Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin mendesak pemerintah segera mencabut izin perusahaan air kemasan. Sebab, air seharusnya dikuasai negara dan tidak boleh diprivatisasi. Sebab menurutnya, air kemasan hukumnya haram.

Dikatakan Din, saat ini pihaknya tengah berjuang dalam menggugat Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Menurut dia, UU tersebut membuka peluang privatisasi dan komersialisasi air. Apalagi pengelolaan air tersebut dilakukan oleh perusahaan swasta asing.

Sebagai bentuk konkret imbas negatif komersialisasi air tersebut adalah banyaknya air kemasan berbagai merk. Sebab, air merupakan pangkal penciptaan dan sumber kehidupan.

"Air kemasan tidak boleh diserahkan ke swasta apalagi swasta asing. Air itu seharusnya dikuasai negara," ungkap Din Syamsudin dalam Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke 28 di Palembang, Jumat (28/2).

Ia mengungkapkan, jika air terus dikelola swasta untuk bisnis air kemasan, maka bukan tidak mungkin akan memberi dampak buruk bagi kehidupan manusia, seperti di bidang pertanian.

"Sudah berapa jutaan kubik air yang disedot swasta dari bumi kita ini. Jika dibiarkan, bagaimana nasib pertanian kita ke depan," kata dia.

Oleh karena itu, dirinya menantang pimpinan tarjih Muhammadiyah untuk menetapkan fatwa haram terhadap air kemasan. Hal ini memperkuat landasan yudisial review UU Sumber Daya Air itu.

"Saya tunggu apakah nanti difatwakan atau tidak. Kalau bagi saya, air kemasan itu haram," tukasnya.


http://m.merdeka.com/peristiwa/din-s...tu-haram.html#



Sebut haram, Din Syamsuddin masih minum air mineral kemasan

Merdeka.com - Meski menyebut air minum kemasan hukumnya haram , Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin malah masih minum air kemasan saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih Muhammadiyah ke 28 di Palembang, Jumat (28/2).

"Saya sudah menyebut air minum kemasan haram, tapi tadi saya masih meminumnya. Ya, anggap saja darurat," kata Din disambut gelak tawa tamu undangan.

Panitia memang menyediakan air minum kemasan merk terkenal bagi petinggi pengurus Muhammadiyah dan pejabat di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan yang duduk di barisan depan dalam acara tersebut.haraaaammm


ada yg ngarep

Din Syamsuddin Usulkan Ormas Bisa Ajukan Capres

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengusulkan agar calon presiden (Capres) tidak hanya diajukan oleh partai politik. Din berharap organisasi masyarakat (Ormas) juga bisa mengusulkan seorang capres.

Pernyataan Din ini disampaikan menanggapi putusan Mahmakah Konstitusi (MK) tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang dilakukan serentak bersamaan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg). Di mana setiap partai politik bisa mengutus calon presiden dan wakilnya.

"Harus dimungkinkan, jangan capres-capres itu dari partai politik, dari ormas dan jalur lain, yang sudah dihilangkan, utusan golongan pada UUD 1945. Pendiri bangsa sudah arif untuk masukkan utusan golongan," kata Din di DPR, Jakarta, Jumat (24/1/2014).ormas












habis ini apalg ???