Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan siap untuk menyalonkan diri sebagai kandidat Presiden 2014. Kesiapan Jokowi ini seiring dengan surat perintah harian yang ditulis tangan oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Lantas bagaimana nasib Jakarta? setidaknya masih terdapat lima pekerjaan rumah yang bakal 'diwariskan' kepada penggantinya. Apa saja pekerjaan Jokowi yang belum tuntas?
1. Kampung Deret Belum TuntasKampung deret merupakan salah satu program unggulan Jokowi untuk menata perkampungan padat penduduk di Jakarta. Sayangnya, pembangunan belum sepenuhnya selesai. Sebanyak 55 rumah warga RW 06, Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat, yang dibedah menjadi kampung deret terhenti.
Rudi Sanusi, warga setempat mengatakan, di RW 06, Jalan Kalibaru Timur, terdapat 55 rumah milik warga yang dibedah menjadi kampung deret. Puluhan rumah itu rencananya akan dibangun dua lantai dan ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan.
"Yang dibangun ada 55 rumah dari 12 RT. Rata-rata rumah dibangun dua lantai. Rumah yang dibangun itu ada di Gang 2, 3 dan 4 Dalam," tuturnya, Kamis (13/3/2014).
Menurutnya, program pembangunan kampung deret di perkampungan ini baru berjalan sebulan. Namun, belum selesai dikerjakan, karena sang mandor membawa kabur uang warga yang seharusnya diberikan kepada pekerja bangunan.
"Proyek terhambat karena uang buat bayar pekerja dibawa kabur mandor. Padahal, kampung deret ini ditargetkan rampung satu bulan," bebernya.
2. Kisruh Pengadaan Bus Transjakarta Pengadaa bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) diduga ada aroma korupsi. Bus-bus yang impor dari China ini belakangan diketahui didatangkan bukan perusahaan pemenang tender pengadaan bus yang dilakukan Pemprov DKI.
Perusahaan tersebut hanyalah perusahaan yang menjadi subkontrak PT Sapta Dayaprima yang menjadi pemenang tender dengan nilai kontrak Rp 108,745 miliar. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 10 saksi.
"Ya, ada 10 orang yang sudah diperiksa oleh jaksa," kata Widyo Pramono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus), Jumat (14/3/2014).
Kejagung melakukan pemeriksaan terkait dengan pengadaan bus Transjakarta dan BKTB tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-43/F.2/Fd.1/02/2014, tertanggal 26 Februari 2014.
Pihak-pihak yang diperiksa diantaranya Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK), pelelangan, kontraktor, dan bagian pengadaan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
3. Megaproyek Monorel Kembali Mangkrak
Setelah sempat mangkrak sejak tahun 2007, proyek pembangunan angkutan massal monorel akhirnya secara resmi dilanjutkan pembangunannya Jokowi, pada 10 Oktober 2013. Untuk mengawasi proyek ini, secara khusus Gubernur DKI Jakarta telah menunjuk Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang, Sarwo Handayani menjadi ketua tim pengawas proyek monorel dan MRT.
Tapi sayang, pembangunan tersebut belum terwujud. Pekerjaan fisik belum dilakukan oleh PT Jakarta Monorail. Alasanya, perusahaan tersebut belum menyerahkan rencana bisnis atau bussines plan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan, selain itu masih ada kendala lain terkait masalah teknisnya. "Ada dua masalah berkaitan itung-itungan business plan, kemudian masalah teknis," kata di Balaikota, Rabu (5/3).
Sementara itu, perkara pembayaran utang tiang pacang antara PT Jakarta Monorel dengan PT Adhi Karya juga belum tuntas. Utang PT JM ke PT Adhi Karya berawal saat dibangunnya proyek monorel tahun 2004 lalu. Saat itu, tak ada investor yang melirik proyek tersebut sehingga PT Adhi Karya selaku pemegang saham terbesar, yakni sebanyak 32 persen, harus nombok hingga Rp 192 miliar. Nilai itu adalah biaya pembangunan 90 tiang monorel di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika.
