Jakarta - Pemprov DKI Jakarta telah menawarkan Rusun Komarudin, Penggilingan, Jakarta Timur, bagi warga Kampung Pulo karena kerap terendam banjir. Namun sejumlah warga menginginkan ganti untung sebelum direlokasi.

"Saya masih nunggu keputusan apakah ada ganti untung atau tidak. Kalau dapat, saya mau di relokasi. Sejauh ini belum ada kabar lagi yang sosialiasi itu," ujar Sani saat dihubungi, Senin (3/3/2014).

Sani adalah salah satu warga RT 03/03 Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Rumahnya yang berada di bantaran Kali Ciliwung telah terendam banjir selama 1,5 bulan terakhir ini.

"Semalam, air mulai datang sekitar pukul 04.00 WIB. Begitu dapat kabar banjir, barang-barang langsung diangkat ke atas," tutur Sani.

Seperti warga lainnya, Sani mengaku sudah terbiasa dengan banjir kiriman dari Bogor. Ia juga sudah tak asing lagi dengan luapan air yang bisa mencapai 1 meter dalam waktu lama.

"Kayak gini sudah biasa. Kalau warga asli sini pasti nggak mau pindah, kalau nggak dapat ganti untung," ungkapnya.

http://news.detik.com/read/2014/03/0...lum-direlokasi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan praktek-praktek korupsi di Pemerintah Provinsi DKI sudah berlangsung lama. "Korupsi sudah mengakar di antara birokrasi," kata Ahok, sapaan akrabnya, saat jamuan makan siang bersama di Tempo di rumahnya, Ahad, 2 Maret 2014.

Pernyataan Ahok ini berkaitan dengan beberapa kasus di DKI yang belakangan terungkap. Seperti kasus jual-beli rumah susun dan pengadaan bus Transjakarta. Setelah setahun lebih menjabat sebagai wakil gubernur, Ahok mendapati praktek-praktek itu ternyata terjadi di antara para birokrasi sendiri. "Jeruk makan jeruk," ujarnya. (Baca: Ahok Gebuk Mafia Kios-Rusun ala Kasus Al Capone)

Pertengahan Februari 2014, kasus mesin cacat bus baru Transjakarta dari Cina berujung pada pencopotan Udar Pristono sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Udar digantikan oleh M. Akbar, yang saat ini menjabat Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Tak hanya Udar, sejumlah kepala dinas lain juga dimutasi berbarengan dengan pencopotan Udar.

Pada Oktober 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberhentikan sementara para pejabat di lingkungan pemerintah DKI Jakarta yang terjerat kasus korupsi. Mereka adalah Kepala Seksi Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan Raden Suprapto, Kepala Suku Dinas Kominfo dan Kehumasan Jakarta Selatan Yuswil Iswantara, serta Kepala Suku Dinas Kominfo dan Kehumasan Jakarta Pusat Ridha Bahar. Kasus ketiga orang tersebut sudah masuk ranah hukum sejak lama, tapi baru terungkap Oktober 2013.

Suprapto diduga menerima suap dalam pengurusan izin saat masih menjabat Kepala Seksi Tata Ruang Kecamatan Tebet serta Kepala Seksi Tata Usaha Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan

Adapun Ridha dan Yuswil ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta atas kasus dugaan penyelewengan pengadaan CCTV di Monumen Nasional tahun anggaran 2010. Saat itu Ridha masih menjabat Kasie Sistem Informasi dan juga Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan Yuswil menjabat Kasudin Kominfo Jakarta Pusat.

http://www.tempo.co/read/news/2014/0...uk-Makan-Jeruk

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo menilai upaya menekan arus urbanisasi tidak hanya berupa penindakan hukum semata. Harus ada pembangunan ekonomi daerah yang komprehensif agar masyarakat tak berbondong-bondong ke kota-kota besar.

"Hanya itu jurusnya, mendorong investasi di daerah sebanyak-banyaknya supaya orang tidak tertarik untuk datang ke sini saja. Jadi baiknya di sini (Jakarta) ada 'gula', tapi di daerah juga ada 'gula-gula' yang banyak," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/8/2013) sore.

Jokowi mengaku tidak bermaksud menjadikan kota Jakarta sebagai kota tertutup bagi warga pendatang. Namun, karena jumlah kaum urban di Jakarta tergolong banyak, ia hanya bisa melakukan sosialisasi agar mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan keterampilan khusus untuk tak mengadu nasib di Jakarta.

"Itu hak ekonomi mereka, masak Jakarta mau kita pagerin, digembok, ya enggak mungkin," ujarnya.

