Dicairkan November, Rp 1,2 M Tunjangan Daerah “Raib”
Penulis : redaksi | Jumat, 28 Februari, 2014,22:45 | | 0 Komentar
ARGA MAKMUR – Keberadaan dana Tunjangan Daerah (TD) Rp 1,2 M bagi 700 PNS, Honorer dan PHL di kecamatan terpencil 2013 makin tak jelas. Pasalnya, dana Rp 1,2 M tersebut sudah dicairkan sejak November lalu, sedangkan hingga saat ini dana itu seperti hilang lantaran tidak dibayarkan pada mereka yang bertugas di daerah terpencil.

Bupati Bengkulu Utara (BU) Dr. Ir. HM. Imron Rosyadi, MM, M.Si mengakui dana tersebut sudah dicairkan sebelum tutup anggaran 2013 lalu dan hingga kini belum dibayar. Namun, ia mengaku sampai saat ini dana tersebut tidak digunakan. Lalu kemana? Dana tersebut masih tersimpan di salah satu bagian di Sekretariat Daerah (Setda) BU. “Dananya ada. Dana itu tidak kita gunakan untuk kepentingan lain kok,” kata Imron.

Ia menuturkan TD dicairkan November dan rencananya langsung akan dibagikan olehnya. Hanya saja saat itu ia berhalangan lantaran padatnya agenda kedaerahan yang harus dilakukannya, sehingga pembayaran tertunda hingga melewati masa anggaran. “Tapi dalam waktu dekat ini akan kita bayarkan semuanya,” tambah Imron.

Terpisah, Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda BU Mariyan, SH yang ikut mengurus TD membantah dana Rp 1,2 M ada di bagiannya. Versinya, Ortala hanya berwenang menentukan wilayah yang dianggap terpencil, sedangkan pembayarannya tidak melalui bagiannya.

“Kalau dana itu sekarang kemana saya belum tahu. Yang jelas informasinya sudah dicairkan sebelum tutup anggaran, untuk cadangan. Karena bukan wewenang kami membayar, saya tidak tahu persis soal dana TD,” pungkasnya.

Sementara Sekretaris Komisi I DPRD BU yang juga anggota Badan Anggaran M Jafri, S.Ip menegaskan raibnya dana tersebut bisa berdampak hukum. Pasalnya, dalam pembahasan APBD 2013 tidak ada dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang bersumber dari pembayaran TD. “Mestinya anggaran yang belum dibayar masuk dalam SILPA. Kenapa dananya sudah dicairkan, tapi belum dibayar? Kemana dan siapa yang menggunakannya?,” tukas Jafri.

Ia juga menilai penundaan realisasi anggaran sudah jadi modus Pemda BU dan kerap mereka temukan. Soal TD ini,dia minta pemda terbuka dan menjelaskan aliran dana tersebut setelah keluar dari kas daerah dan hingga kini belum dibayar pada yang berhak.

“Saya yakin ini sangat sistematis, jika dana sudah ditarik diakhir masa anggaran harus ada pertanggungjawaban penggunaan dana. Ini bukan perkara dana Rp 1,2 M yang tidak sampai, tapi masalah pelaporan,” demikian Jafri.(qia)

http://harianrakyatbengkulu.com/dica...n-daerah-raib/

Dimana dimana duitnya #ayu ting2 sing song

dilempar cendol juga ngak papa gan