JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan reformasi struktural yang kuat dan lebih efektif dibandingkan paket kebijakan fiskal lainnya.

"Di tahun 2013 ketika dilakukan pengurangan subsidi BBM, itu adalah contoh reformasi struktural yang kuat. Lebih kuat daripada pengetatan bea keluar, atau pengetatan bea masuk tambahan bagi barang mewah," kata Agus di kantornya, Jumat (21/3/2014).

Lebih lanjut, Agus menjelaskan apabila harga BBM akan kembali dinaikkan, ia meminta seluruh pemangku kepentingan berdiskusi kepada Menteri Keuangan. Ini karena kebijakan tersebut akan terkait kepada kebijakan fiskal.

Ia pun mengatakan, kebijakan untuk menaikkan harga BBM akan dapat dilakukan pemerintahan baru dengan menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kalau kemarin sudah diungkapkan nilai tukar di APBN itu realisasinya dibandingkan asumsi ada selisih, kalau dibicarakan lifting minyak realisasinya jika dibandingkan ada selisih, sehingga diperlukan penyesuaian APBN. Terkait dengan bagaimana pemerintah akan mewujudkan APBN yang baik yang sehat itu tentu harus dibicarakan dengan pemerintah," ujar dia.

Beberapa waktu lalu, Bank Dunia memandang masalah permanen yang menjadi beban Indonesia dari beberapa tahun lalu adalah besarnya subsidi BBM.

Guna menyehatkan fiskal Indonesia yang terhindar dari defisit neraca transaksi berjalan, Bank Dunia menyarankan kenaikan harga BBM menjadi Rp 8.500 per liter.

Link : Sumber

Indonesia Tak Bisa Lagi Hanya Andalkan Sumber Daya Alam

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kategori negara-berpendapatan rendah (low income countries) namun sudah menjadi negara berpendapatan menengah (middle income countries).

"Kita memang masuk ke lower middle income countries. Problemnya ketika bergeser dari negara berpendapatan rendah ke negara berpendapatan menengah ada beberapa konsekuensi. Yang penting negara ini harus mengubah paradigma," kata Bambang di Jakarta, Sabtu (22/3/2014).

Pengubahan paradigma yang dimaksud Bambang adalah mengubah pandangan tentang Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam. Indonesia, kata Bambang, tidak bisa lagi mengandalkan sumber daya alam untuk kemajuan ekonomi nasional.

"Kalau dulu, kita bisa bangga negera ini kaya sumber daya alam sehingga kita lupa sumber daya alam itu sementara dan tidak seterusnya tersedia. Kita buka hutan untuk ditanam kelapa sawit, saat berbuah diolah menjadi CPO langsung diekspor. Seolah-olah kita puas dengan data ekspor begitu saja," ujarnya.

Bambang memandang ke depan Indonesia akan menuju menjadi negara berpendapatan menengah yang lebih tinggi. "Tidak ada contoh negara berpendapatan menengah atas atau negara berpendapatan tinggi yang hidup dari kekayaan sumber daya alam," ungkap Bambang.

Sebagai informasi, pembagian negara berpendapatan menengah terdiri dari negara berpendapatan menengah bawah dan atas. Negara berpendapatan menengah bawah pendapatan per kapita sekitar 2.000 hingga 7.250 dollar AS, sementara menengah atas sekitar 7.250 hingga 11.750 dollar AS.

Adapun Indonesia berpendapatan per kapita 4.270 dolar AS, sehingga masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah.

Link : Ember

Sengaja saya gabung ke dua thread ini, karena sangat berkaitan sekaligus untuk mencerahkan kaskuser akan ilusi kekayaan SDA