ASATUNEWS - Setelah sebulan lebih rakyat Riau dan sebagian Sumatera Barat (Sumbar) menderita akibat serangan asap hasil pembakaran lahan perkebunan dan hutan di wilayah propinsi itu, baru kemarin 13 Maret 2014 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan siaran pers akan memulai melakukan operasi pemadaman asap, yang dipimpin langsung Kepala BNPB Mayor Jenderal TNI Purn. Syamsul Maarif.

Dalam siaran pers BNPB tidak dijelaskan alasan keterlambatan pemerintah pusat menggelar operasi pemadaman asap di Riau yang telah terjadi lebih sebulan dan telah mengakibatkan banyak jatuh korban serta penderitaan luar biasa rakyat Riau dan sebagian Sumbar.

Sebelumnya, pada 27 Februari 2007, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, BNPB akan mempersiapkan operasi pemadaman bencana asap akibat pembakaran lahan dan hutan. Operasi pemadaman akan dilakukan melalui operasi darat, operasi udara dan operasi penegakan hukum dan sosialisasi pencegahan pembakaran lahan dan hutan.

Menurut Sutopo, untuk antisipasi bencana asap tersebut, BNPB telah melakukan rakor dengan kementerian, lembaga, BPBD dan pemda Riau.

“Pemda tetap sebagai penanggung jawab yang didukung oleh pemerintah pusat, Kemenkokesra sebagai koordinator, dan BNPB sebagai pemegang komando didukung oleh kementerian atau lembaga,” ujar Sutopo.

Dijelaskannya, untuk operasi di darat, BNPB telah meminta dukungan TNI AD sebanyak dua batalyon. BNPB juga berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menggerakkan 1.755 personel Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api serta meminta Polri, PPNS di Kemenhut, Kementan dan KLH agar meningkatan penegakan hukum dan sosialisasi.

Sutopo menambahkan, untuk operasi di udara, akan dilakukan water bombing dan modifikasi cuaca atau hujan buatan. Sebanyak dua pesawat amphibi BE-200, dua helicopter Kamov, dua helicopter Sikorsky, dan empat helikopter Bolco akan dikerahkan untuk water bombing.

Sedangkan untuk modifikasi cuaca, lanjutnya, akan digunakan dua pesawat Hercules C-130 dan enam pesawat Casa 212. Semua akan dioperasikan di Sumatera dan Kalimantan sesuai kebutuhan.

BNPB telah menyiapkan dana siap pakai Rp. 300 miliar untuk penanganan bencana asap selama tahun 2014 di seluruh wilayah Indonesia. Pemakaiannya disesuaikan kebutuhan.

Sutopo mengatakan, kunci utama mengatasi pembakaran lahan dan hutan adalah penegakan hukum, sosialisasi, dan pemadaman secara massif serta penanganan total.

Belajar dari pengalaman mengatasi pembakaran lahan dan hutan tahun 2013, penanganan bencana asap harus dilakukan secara masif pada ketiga operasi. Hasilnya, bencana asap yang menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura pada tahun 2013 dapat diatasi hanya dalam waktu satu hingga dua minggu.

"Biaya operasi tersebut sebesar Rp. 100 miliar dan akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan penegakan hukum dan sosialisasi sebagai upaya preventif," jelas Sutopo.

Sementara Kepala BNPB Syamsul Maarif, menyatakan bahwa 99 persen penyebab bencana asap adalah dibakar. “Artinya ada pelaku yang membakar lahan dan hutan. Jika tidak ditindak maka akan berulang terus,” kata teman karib Presiden SBY di semasa Akmil itu.

Syamsul berdalih, pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar banyak terjadi di Sumatera dan Kalimantan tanpa terkontrol. Apalagi jika daerahnya gambut seperti di Riau yang ketebalannya hingga 10 meter maka akan menyebabkan sulit untuk memadamkan.

BMKG melaporkan sekitar 70 persen wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau pada April, Mei dan Juni 2014. Diperkirakan kemarau lebih kering daripada 2013. Umumnya puncak pembakaran lahan dan hutan di Sumatera pada Juli-Oktober dan di Kalimantan pada Agustus hingga Oktober.

Sementara itu, pemerintah pusat dan daerah Riau mendapat kecaman luar biasa dan caci maki dari rakyat Riau yang mengalami sendiri penderitaan akibat serangan asap yang luar biasa tahun ini.

Di sosial media seperti facebook dan twitter, ribuan akun menyesalkan dan mengutuk pemerintah yang dinilai sangat lamban mengatasi bencana asap dan dampaknya. Kabut asap tebal menyesakan dada, memerihkan mata, mengaburkan jarak pandang hingga hanya 5-10 meter saja, serta membawa penyakit serius pada rakyat Riau, seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), potensi idiot pada bayi, iritasi mata akut, batuk kronis dan lain - lain.

"Pemerintah tidak peduli dengan rakyat Riau. Beda jika bencana asap ini menimpa Jakarta," keluh Zulhendri melalui akun twitternya.

Akun twitter fenomenal Triomacan2000 turut mengecam kelambanan pemerintah pusat bertindak mengatasi bencana asap di Riau yang juga penderitaannya juga dialami sebagian masyarakat di Sumatera Barat. Akun itu menyarankan agar masyarakat Riau dan Sumbar segera menggugat pemerintah secara perdata dan pidana atas kelalaian menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah dalam melindungi keselamatan dan kesehatan rakyatnya.

"Untuk kerugian materi dan non materi akibat bencana asap yang lalai diatasi pemerintah, rakyat Riau dan Sumbar dapat menuntut atau menggugat pemerintah secara perdata dan pidana," kicau akun antikemunafikan dan antikorupsi itu. | BA/021

sumber: asatunews.com