belum Tentu Bersalah Dalam Kasus Century....

Ane cuma mau sharing aja gan, karena ane udah empet sama polah tingkahnya orang2 DPR terutama anggota Panwas Century (Bam**** S, Ah*** Y,dkk)

Spoiler for fakta 1:

Merdeka.com - Ketua Umum Persatuan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menyesalkan hingga saat ini masih bergulirnya proses hukum maupun politik terhadap kebijakan saat itu.

Dia meyakini politikus yang membentuk panitia khusus (Pansus) Century di DPR, tak memiliki pengetahuan memadai soal krisis pasar keuangan enam tahun lalu. Justru, agenda mereka hanya untuk menjatuhkan figur-figur yang bertanggung jawab memberikan talangan, terutama Boediono, kini menjabat Wakil Presiden Indonesia.

"Penyelamatan Century, itu kebijakan yang benar. Itu sikap kami. Sangat mengerikan kalau di masa depan orang melakukan langkah yang tepat, tapi dipermasalahkan terus," kata Sigit dalam peluncuran buku "Bola Liar Kasus Bank Century: Kebijakan Penyelamatan dan Tanggapan Menyesatkan" di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (25/3).

Spoiler for fakta 2:

Merdeka.com - Ekonom UGM Denni Puspa Purbasari menyebut, data yang seharusnya ditilik saat membicarakan kasus Century seharusnya indikator pasar keuangan, bukan data makro ekonomi.

Dia mengatakan harga Surat Berharga Negara (SBN) pada 2008 terkoreksi 6 persen setiap hari. Rupiah menembus Rp 15.000 per USD. Jika acuannya hanya Produk Domestik Bruto (PDB), memang tidak nampak ada krisis. Itu pula, perkiraan Denni sehingga politikus kerap mengutip pernyataan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa tidak ada cukup data soal dampak sistemik Century.

Padahal, saat itu pemerintah berupaya menenangkan pasar. "Sering Bu Sri dibenturkan soal tidak ada krisis. Saya melihat, pemerintah tidak bohong yang terjadi pemerintah harus menenangkan pasar. Sedangkan data tidak bisa berbohong, memang sudah krisis," kata Denni.

Spoiler for fakta 3:

Merdeka.com - Ekonom Bank Standard Chartered Fauzi Ichsan menambahkan data lain untuk membuktikan fakta krisis enam tahun lalu. Misalnya, cadangan devisa Bank Indonesia anjlok dari USD 60,1 miliar menjadi tinggal USD 50 miliar saja dalam empat bulan. Lalu Credit Default Swap (CDS) alias asuransi kredit perbankan naik dari 2 persen menjadi 12 persen.

Tapi dia meyakini, Boediono ataupun Sri Mulyani yang banyak diserang politikus tak akan diserang ketika konstelasi politik DPR berubah. "Saya melihat ini tergantung kondisi politik. Saya rasa ketika pak Boediono sudah tidak wapres, DPR sudah berubah, pemerintah baru, bisa saja pandangan terhadap Century berubah," kata Fauzi.

Spoiler for Fakta 4:

Merdeka.com - Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) menyesalkan sikap politikus DPR maupun penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak pernah minta pendapat mereka soal kebijakan dana talangan Bank Century. Mereka mengklaim merasakan langsung dampak krisis 2008, ketika likuiditas mengering dan muncul potensi penarikan massal dana nasabah.

Saksi ahli yang diundang penegak hukum selama ini juga bukan kalangan perbankan soal dugaan penyimpangan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (FPJP) untuk Century yang mencapai Rp 6,7 triliun.

"Kami tidak pernah dipanggil, mulai dari pansus di DPR, KPK, nama saya sempat masuk untuk keterangan saksi ahli, tapi sampai sekarang disidangkan saya tidak pernah diundang. Agak aneh kalau bankir tidak diundang," kata Ketua Perbanas Sigit Pramono selepas diskusi di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (25/3).

Spoiler for fakta 5:

Merdeka.com - Ekonom Bank Standard Chartered Fauzi Ichsan menegaskan dampak buruk bila ada yang masuk penjara akibat kebijakan Century, maka penanganan krisis ekonomi bakal serampangan. Padahal sudah terbukti, pada 1997, gejolak keuangan malah muncul ketika 16 bank gurem dibiarkan ambruk.

"Misalnya di masa depan ada bank menghadapi krisis likuiditas, pengambil kebijakan bisa membiarkan bank itu bangkrut," kata Fauzi.

Ane cuma gak rela saja kalau Prof Boediono masuk penjara karena polang tingkahnya Politik Orang2 DPR, kalaupun memang terbukti korupsi maka hanya KPK yang layak memprosesnya TANPA CAMPUR TANGAN orang2 terkutuk di DPR.

Lihat aja gan Rapat Paripurna Kosong Mlompong, sedang di pemerintahan staf hingga dirjennya memikirkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya... Kalaupun ada korupsi itupun untuk THR ORANG2 DPR....

Kalaupun kebijakan Prof boediono dikriminalisasi dan harus masuk penjara, maka menurut ane :
1. Presiden dan Menteri yang menjual aset negara juga layak diproses hukum, karena sama2 merugikan negara juga, meskipun itu kebijakan yang diambilnya belum tentu untuk tujuan korupsi.
2. Presiden dan Menteri yang menghapuskan bukukan raipnya trilliunan BLBI juga layak diproses hukum, karena juga merugikan negara juga, meskipun kebijakan yang diambil belum tentu untuk tujuan korupsi juga.

1.5K

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

The Lounge

1.3MThread•109KAnggota

Urutkan

Terlama

Komentar yang asik ya