Pertama, Jokowi berbohong ketika mengatakan pertemuannya dengan Megawati di Makam Soekarno tidak direncanakan, sebab dengan pencapresan tersebut terkuak pertemuan Mega dan Jokowi adalah bagian persiapan menjelang deklarasi Jokowi.

Kedua, Jokowi berbohong ketika mengatakan akan menjadi gubernur DKI Jakarta selama lima tahun dan tidak terpengaruh suara-suara pencapresan dirinya. Sekarang kita mengetahui mengapa Jokowi menolak menonton video yang berisi janjinya untuk menjadi gubernur Jakarta selama lima tahun.

Ketiga, Jokowi berbohong ketika mengatakan tidak mempunyai donatur. Fakta pertemuan PDIP dan 40 pengusaha-pengusaha membuktikan bahwa Jokowi selama ini didanai sepenuhnya oleh minimal 40 cukong/pengusaha. Kebohongan ini sebenarnya telah terungkap ketika diketahui pengusaha kelas atas Edward Soerjadjaja mendanai Jokowi saat pencalonan dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta, yang mana kemudian berhadiah Monorel Jakarta kepada Edward.

Keempat, Jokowi berbohong ketika mengatakan tidak mikir menjadi capres, sebagaimana terbukti bulan Desember dia dan Megawati dengan salah satu cukongnya, Prajogo Pangestu bertemu Ahok dengan dalih makan-makan dan silahturami, padahal tujuannya jelas membicarakan Jakarta setelah Jokowi menjadi presiden. Dengan demikian Jokowi terbukti telah sejak lama memikirkan menjadi calon presiden Republik Indonesia.

Kelima, Jokowi berbohong ketika mengatakan dia akan serius mengurus Jakarta sebab terbukti sebagaimana dia menggunakan Esemka sebagai kendaraan politik menuju kursi Gubernur DKI, begitu juga sejak saat dilantik menjadi Gubernur DKI, Jokowi telah memutuskan untuk menggunakan DKI sebagai batu loncatan agar PDIP mau memilihnya menjadi capres, dan rakyat memilihnya menjadi presiden. Dengan kata lain selama dua tahun terakhir ini Jokowi telah melakukan kampanye menggunakan jabatan sebagai Gubernur, dan hal ini menjelaskan beberapa keanehan mengenai pemerintahan Jokowi.

Jelas sudah mengapa Jokowi terlihat begitu terburu-buru dalam melaksanakan suatu program, seperti KJS atau monorel, sebab dia hanya memiliki waktu sampai Maret 2014 untuk melakukan kampanye terselubung seolah gubernur yang baik. Tentu saja KJS Jokowi memakan korban rakyat miskin yang tidak sedikit, dan kebijakan seperti monorel atau bus-bus atau kampung deret yang sekarang tidak terurus nyatanya mangkrak dan tidak jelas kelanjutannya, sama seperti Esemka yang sekarang mati suri setelah habis dipakai sebagai alat pendongkrak citra Jokowi yang rakus jabatan tersebut.

Jelas dan terang sudah mengapa Jokowi sering bolos bekerja untuk menghadiri kampanye PDIP, acara-acara PDIP, mendekati Megawati, sampai kemarin secara tanpa izin bolos kerja untuk “ziarah” ke Blitar, sebab Jokowi sudah tidak peduli dengan Jakarta dan matanya sudah menatap atau percaya diri bahwa sebentar lagi dia akan memperoleh jabatan yang lebih prestisius daripada gubernur DKI, yaitu presiden RI.

Terbukti sudah bahwa blusukan-blusukan Jokowi selama ini memang bukan demi rakyat Jakarta, omong kosong bila demi rakyat Jakarta. Semua blusukan tersebut hanya demi pencitraan dan kampanye dirinya sebagai persiapan paling dini menuju kursi pencapresan. Singkatnya selama dua tahun terakhir Jokowi telah bolos kerja namun tetap menerima gaji gubernur DKI Jakarta yang sangat besar.

Jokowi yang gampang melanggar janji, Jokowi yang tidak bisa bekerja, Jokowi yang gagal mengurus Solo, Jokowi yang tidak bisa dipegang kata-katanya, Jokowi yang menjadikan jutaan rakyat Jakarta sebagai alat kampanye, Jokowi yang gagal mengurus Jakarta, Jokowi yang selalu berlindung di ketiak Megawati, Jokowi yang menjadi boneka Megawati, Jokowi yang dikendalikan minimal 40 cukong, Jokowi yang melanggar amanah yang diberikan rakyat Solo dan Jakarta, Jokowi yang membaca APBD saja malas-malasan, Jokowi yang lebih cinta citra diri daripada rakyat, apakah pemimpin seperti ini yang kita mau memimpin Jakarta? sumur

rakyat Indonesia benar-benar terlalu awam dalam menilai manusia…
bahkan cenderung terlalu bodoh….
baru satu Tahun jadi gubernur sudah mau jadi presiden… apa kata dunia…. ??
di dunia manapun g ada kejadian seperti ini kecuali di indonesia……
pantas memble dan terbelakang terus…..
liat aja nanti kalo belum dua tahun udah didemo…..