Lewat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor296/ Pdt.G/2012/PNJKT. Selatan tanggal 11 September 2012 menyebutkan, yang berhak memiliki aset adalah PT Adhi Karya. Pengadilan pun mewajibkan PT JM membayar utang yakni sebesar Rp 193,662 miliar.
Terkait hal ini, Jokowi menyerahkan permasalah tersebut kepada perseroan yang terkait. Sebab, utang tersebut bukan ranah pemerintah. "Saya enggak tau, itu B to B. itu urusan Jakarta Monerel dan Adhi Karya," kata Jokowi, di Balaikota, Senin (24/2).
4. Jakarta Masih Macet
Simpul-simpul kemacetan di Jakarta masih belum terurai dengan apik. Berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median) sebanyak 73,1 persen masyarakat masih tidak puas dengan penanganan kemacetan.
Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun pada paparan hasil surveinya di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2014).
Bahkan, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan menyebutkan bahwa status kota Jakarta sudah dalam kondisi Darurat Macet.
"Jakarta darurat macet, tengah kritis, atau emergency. Ibarat manusia yang berada di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Butuh penanganan cepat. Setelah itu penanganan lanjutan perlu disegerakan. Setelah di IGD, kemudian dirujuk ke ruangan mana," kata Tigor dalam diskusi 'Sosialisasi Push and Pull, Penanganan Kemacetan di Kawasan Padat' yang digelar Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Hotel Allson, Jakarta Pusat, Jum'at (6/12/2013).
5. Apakabar Banjir Jakarta?
Banjir di Jakarta masih menjadi persoalan pelik Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, belum lama ini warga Jakarta merasakan langsung dampak banjir ini. Betapa tidak, Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pada Rabu (22/1/2014), jumlah pengungsi akibat banjir meningkat menjadi 89.334 dan mengungsi di 338 lokasi pengungsian.
Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat tujuh orang tewas saat banjir menerjang Jakarta. "Korban tewas karena tenggelam, terseret arus dan tersetrum listrik di rumahnya yang kena banjir," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, melalui pesan elektronik di Jakarta, Sabtu (18/1/2014).
Siswa sekolah juga turut terdampak akibat banjir yang melanda ibukota. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi menyebutkan, jumlah sekolah yang terkena dampak banjir di DKI Jakarta semakin meningkat dari sebelumnya pada Selasa (21/1/2014) sebanyak 116 sekolah menjadi 248 sekolah pada (22/1/2014.
"Hari ini sekolah yang terkena dampak banjir yakni 248 sekolah yang terdiri dari 114 SD, 27 SMP dan 58 SMA/SMK. Kemudian 17 SD dijadikan tempat penampungan pengungsi, dan dua SD dijadikan pos kesehatan," katanya di Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Dia menambahkan hampir sebagian besar sekolah-sekolah tersebut tergenang air. Ada pula jalan menuju sekolah terendam banjir. Ketinggian air sekitar 10 centimeter hingga 100 centimeter. "Untuk sekolah yang diliburkan, para murid diberi tugas," kata dia.
Karenanya, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, menilai Jokowi Gagal mengatasi banjir di Jakarta. Sebab, banjir telah membuat banyak kerugian.
"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banjir tidak kunjung berkurang. Jalan rusak yang membentuk kubangan juga masih banyak yang belum diperbaiki. Kesemuanya itu bahkan telah menyebakan sejumlah nyawa melayang. Belum lagi kemacetan yang semakin menjadi-jadi." kata Said, Rabu (5/2/2014).
Lebih lanjut, Said mengatakan, bukan dirinya tidak percaya Jokowi telah berbuat untuk mengatasi banjir di Jakarta. Namun, konsep penanganan banjir di Jakarta tidak tepat. "Jadi, sekali lagi bukannya kita tidak percaya bahwa Jokowi sudah berbuat maksimal untuk warganya, tetapi konsep dan cara penyelesaian masalah yang dipilih oleh Jokowi, suka atau tidak suka harus saya katakan tidak tepat," katanya. (ag/bt)
Article:
http://berita8.com/berita/2014/03/lima-pr-jokowi-belum-kelar