TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaha Purnama menyerahkan tumpukan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan bus Transjakarta senilai Rp 1,5 triliun. “Semua dokumen perencanaan dan pengadaan untuk busway pada 2013,” kata Ahok, panggilan Basuki, seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi Senin 10 Maret 2013. “Ada semobil Kijang datanya.”

Penyerahan data itu, menurut Ahok, bermula dari permintaan informasi oleh KPK beberapa hari sebelumnya. Wakil Gubernur memerintahkan anggota stafnya memenuhi permintaan itu. Data segera didatangkan dari Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Perhubungan, pelaksana proyek pengadaan 656 bus untuk transportasi massal Ibu Kota.

Tumpukan dokumen itu diangkut dengan menggunakan troli. Lima kali troli tersebut mondar-mandir di kompleks Balai Kota Jakarta, Senin sore pekan lalu dari ruang kerja Ahok di lantai dua ke mobil yang ditumpangi dua petugas Komisi Pemberantasan Korupsi.(baca:Pengumpul Pasir di Garasi Bus Transjakarta)

Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan juga melaporkan dugaan korupsi dalam proyek pembelian bus gandeng, bus besar, dan bus sedang senilai Rp 1,5 triliun ini. Dia menuduh ada sejumlah indikasi kecurangan dan kolusi pada proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2013 itu. “Misalnya, tender satu jenis barang dipecah dalam beberapa paket dengan harga yang berbeda-beda,” katanya Selasa pekan lalu. Ia menuduh ada potensi kerugian negara Rp 53,4 miliar.

Forum Warga Kota menilai, kejanggalan pemecahan paket tender itu terlihat pada pemenang pengadaan bus tunggal oleh PT Ifani Dewi. Pada satu paket, perusahaan ini mengajukan penawaran harga Rp 1,98 miliar--Rp 106,5 juta lebih mahal daripada harga pada paket lain. Padahal perusahaan ini mengajukan bus Ankai pada dua paket tender itu.

Harga yang berbeda juga diajukan pemenang tender lain, yang menggunakan bus Ankai pula. Hampir semua perusahaan yang menggunakan bus merek itu, menurut Forum Warga Kota, mendapat surat pengangkatan dealer tak jauh sebelum tender dilaksanakan pada Juni 2013. Hal ini menandakan Ankai sudah tahu bakal memenangi tender, tapi memerlukan perusahaan lokal untuk mewakilinya.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan tim Divisi Pengaduan Masyarakat terus menyelidiki laporan dugaan korupsi proyek busway. “Kami terus mengumpulkan data untuk memperkuat laporan itu,” katanya. Data itulah yang antara lain diambil pada Senin sore pekan lalu dari ruang kerja Wakil Gubernur.

sumber

Ayo-ayo buka terusss...

Ahok telah menyerahkan data-data nya ke KPK,sekarang tinggal menunggu KPK bergerak saja..

GO GO GO..