Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud Md. mengatakan Indonesia bukan negara demokrasi. "Demokrasi kita tersandera, bergeser jadi oligarkis," katanya kepada wartawan di gedung Rektorat Universitas Airlangga, Jumat, 14 Maret 2014.

Ketika seharusnya membahas aspirasi rakyat, kata Mahfud, anggota Dewan Perwakilan Rakyat ternyata malah melakukan praktek lobi dengan anggota Dewan lain. Mahfud menjelaskan, setiap kelompok di DPR memiliki rekanan sendiri-sendiri. Karena itu, bila ada suatu kelompok yang tidak setuju terhadap suatu kebijakan baru yang dibahas kelompok lain, maka semua anggota dalam kelompok itu tidak akan menyetujui kebijakan tersebut. Walhasil, ada tindakan saling mengancam di dalam tubuh DPR. Mahfud menyebut sistem pemerintahan Indonesia sebagai politik oligarki karena dikuasai oleh elite politik tertentu.

Menurut Mahfud, hal tersebut disebabkan oleh kepemimpinan yang lemah. Para pemimpin banyak yang terkungkung oleh praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) masa lalu. "Kalau dulu zaman Pak Harto hanya bagian atas saja yang korupsi, sekarang korupsi sudah dari hulu," ujar guru besar dari Universitas Islam Indonesia itu.

Karena itu, kata Mahfud, penegakan hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan kepemimpinan yang kuat, mengendalikan birokrasi, serta menggeser sistem oligarki ke demokrasi. "Sebenarnya pemimpinnya sudah jelas, tapi penegakan hukumnya tidak jelas. Pasal-pasal diperjualbelikan. Anda pesen berapa, uangnya sekian, begitu."

sumber: TEMPO

Diwawancarai, Mahfud Md.: Percuma, Nanti Ndak Dimuat

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud Md. bertandang ke Universitas Airlangga Surabaya, Jumat, 14 Maret 2014. Kedatangannya dalam rangka menjadi pembicara workshop bertema "Indonesia Lima Tahun ke Depan: Pemikiran Tokoh Nasional" di gedung Rektorat Unair.

Setelah membawakan materi, Mahfud dicecar berbagai pertanyaan oleh wartawan, termasuk seputar isu pencalonannya sebagai presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Tanya terus, percuma. Nanti ndak dimuat," kata Mahfud.

Para wartawan menjadi kagok dan sedikit bingung dengan sikap spontan Mahfud itu. Meski demikian, akhirnya Mahfud tetap bersedia melayani berbagai pertanyaan awak media. Beberapa pertanyaan tersebut berkisar pada pencapresan dirinya, izin cuti para menteri dan kepala daerah yang menjadi juru kampanye, dan hukuman mati bagi para koruptor.

Mahfud disebut-sebut menjadi calon presiden dari PKB. Jusuf Kalla dan Rhoma Irama menjadi pesaingnya. Mahfud mengaku sangat optimistis menghadapi para kedua pesaingnya itu. "Harus optimistis. Kalau tidak optimistis, tidak mungkin ada presiden, kepala daerah, atau bupati," ujarnya.

sumber: TEMPO