Pernyataan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring yang mengatakan, kampanye di tengah lokasi bencana banjir memang tidak etis, tetapi bukan sebuah dosa besar jika dilakukan mendapat tanggapan dari berbagai pihak.

“Yang tidak etis itu justru pernyataan dari Tifatul Sembiring sendiri. Pasalnya, Tifatul adalah seorang menteri dan merupakan petinggi dari PKS. Dengan begitu, secara tidak langsung Tifatul mendukung kader di partainya untuk melakukan pelanggaran,” tegas Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman dalam surat elektroniknya yang diterima LICOM, Selasa (21/01/2014).

Pelanggaran yang dimaksud adalah penggunaan program bantuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pencitraan pribadi Wirianingsih.

“PKS adalah partai besar, seharusnya berani mengambil sikap atas pelanggaran yang dilakukan oleh kadernya. Bahkan bila perlu dipecat. Karena tindakannya sudah jelas mempermalukan nama besar PKS,” tegas Jajat Nurjaman.

Jajat menambahkan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang terkena musibah adalah hal yang mulia. Namun, tindakan dengan memanfaatkan bantuan dari Kemenkes dan diklaim sebagai bantuan pribadi adalah hal yang sangat tidak manusiawi, apalagi dilakukan oleh seorang anggota DPR RI.

Program bantuan dari Kementerian Kesehatan tersebut harus diusut tuntas. Bagaimana bisa bantuan dari kementerian yang menggunakan dana APBN bisa mampir ke DPR.

“Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin ada bantuan-bantuan lain yang diselewengkan untuk kepentingan kampanye,” tutup Jajat.