Pemerintah Indonesia Digugat 2 Billion Dollar US Ama Perusahaan Inggris

Pemerintah Tolak Bayar Rp20 T ke Churchill Plc




INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah akan mengajukan keberatan atas keputusan pengadilan Arbitrase Internasional (International Centre for Settlement of Invesment Dispute, Washington/ICSID).

Dalam putusan pengadilan internasional mengabulkan permohonan perusahaan tambang asal Ingris yang mengharuskan pemerintah membayar denda kerugian sebesar US$ 2 miliar atau Rp20 triliun kepada Churchill Plc.

"Soal Churchill Plc, kita sudah punya ahlinya, domainnya Menteri Hukum dan HAM. Ini sedang bekerja, kita tentu akan mengamankan kepentingan negara sebaik-baiknya, jadi detailnya ahli hukum yang tahu," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik usai rapat energi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (28/2/2014).

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar mengatakan keputusan pengadilan internasional tersebut kurang tepat.

Pasalnya Mahendra berpandangan penghentian penambangan Churchill Plc sudah sesuai dengan aturan Undang Undang. Perusahaan asal Inggris tersebut menabrak UU.

"Churchill Plc, tentu pemerintah berpandangan apa yang menjadi ketetapan keputusan kurang tepat karena jelas bahwa proses kepemlikan saham investor tidak sejalan UU yang ada dalam konteks itu," jelas Mahendra.

Menurut Mahendra, pengadilan arbritase tersebut memutuskan tanpa melihat akar persoalan. Sehingga dengan gampangnya memenangkan gugatan tersebut. [hid]

[url]http://ekonomi.inilah..com/read/detail/2078545/pemerintah-tolak-bayar-rp20-t-ke-churchill-plc#.UxG6NTkZ7Im[/url]

Kabarnya ini tuntutan terbesar yang pernah digugat perusahaan asing

British the empire, pengadilan internationalnya juga di singapore hehehe

Inggris dari ratusan tahun lalu emang pinter