TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa beberapa program kerja pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak berjalan efektif karena terganjal dengan aturan atau kebijakan Kementerian pusat.

Dia mencontohkan penanganan banjir dan macet oleh pemerintah DKI Jakarta.
"Di tingkat menteri harusnya sudah selesai," kata Ahok dalam focus group discussion (FGD) tentang RUU Megapolitan di Komite I DPD RI gedung DPD/DPR RI Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Dalam acara tersebut hadir pula kepala daerah/wakil kepala daerah se-Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur).
Hadir antara lain Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru'yat, Wakil Bupati Bogor Nurhayanti, Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, dan Wakil Bupati Cianjur Suranto.

Ahok juga mencontohkan program pemerintah DKI Jakarta yang kadang tidak berjalan mulus."Kadang kalau kita mau gali selokan saja harus izin PU (pekerjaan umum)," kata Ahok.

Lainnya menurut Ahok soal rencana pihaknya memberikan tilang terhadap pengendara sepeda motor yang melawan arus.
"Tapi ada UU lalu lintasnya tidak boleh,' kata Ahok.

Politisi Gerindra ini heran bagaimana mungkin ada penduduk yang bangun rumah di badan sungai dan bantaran waduk harus diberikan ganti rugi.
"Kita ambil tindakan dibilang langgar HAM. Ini konyol. Sebenarnya kami bisa selesaikan itu di tingkat kepala daerah tapi bagaimana dengan pemerintah pusat PU dan lainnya," kata Ahok.

sumber : http://www.tribunnews.com/metropolit...at-kementerian

TS :
Kalau ahok jadi presiden, pasti lebih mudah memperbaiki jakarta