"Pemerintah Kesulitan Membeli Minyak dari Perut Bumi RI Sendiri"

Jakarta - Pemerintah melalui SKK Migas
menginginkan Pertamina membeli minyak mentah
yang diproduksi perusahaan minyak yang
beroperasi di Indonesia. Namun tidak mudah,
karena perusahaan minyak tersebut tidak mau
menjual.
"Sistem perminyakan kita itu kan bagi hasil, yang
dibagi itu minyak. Jadi misalnya perusahaan
produksi minyak, hasil minyaknya 85% buat
negara dan 15% buat perusahaan minyak," ujar
Sekretaris SKK Migas Gde Pradyana ditemui di
Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Selasa
(18/2/2014).
Gde mengatakan, pihaknya ingin pembagian hasil
15% tersebut tidak berupa minyak lagi, tetapi
pembagian keuntungan dalam bentuk dolar.
"Jadi 15% itu bukan berupa minyak lagi, tapi
uang dolar atau jika tidak mau, minyak mereka
dibeli langsung oleh Pertamina. Jadi Pertamina
tidak perlu membeli dari luar negeri, toh di dalam
negeri sudah ada," ucapnya.
Tetapi langkah tersebut ditentang banyak
perusahaan minyak, karena minyak itu jatah
mereka jadi hak mereka. Apalagi minyak tersebut
digunakan untuk kilang perusahaan minyak itu
sendiri.
"Tapi banyak perusahaan yang tidak mau. Contoh
Chevron, yang sudah punya kilang minyak di luar
negeri, minyak dari Indonesia salah satu
penyuplai kilang mereka. Kalau pasokan minyak
dari Indonesia dibeli kita, kilang mereka
kekurangan pasokan. Contoh lain yakni seperti
PetroChina, kebijakan pemerintah China setiap
minyak yang didapat di luar negeri wajib dibawa
masuk ke China," ungkap Gde.
Saat ini, mekanisme tersebut terus dibahas, pihak
Indonesia Petroleum Association (IPA) yang
awalnya menentang keras sekarang sudah mulai
melunak dan bersedia membahas masalah ini.
"Kalau ini bisa terealisasi, ada potensi tambahan
pasokan minyak dalam negeri sekitar
300.000-400.000 barel per hari, yang jelas harga
minyak yang dibeli berpatokan pada harga pasar
atau bisa juga dari ICP (Indonesia Crude Price),"
tutupnya.