Lirik lagu grup musik rock, Netral, sebenarnya adalah "Garuda di Dadaku, Garuda Kebanggaanku." Namun, oleh sejumlah pemuda di kawasan perbatasan di Kalimantan diubah menjadi "Garuda di Dadaku, Ringgit di Kantongku" karena mereka lebih akrab ringgit ketimbang rupiah.

Di Kecamatan Krayan, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebuah daerah yang berbatasan darat langsung Malaysia, masyarakatnya lebih banyak menggunakan ringgit ketimbang rupiah.

Mata uang rupiah tetap ada, tetapi jika dibandingkan, maka jauh lebih banyak ringgit yang beredar. Akibatnya, untuk transaksi sehari-hari, baik untuk membeli sembako, rokok, maupun kebutuhan hidup lainnya, masih lebih banyak yang menggunakan ringgit.

Pemandangan ini bukan hanya dijumpai di warung-warung kecil penjual sembako maupun komoditas lain di pasar tradisional. Bahkan, transaksi menggunakan ringgit di mini market merupakan pemandangan yang lumrah.

Di Tarakan saja yang merupakan kota agak jauh dari Malaysia, kadang-kadang dijumpai WNI yang jual-beli dengan mata uang ringgit. Di mal atau supermarket tertentu, harga yang tertera bukan rupiah, tapi dalam bentuk ringgit, seperti harga di sepatu tertera 100 Ringgit, dan lainnya.

Untuk di Krayan yang warganya masih akrab dengan ringgit, hal ini terjadi lantaran kebanyakan bahan pokok yang dikonsumsi warga sehari-hari didatangkan dari Tawau, Malaysia bagian timur. Sebaliknya, warga juga menjual hasil sumber daya alam mereka ke negeri Jiran tersebut.

Termasuk penjualan ternak baik sapi maupun kerbau juga dijual ke Tawau, Sabah, maupun ke Serawak. Dari hasil transaksi itu lah sehingga mereka membawa pulang ringgit dari Tawau. Ringgit yang mereka peroleh itu kemudian beredar di Krayan maupun Sebatik. Kondisi ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Fenomena ini seperti terlihat lumrah, tetapi jika ditelisik lebih dalam, sesungguhnya sangat miris dan cukup memprihatinkan karena secara perlahan bisa melunturkan nilia-nilai kebangsaan dan mengancam keutuhan NKRI.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kaltim Abdul Djalil Fattah mengatakan bahwa sudah berpuluh-puluh tahun kondisi di kawasan perbatasan tidak dalam kondisi membanggakan karena minimnya berbagai sarana dan prasarana.

Banyak masyarakat yang mengeluh mengenai permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun yang belum juga ada perbaikan. Minimnya sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur tersebut kemudian berdampak pada harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.

Dia menilai bahwa warga di perbatasan belum sepenuhnya "merdeka" karena perhatian dari Pemerintah RI belum menyentuh sendi kehidupan mereka, sehingga perekonomian warga setempat bergantung pada negeri tetangga.

"Pemuda di sana yang menggubah lagu menjadi Garuda di dadaku, Ringgit di kantongku, sebenarnya sangat miris ketika kita mendengarnya. Semoga pemerintah yang mendengar juga mengambil langkah tepat untuk menangani permasalahan ini,"tutur Djalil seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, di Krayan dan di Sebatik, mata uang ringgit yang masih lebih populer dan lebih sering digunakan ketimbang rupiah. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketergantungan kawasan perbatasan terhadap pasokan sembako dan bahan kebutuhan lain dari Malaysia masih tinggi.

"Pemerintah pusat harus bertanggung jawab membuat rencana kerja terhadap pembangunan di kawasan perbatasan dengan tepat, karena persoalan perbatasan negara bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah provinsi maupun kabupaten, tetapi harus pemerintah pusat karena menyangkut perbatasan negara," katanya lagi.

Menurut Djalil, apabila pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap wilayah perbatasan, maka selain membuat warga lebih mapan, juga untuk menjaga aset negara. Apalagi potensi sumber daya alam di kawasan itu ternyata melimpah yang mampu menyejahterakan warga.

"Pemerintah pusat terkesan hanya duduk di belakang meja, tidak memahami kondisi perbatasan. Mungkin jika warga kita di sana lebih memilih Malaysia sebagai negara mereka, barulah pemerintah sadar akan minimnya perhatian pemerintah,"ujarnya.

Terkait dengan itu, dia mengharapkan agar pihak terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Luar Negeri, Pekerjaan Umum, dan Disperindagkop untuk turun ke lapangan melihat potensi sumber daya alam di sana.

Hal ini perlu dilakukan karena jangan sampai negara tetangga yang memberikan perhatian lebih, sehingga akhirnya negeri lain yang menuai keuntungan dari potensi yang sebenarnya bisa dikelola oleh negeri sendiri.

Guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, lanjut Djalil, saat ini DPRD Kaltim sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perlindungan di Kawasan Perbatasan.

Kawasan perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara meliputi tiga kabupaten, yakni Kutai Barat di bagian selatan, kemudian Malinau dan Nunukan di bagian utara. Dari tiga kebupaten tersebut, terdapat 13 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negeri Sabah dan Serawak yang meliputi 249 desa.

Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak adalah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai di Kabupaten Kutai Barat, Kayan Ulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Bahau Hulu, dan Pujungan di Kabupaten Malinau, kemudian Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, Sebuku, Nunukan, dan Sebatik di Kabupaten Nunukan.

Wilayah perbatasan tersebut merupakan perbatasan daratan, kecuali Kecamatan Nunukan yang mempunyai perbatasan laut dengan Kota Tawau, Sabah, dengan panjang garis perbatasan keseluruhan mencapai 1.038 km.

Korbankan TNKM

Pengamat sosial dan masalah perbatasan Kaltim Prof Sarosa Hamongpranoto dari Universitas Mulawarman, Samarinda, mengatakan bahwa untuk membangun kawasan perbatasan perlu dilakukan semua pendekatan.

Pendekatan tersebut di antaranya menyangkut ekonomi, sosial, budaya, keamanan, lingkungan, termasuk kearifan lokal harus ditonjolkan. Hal ini perlu dilakukan agar pengembangan dan percepatan pembangunannya dapat dilakukan dengan cepat dan terstruktur.

Menurut dia, masalah di kawasan perbatasan terkait dengan panjangnya yang mencapai 1.038 km, tetapi tidak seimbang dengan jumlah infrastruktur perhubungan dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup warga setempat.

Di Krayan misalnya, satu-satunya akses untuk menuju kawasan itu harus menggunakan pesawat terbang karena belum ada jalan darat. Bahkan, sungai untuk menghubungkan dari kecamatan terdekat menuju ke Krayan juga tidak ada, sehingga kebutuhan ekonomi warga terpaksa harus dari negeri sebelah.

Pernah ada wacana untuk membangun jalan tembus ke Krayan, tetapi hal itu urung dikerjakan karena harus melalui hutan lindung di Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM). Akibatnya, jalan tembus tidak jadi dibangun.

Untuk mengembangkan perbatasan, maka semua pendekatan harus dilakukan, termasuk pendekatan lingkungan yang harus melalui TNKM karena manfaatnya sangat besar demi perekonomian masyarakat setempat.

"Kalau demi kemakmuran masyarakat, apa salahnya mengorbankan beberapa kilo meter saja untuk memotong TNKM. Perbatasan adalah Serambi Negara, maka Negara melalui Menteri Kehutanan harus memberikan izin untuk pembangunan jalan hingga ke Krayan," kata Sarosa.

Terkait dengan kekhawatiran bahwa dengan terbukanya TNKM dapat memicu pencurian kayu dan merusak ekosistem di dalamnya, Sarosa memberikan solusi agar kawasan yang terbuka itu ditempakan petugas untuk menjaga kawasan itu agar tidak ada pencurian dan pengrusakan.

Bila perlu, untuk menjaga kawasan TNKM melibatkan warga setempat, seperti melibatkan masyarakat adat dan perangkat desa setempat. jika terjadi pelanggaran, maka ketua adat akan memutuskan hukuman apa yang bisa diterapkan, di samping hukum yang berlaku di Indonesia juga tetap ditegakkan.

Dia juga menilai bahwa pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program percepatan pembangunan kawasan perbatasan tampak lebih fokus dan terarah, yakni dengan dibentuknya Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Pedalaman Kaltim.

Di Kaltim juga sudah terbentuk Badan Pengeloal Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT). Hanya, badan ini belum maksimal dalam menjalankan tugas dan wenangnya ketika menangani sejumlah masalah di perbatasan.

Kurang maksimalnya badan tersebut, menurut dia, karena instansi lain belum begitu mendukung, yakni masih jalan sendiri-sendiri ketika ingin membangun perbatasan. Misalnya, PU masih bergerak sendiri membangun jalan, Disperindagkop juga begerak sendiri menangani UMKM, begitu pula dengan instansi lain.

"Seharusnya BPKP2DT menjadi leading sector dalam menangani perbatasan. Sedangkan instansi lain yang juga menjalankan tugasnya di kawasan perbatasan harus berkoordinasi dengan badan terkait agar penanganannya lebih tepat," ujar Sarosa.

Apabila semua pihak mau bergandengan tangan dengan visi dan misi yang sama, diyakini percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dapat dilakukan. Hal ini tentu menjadi cita-cita semua pihak, baik masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.