JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang urung disahkan awal 2014, berpotensi menciptakan masalah baru, yakni ketegangan sosial. Ketegangan sosial ini diakibatkan ketimpangan sosial yang dipicu ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia, Panangian Simanungkalit, mengatakan hal tersebut terkait kinerja Menteri Perumahan Rakyat jelang berakhirnya masa jabatan, kepada Kompas.com, Jumat (7/3/204).

"Tapera sesungguhnya sangat vital, karena berpotensi memperbesar kapasitas pembiayaan pembangunan rumah rakyat. Kehadiran Tapera diharapkan dapat meminimalisasi defisit kebutuhan dan jumlah rumah terbangun yang saat ini sudah mencapai 15 juta unit," papar Panangian.

Dia juga menyebutkan dampak buruk lain tertundanya eksekusi RUU Tapera, antara lain masyarakat semakin tidak percaya kepada Pemerintah. "Masyarakat apatis dan akan selalu memandang negatif apa pun kebijakan dan program terkait rumah rakyat yang diluncurkan pemerintah," kata Panangian.

Betapa tidak, saat pasar properti booming dalam tiga tahun terakhir, Menpera harusnya dapat memanfaatkan kondisi ini dengan menggenjot pembangunan rumah rakyat yang sampai saat ini tak kunjung mencapai target.

Untuk diketahui, data terakhir yang terekam hingga 10 Desember 2013, jumlah unit rumah rakyat dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 87.765 unit, atau sebesar 72,5 persen dari target penyaluran di 2013 yang sebesar 121.000 unit.

Menpera, lanjut Panangian, seharusnya mampu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah membentuk dinas-dinas perumahan sebagai infrastruktur dasar. Selain itu, sediakan lahan-lahan bagi pengembang untuk membangun rumah rakyat, berikut utilitas dan kemudahan lainnya.

Kalau hal tersebut sudah berjalan terstruktur, niscaya pengembang swasta akan ikut berpartisipasi. Terlebih lagi jika pemerintah bisa menyelesaikan masalah pembiayaan pembangunan rumah rakyat ini.

"Jika semua berjalan lancar dan terstruktur rapi, bukan tidak mungkin membangun perumahan subsidi juga bisa sama menguntungkannya dengan rumah komersial. Para pengembang tidak akan menampik dengan alasan apa pun," imbuhnya.

Penulis: Hilda B Alexander
Editor: Latief

Sumber: http://m.kompas.com/properti/read/20...gangan.Sosial.


=========================================

Masalah rumah dan kependudukan itu SANGAT ERAT kaitannya. BKKBN harus diprioritaskan utk menunjang pembangunan yg lebih terarah dan tdk serampangan.

Membiarkan pertumbuhan populasi sama dengan menyimpan bom waktu yg siap meledak kapan-pun. Di thread ane sebelumnya : http://m.kaskus.co.id/thread/531ac9b...buhan-penduduk

sudah dijelaskan bhw, tiap tahun ada 2,5jt pasangan br yg menikah. Sudah siapkah mereka untuk memulai hidup baru? Bagaimana kesiapan mereka jika sudah pny anak?

PAPAN/Tempat Tinggal adalah kebutuhan pokok yg tdk boleh dipermainkan. Walau pnya jumlah byk tp manfaatnya tetap sama. Sama spt 2 kebutuhan lain yaitu sandang dan pangan.

Beberapa kaskuser menceritakan pny rmh lebih dr satu (2,3,4,5 atau bahkan lebih). Bayangkan dan rasakan hati mereka, disaat yg sama kaskuser lain ada yg blm pny rumah dan membaca pernyataan tsb?? Sama spt kt memamerkan pny makanan byk didepan org lapar.

Ketegangan sosial menimbulkan???
Terlebih ketika temasyarakat semakin stress...

Saran: Bijak2lah dalam menumpuk harta...