Oleh sebab itu, Jokowi berharap agar pemerintah provinsi yang warganya biasa melakukan urbanisasi untuk menumbuhkan iklim ekonomi yang baik. Dengan demikian, warga dari luar Jakarta tak perlu berjudi nasib di kota lain.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...asi.Urbanisasi


Gubernur DKI Jakarta Jokowi tak mau disalahkan ketika arus urbanisasi di Jakarta membludak hingga tak terbendung. Menurutnya, soal urbanisasi adalah tanggungjawab pemerintah pusat.

"Saya kan tugasnya hanya perencanaan. Urusan itu (urbanisasi) saya rasa harusnya diurus pemerintah pusat, karena peredaran uang kan tidak hanya di Jakarta, di daerah-daerah juga," ujar Jokowi saat menghadiri diskusi dengan tema 'Membangun Pelayanan Publik di Kantor Kemenkumham', Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).

Pria bernama lengkap Joko Widodo ini menuturkan, agar Jakarta tak dibanjiri ledakan penduduk seharusnya pemerintah pusat mendorong pembangunan di seluruh daerah.

"Supaya apa? Agar orang di daerah cari pekerjaaan di daerahnya. Kalau sekarang kan lihat saja, nggak usah di luar daerah, di sekitar Jakarta saja masih ada gap. Coba saja lihat, ini yang menurut saya belum dilakukan oleh pemerintah pusat," tutur Jokowi.

Jokowi menilai, jika pemerintah pusat serius menangani masalah urbanisasi, maka membanjirnya penduduk dari daerah ke Jakarta dapat semakin ditekan. Masalahnya, Ibukota masih menjadi kawasan yang menggiurkan bagi masyarakat yang ingin mengubah nasib.

"Problemnya ini kan banyak daerah di Indonesia yang miskin, cari pekerjaan sulit. Di Jakarta pekerjaannya tinggi, peredaraan uang tinggi, kalau ada gula, semutnya datang," tuturnya.

"Kita kan juga nggak bisa mendorong APBD Jakarta ke daerah lain. Saya bisa dihabisi DPRD, makanya pusat harus mendorong," pungkas Jokowi. (Ndy/Sss) (Nadya Isnaeni )
http://news.liputan6.com/read/782988...merintah-pusat

JAKARTA (Pos Kota) – Aksi kejahatan diperediksi terutama jenis konvensional bisa meningkat seiring dengan melonjaknya pengangguran. Arus urbanisasi ke Jakarta pasca Lebaran, ditambah sulitnya mencari kerja bisa menjadi pemicu para penganggur berbuat kriminal.

Nyaris, setiap kali habis Lebaran maka tak sedikit pemudik yang kembali ke Jakarta membawa teman atau kerabatnya. Harapannya, bisa ikut mencari nafkah di ibukota.

Salah satu faktor pemicu tindakan adalah persoalan perut alias persoalan ekonomi. Penganggur yang terdesak persoalan ekonomi, bisa nekat berbuat kriminal. Meski tak terkait langsung dan bukan faktor penyumbang utama, namun ada korelasi antara pengangguran dan kejahatan.

Data statistik di Polda Metro Jaya, angka rata-rata kasus kejahatan antara lain pencurian kendaraan bermotor 800 kasus perbulan, sementara pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian dengan pemberatan (curat) sekitar 100 kasus. Pelaku kerap mengaku berbuat kriminal karena kebutuhan ekonomi.

Dalam pandangan Prof. Muhammad Mustofa, kriminolog dari Universitas Indonesia, sebagian besar pendatang baru memiliki keterampilan memadai dan punya tempat tinggal yang dituju. Pendatang baru dengan modal seperti itu akan siap bersaing untuk bekerja di Jakarta.

Hanya saja, tak sedikit pula pendatang baru yang tak memiliki ketrampilan apapun. Bahkan datang ke ibukota bermodal tekat karena melihat teman sekampung dianggap sukses. Padahal, temannya itu bekerja di sektor informal dengan penghasilan pas-pasan.

Akibatnya, sampai di Jakarta, pendatang nekat ini akan menjadi pengangguran. Tanpa penghasilan dan hidup jauh dari kelayakan, sambung Mustofa, bisa menjadi salah satu pemicu untuk bertindak kriminal. “Ini yang dikhawatirkan,” ujarnya.

“Pendatang tanpa modal memang bisa bertindak nekat, tapi seseorang bertindak kriminal banyak pemicunya dan tak sekedar pendatang yang kebingungan mau apa di Jakarta.”

Padahal, dalam pandangan Mustofa, jika saja mau bekerja keras akan bisa mendapat uang. “Yang menjadi masalah bila pendatang itu berpikir enaknya saja dan gengsi untuk bekerja di sektor informal,’ katanya.