Pengekangan terhadap media pada masa orde baru, perlahan-lahan mulai muncul kembali, seperti, aturan dari “Prabowo Media Center” yang beredar di kalangan wartawan.

Merujuk pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara Indonesia. Tapi dalam surat “Prabowo Media Center” tersebut, ada aturan yang seolah-olah media dibatasi dan dikebiri, hak bicaranya.

Dengan begitu, apakah media akan kembali dipasung haknya dalam meyuarakan pendapat, termasuk kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berbicara. Padahal Indonesia sendiri, sejatinya telah menganut sistem demokrasi, bukan lagi orde baru.

Terlihat jelas dalam surat yang diperoleh wartawan, ketakutan mulai muncul jika Probowo Menjadi Presiden RI. Sebab, hak wartawan menyuarakan pendapat dan UU Pers No 40 akan lenyap.

Sampai berita ini diturunkan, wartawan masih mencari informasi lebih lanjut terkait asal-muasal surat aturan “Prabowo Media Center” yang beredar dikalangan wartawan.

Berikut petikan isi surat ketentuan tersebut:

1. Mengajukan permohonan wawancara dengan menampilkan daftar pertanyaan.

2. Membuat kesepakatan bersama, soal daftar pertanyaan, untuk pertanyaan yang boleh ditanyakan/tidak boleh.
Yang TIDAK BOLEH, antara lain :
- Soal HAM dan kasus penculikan
- Soal kehidupan pribadi dan keluarga
- Soal Survei

3. Pihak kami diberikan hak untuk menambahkan pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara, antara lain komentar soal :
- Program partai
- Satu milyar satu desa
- Lembaga tabung haji
- Kebocoran uang negara
- Investassi asing dan sumber daya alam
- Pemilu dan politik uang
- Korupsi dan penegakan hukum



sumber :http://penaone.com/2014/03/14/akankan-hak-bicara-media-kembali-dikekang-2/

contoh kaskusers yg tidak sopan :