coba saya tanya saudara-saudara… apa hebatnya Jokowi sampe sebegitu urgen-nya mau diangkat jadi presiden….??
sebutkan saja satu data statistik yang terpercaya yang menunjukkan kalo kepemimpinan jokowi sebagai gubernur Jakarta, jauh melebihi kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya sampe dia begitu urgen dijadikan presiden padahal masa jabatannya sebagai gubernur belum separoh… ?? coba satu saja data statistik saya minta….
bahkan pedagang pasar tanah abang yang tadinya gratis, jadi bayar….
kalo ada pemimpin yang lebih mementingkan estetika dari pada kemudahan hidup rakyatnya dan dia mengatakan dirinya sosialis, saya katakan dia BOHONG BESAR……
itu pemimpin bermental kapitalis yang bermimpi menjadikan jakarta seperti singapura…
g usahlah menjadikan, bermimpi aja itu sudah kapitalis……

selama ini jam terbang jokowi hanya terpusat di masalah2 lokal dan pencitraan, g pernah memikirkan hal-hal besar… bayangkan jika jokowi nanti dihadapkan pada kasus menaikkan harga BBM..??? atau bagaimana jika jokowi nanti dihadapkan pada sengketa batas negara…
kalo jokowi salah tunjuk asisten aja… yang mungkin g capable…. yang hanya didasarkan pada preferensi pribadi…. misalnya mentri luar negri yang berperan dalam lobi-lobi luar negri, bisa-bisa indonesia ini pecah jadi 9……

atau dalam alokasi APBN…. selama ini Jokowi hanya tinggal minta aja ke pusat….. bukan penentu langsung alokasi tersebut….

selama ini, prestasi Jokowi yang benar-benar nyata hanya ada 3… dan itupun terlalu sepele untuk Dikatakan Prestasi, dan tidak pantas jadi Syarat urgensi jokowi jadi presiden:
pertama, kartu jakarta sehat…. itupun macet…
kedua, pemindahan pedagang pasar Tanah abang ke rumah susun… inipun kebijakan yang sangat berbau kapitalisme……
ketiga, penanganan banjir…. itupun g ada bedanya dengan gubernur-gubernur sebelumnya….. jakarta tetap aja banjir…. yang ada jokowi aja yang sering masuk TV….. sumur

Pencapresan Jokowi yang lebih awal dari jadwal yang direncanakan 4-4-2014, diluar dugaan karena adanya pertimbangan bahwa hari itu juga hari yang berarti bagi Megawati. Beliau tidak ingin mencampur urusan pencapresan dengan hal lain di luar agenda promosi Jokowi dan Pileg 2014.

Kenapa Puan?

Ada pertanyaan ringan yang mungkin kita bisa bahas dalam pengumuman pencapresan Jokowi hari ini. Kenapa yang mengumumkan harus putri Mega, Puan Maharani? Kenapa bukan Mega sendiri? Megawati kemana dan kenapa bertemu pengusaha terlebih dullu?

Pertanyaan ringan yang bisa jadi akan kembali dimunculkan sebagai pintu kritik dan “serangan” bagi PDIP karena kecewa pada pencapresan Jokowi. Kita tahu bahwa politik selalu membuka celah bagi datangnya sentimen negatif, contohnya soal siapa yang mengumumkan. Sebelum Jokowi dicapreskan PDIP, muncul banyak ‘gugatan’ soal ambisi Megawati, atau kebodohan Megawati atau ketidaklegowoan Megawati atau lain sebagainya.

Sekarang , akan muncul pertanyaan “sok kritis” seperti diatas. Dan kita tahu tujuan pertanyaan itu bukan atas nama kritisnya pemikiran seseorang melainkan hanya sumirisme (istilah apa ini hehe…). Puan memiliki tugas sebagai ketua Pemenangan Pemilu PDIP secara nasional. Dengan tugasnya itu, Puan memiliki peran mengorganisir semua yang berkaitan dengan promosi, kampanye atau sejenisnya termasuk yang berkaitan dengan momentum politik.

Megawati memposisikan diri sebagai sutradara ( dibalik layar) yang membaca semua gerak lawan lawan politik dan kader serta simpatisan. Sebagai ibu Bangsa, Megawati seolah mmbuktikan bahwa beliau lebih memilih sebagai wanita paling berpengaruh daripada paling berkuasa. Seperti Sonia Gandhi di India kini.

Apapun sebelum ini, kini dan nanti, yang jelas pencapresan Jokowi adalah hadiah bagi mereka yang ingin melihat negaranya kembali berdaulat, berdikari dan hebat. Apalagi mengingat tantangan politik Internasional dan regional yang makin hangat. Hadiah bagi mereka yang ingin Indonesia menjadi sebenar benarnya Indonesia Raya.

Mari kita lihat, sejauh mana Jokowi akan mampu membawa diri dan mandat yang diembankan oleh partainya dalam persainga Pilpres mendatang.