Jokowi: PT JM Belum Bayarkan Tiang Monorel

Jakarta - Timbulnya kontra terhadap keputusan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk melanjutkan proyek mangkrak monorel terbukti sudah.

Sejak diresmikan groundbreaking proyek monorel pada 16 Oktober 2013 oleh Jokowi, hingga saat ini belum ada kemajuan apa pun yang dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail (JM) selaku pengembang dan investor.

Bahkan, hingga saat ini, PT JM yang sahamnya dimiliki dominan oleh Ortus Holdings ini belum membayar sebanyak 90 tiang yang mangkrak sepanjang Jalan H Rasuna Said hingga Senayan di jalur hijau atau green line.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi membenarkan hal itu. PT JM belum membayarkan nilai tiang yang sudah mangkrak sejak tahun 2007 tersebut sebesar Rp 193,662 miliar. Sehingga, pembangunan fisik monorel tidak akan dapat dilanjutkan bila pembayaran tiang monorel kepada PT Adhi Karya tidak segera diselesaikan PT JM.

“Pembangunan fisik monorel ini terganjal banyak hal. Selain terganjal tiga dokumen yang belum diserahkan PT JM. Termasuk salah satunya, soal pembayaran tiang juga belum dilakukan PT JM,” kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (17/2).

Padahal, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 296/Pdt.G/2012/PN JKT Selatan tanggal 11 September 2012, PT Adhi Karya merupakan pemegang hak sebanyak 90 fondasi monorel itu.

“Ya, saya harap, PT JM segera menyelesaikan permasalahan ini. Segera membayarkan utang piutangnya kepada PT Adhi Karya,” ujarnya.

Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani mengatakan, mengingat proyek tersebut sempat mangkrak selama tujuh tahun, diharapkan PT JM segera menyelesaikan kewajibannya dengan segera.

“Utang tiang juga harus segera dibayarkan oleh mereka. Makanya, kita panggil PT JM pekan ini. Kita mau desak mereka untuk segera selesaikan kewajibannya, yaitu tiga dokumen dan penyelesaian hutang ke PT Adhi Karya,” kata perempuan yang akrab disapa Yani ini.

Ditegaskannya, jika semua kelengkapan telah dipenuhi maka PKS antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT JM baru bisa dilakukan. "Masalah desain penataan ruang, stasiun dan stasiun, setelah itu baru bisa dibuat kerja sama," ujarnya.

Pengamat transportasi sekaligus Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan,jalur hijau yang dibangun PT JM hanya merupakan jalur wisata atau makan siang saja. Artinya, jalur green line tidak dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan yang masih melanda Jakarta. “Jalur itu hanya akan dipakai saat weekend untuk wisata keliling kota Jakarta atau hanya penuh saat makan siang saja, selebihnya sepi penumpang,” ucap Darmaningtyas.

Niatan Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan proyek tersebut sempat kembali naik ke permukaan beberapa tahun kemudian, yakni 2010. Waktu itu, Fauzi Bowo telah menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012. Rencana itu telah tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI periode 2007-2012.

Sayangnya untuk merealisasikan hal ini, tidaklah mudah. Sebagai kompensasi penggantian nilai investasi yang telah dikeluarkan, PT JM meminta Pemprov DKI Jakarta membayar ganti rugi sebesar Rp 600 miliar. Pemprov pun meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan hasil audit BPKP, Pemprov DKI hanya cukup membayar maksimal sebesar Rp204 miliar sebagai dana kompensasi inevstasi PT JM.

PT JM diberikan kebebasan untuk menentukan langkah. Meneruskan pembangunan atau menyerahkan kepada Pemprov DKI. Karena tak kunjung ada kata kesepakatan, pada 20 September 2011, Fauzi Bowo memutuskan menghentikan proyek pembangunan monorel dan mengganti nilai investasi milik PT JM. Rencananya saat itu pemprov akan memanfaatkan tiang pancang yang telah terbangun untuk digunakan moda angkutan busway layang.

berita1