Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa mantan Menteri Negara BUMN di era kabinet gotong royong Laksamana Sukardi. Pemeriksaan itu terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 1998.

"Dimintai keterangan terkait penyelidikan penerbitan SKL dalam menyelesaikan BLBI," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/6).

Laksamana Sukardi sendiri telah hadir di KPK. Dia datang pagi tadi sekitar pukul 08.30 WIB, mengenakan jaket hitam. Hingga saat ini, Sukardi masih dimintai keterangan oleh penyelidik KPK.

Sebelumnya, KPK pernah meminta keterangan Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie.

Kasus BLBI terjadi pada krisis moneter 1998 di Indonesia. BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Skema itu berdasar perjanjian Indonesia dengan IMF untuk mengatasi krisis. Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Pemerintah saat itu Presiden Megawati Soekarnoputri menyetujui penerbitan SKL kepada sejumlah obligor pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pemberian SKL dianggap merupakan kebijakan kriminal atau criminal policy.

Hasil audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh 48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun.

merdeka


tinggal nunggu tanggal mainnya untuk si nyonya besar nih