BAB IPENDAHULUAN
Sumber – sumber pendapatan Negara secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. sedangkan, Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2010. Penerimaan dari sektor perpajakan mencapai 723 triliun rupiah yang terdiri dari penerimaan pajak dealam negeri sebesar 694 triliun rupiah dan pajak perdaganngan internasional sebesar 28 triliun rupiah. Sementara itu total penerimaan negara bukan pajak sebesar 268 triliun rupiah yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam 160 triliun rupiah, bag8ian pemerintah atas laba BUMN 30 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak lainnya 59 triliun rupiah dan pendapatan BLU 10 triliun rupiah. Sedangkan penerimaan hibah sebesar 3 triliun rupiah. Jadi jumlah keseluruhan pendapatan negara yaitu sebesar 995 triliun rupiah1. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan perpajakan di negara kita menyumbangkan 70% dana dari total anggaran. Sementara 30%nya berasal dari penerimaan bukan pajak. (merapikancatatan)

BAB IITINJAUAN PUSTAKA
Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

Penerimaan pajak yang meliputi :
1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai.
5. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi :

1. Pengelolaan dana pemerintah
2. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA)
3. Hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
4. Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
5. Putusan pengadilan dan yang berasal dari penyerahan denda administrasi <-- kalo ditilang adan bayar ksini apa ke .....
6. Penerimaan bukan pajak lainnya. (wiki)

liat sumber pendapatan paling awal dari mana gan, dari ente para pembayar pajak gan
nb: Pada akhir maret 2010 jumlah wajib pajak di Indonesia mencapai sekitar 16 juta.(merapikancatatan)

BAB IIIMETODE
Belanja terdiri atas dua jenis:

Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembiayaan Bunga Utang
5. Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM
6. Belanja Hibah
7. Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana). <--- pantes aja klo ada bencana luama banget datang bantuannya, wong urutan terakhir
Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Pemerintah Daerah meliputi:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Dana Otonomi Khusus. (wiki)

BAB IVHASIL
Jakarta -Anggaran pemerintah daerah tahun 2013 sebagian besar dihabiskan untuk belanja pegawai. Antara lain pembayaran gaji PNS, tunjangan dan pensiun. Ini pun menjadi bertolak belakang dengan keinginan pemerintah pusat untuk efisiensi dan efektifitas belanja.

"Memang sangat tergantung pada daerahnya. Secara rata-rata kecenderungan belanja pegawai untuk daerah itu cukup tinggi," ungkap Dirjen Perimbangan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2013)

Hal tersebut, menurutnya tentu tidak semua daerah. Akan tetapi secara rata-rata belanja pegawai mencapai 60% dari total anggaran setiap daerah.

"Nggak semua daerah, rata-ratanya itu 48%, tapi ada daerah yang sampai dengan 60%, tapi ada daerah juga yang membelanjakan untuk pegawai hanya 30%. Sangat bervariasi. Rata-ratanya itu tadi," jelasnya.

Kemenkeu sejauh ini menurutnya telah berkoordinasi dan mendorong daerah untuk belanja yang efektif. Namun tetap keputusan soal belanja daerah masih dipegang oleh pemerintah daerah dan DPRD.

"Belanja itu diputuskan Bupati Walikota Gubenur dan DPRD. Tapi itu juga kita , karena keputusannya di daerah jadi sepenuhnya menjadi wewenang daerah untuk menentukan belanjanya," pungkasnya (detik)

BAB VPENUTUP
Merdeka.com - Gaji anggota DPR di Indonesia tercatat sebagai yang terbesar keempat di dunia. Peringkat itu dirilis oleh Independent Parliamentary Standarts Authority dan IMF dengan dasar jumlah gaji dalam setahun dibagi pendapatan per kapita penduduk.

Ternyata jumlah gaji anggota DPR sebanyak 18 kali pendapatan per kapita penduduk. Sebelumnya, majalah The Economist juga pernah melansir data yang sama untuk gaji kepala negara seluruh dunia. Majalah The Economist edisi 5 Juli 2010, melansir pendapatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbesar ketiga sedunia. Hal itu didasarkan pada jumlah total gaji dibagi pendapatan per kapita.

Data yang dihimpun dari sumber pemerintah, media dan Dana Moneter Internasional (IMF) itu, menyebutkan gaji SBY mencapai USD 124.171 atau sekitar Rp 1,1 miliar per tahun. Artinya gaji SBY mencapai hampir 30 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduk.

Urutan pertama ditempati Perdana Menteri Kenya Raila Odinga, dengan gaji pokok mencapai USD 427.886. Atau setara dengan setara dengan 240 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya.

Kemudian di urutan kedua ada Perdana Menteri Singapura dengan gapok mencapai USD 2.184.516. PM Singapura Lee Hsien Loong memperoleh gaji setara dengan perbandingan 40 kali dari pendapatan per kapita penduduk Singapura.

Selain presiden, sebelumnya gaji anggota DPR juga terbesar keempat di dunia. Nigeria menjadi negara dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia, yaitu 116 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya. Di urutan kedua, negara Kenya dengan pendapatan anggota DPR-nya 76 kali lipat dari pendapatan per kapita warga Kenya per tahun. Disusul di peringkat ketiga ada Ghana dengan pendapatan anggota legislatifnya 30 kali lipat lebih besar dari pendapatan per kapita penduduk Ghana.

Sementara Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah gaji anggota DPR-nya 18 kali lipat dari pendapat per kapita rata-rata penduduk Indonesia. Data yang dirilis Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA), gaji anggota DPR di Indonesia per tahun adalah USD 65.000. Dengan pendapatan per kapita dari data terakhir IMF yaitu USD 3.582, diketahui gaji anggota DPR di Indonesia adalah 18 kali pendapatan per kapita penduduk.

Data ini tentu menjadi jumlah yang mencengangkan, jika dilihat dari masih banyaknya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 saja, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang atau 11,37 persen dari seluruh penduduk Indonesia. (merdeka)