Marzuki: Jokowi Paham Tidak dengan Persoalan Rakyat?

JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta Konvensi calon Presiden Partai Demokrat Marzuki Alie menyinggung soal tingginya popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon Presiden 2014. Menurut Marzuki, untuk menjadi capres, yang diperlukan adalah memetakan persoalan bangsa. Dia pun bertanya apakah Jokowi mampu melakukan itu?

"Dalam hal pendidikan, kesejahteraan, kira-kira dia paham tidak dengan persoalan rakyat? Kalau paham, dia mampu nggak kasih solusi, mampu nggak gerakan stake holder?" ujar Marzuki saat diskusi di Jakarta, Minggu (16/2/2014).

Menurut Marzuki, jika capres hanya mengandalkan popularitas, maka tidak akan mampu membawa perubahan. Marzuki meyakini jika Jokowi hanya mengandalkan elektabilitas dan jejak rekam, maka masa depan rakyat Indonesia tidak akan jelas tujuannya.

"Saya hanya mau demokrasi yang dibangun bukan demokrasi premanisme yang hanya dibangun berdasarkan citra tidak jelas. Kalau dia mampu menunjukkan itu semua, saya dukung 1000 persen," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh diatas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur.

PDIP mengaku memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, maka sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.

Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, maka Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDIP baru akan memutuskan pencapresan setelah Pileg. [kompas]

Ruhut Tantang Jokowi Laporkan Kasus Bus Karat ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadaan bus baru oleh Pemprov DKI Jakarta yang beberapa di antaranya sudah berkarat dan tak laik operasi mendapat sorotan dari anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul. Ruhut yang kerap menyentil Joko Widodo menantang Gubernur DKI Jakarta itu melaporkan kasus pengadaan bus ke KPK.

Ruhut mengatakan, Jokowi harus berani menempuh hal tersebut, jika tidak mau dikatakan pencitraan. "Kejadian ini harus kita cermati sebaik-baiknya karena ini proyek yang ada kaitannya dengan membantu masyarakat dalam bidang transportasi, apabila sudah terjadi hal seperti ini, saya rasa jalan keluar yang terbaik, Pemprov DKI kalau merasa dirugikan, apalagi sudah menjadi pemberitaan, siap untuk melaporkannya ke KPK," kata Ruhut kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2014).

Ruhut menjelaskan, pada masa awal menjabat sebagai gubernur, Jokowi sempat mengunjungi dan mendatangi KPK untuk membuat memorandum of understanding (MoU) demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Awal jadi gubernur kan dia mengadakan kunjungan ke KPK untuk bekerja sama. Supaya tidak dikatakan pencitraan, Pak Jokowi harus datang kembali ke KPK melaporkan oknum-oknum dari pembantunya atau mitranya yang menyalahi kontrak," jelas Ruhut.

Seperti diberitakan, pengadaan bus baru Pemprov DKI Jakarta dicurigai ada kecurangan, ketika terungkap adanya kerusakan dan karat di komponen beberapa bus. Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga terkejut mengetahui hal tersebut.

Jokowi pun meminta Inspektorat DKI Jakarta untuk menyelidiki permasalahan ini. Ujung-ujungnya, Jokowi mencopot Udar Pristono sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Ruhut: Jokowi Pening Termakan Janji Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menganggap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) termakan oleh janji kampanye. Hal itu dikatakan Ruhut menanggapi belum selesainya masalah di Ibu Kota, khususnya masalah banjir dan kemacetan lalu lintas.

Ruhut mengatakan, Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menang dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta karena segudang janji yang dilontarkan kepada masyarakat. Menurut Ruhut, semua janji itu diucapkan karena pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tersebut yakin tak akan menang dalam Pilgub.

"Dia kasih janji segalanya, termasuk enggak akan pakai vorijder, penyelesaian banjir, enggak ada penggusuran. Eh, enggak tahunya dia menang karena rakyat sudah terayu, jadi pening dia," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (13/1/2014).

Saat banjir besar melanda Jakarta di Januari 2013, kata Ruhut, kritik untuk Jokowi memang belum pantas dilayangkan. Akan tetapi, saat ini kepemimpinan Jokowi telah melewati usia satu tahun sehingga wajar jika tuntutan untuk merealisasikan janjinya semakin deras.

Ruhut menilai Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang paling gagal. Indikator Ruhut, yakni semakin semrawutnya kondisi Ibu Kota, baik dari sisi permukiman, penataan banjir, maupun transportasi massal.

"Karena itu, enggak salah kalau Bu Mega dan PDI-P belum memutuskan Jokowi sebagai capres, itu sudah benar. Aku salut sama Jokowi yang enggak mau ngomongin soal capres, mendingan selesaikan jabatannya, beresin Jakarta," kata Juru Bicara Partai Demokrat itu.

Ruhut menambahkan, blusukan Jokowi yang dilalukan selama ini merupakan pekerjaan yang sia-sia. Selama lebih dari satu tahun memimpin Jakarta, di mata Ruhut Jokowi tak menghasilkan apa-apa selain meneruskan program gubernur sebelumnya.

Marzuki: Jokowi Kerja Saja, Jangan Salahkan Gubernur Sebelumnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, banjir yang melanda wilayah Jakarta merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, ia meminta kepada semua pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, untuk tidak menyalahkan siapa pun, termasuk para gubernur sebelumnya.

"Masalah banjir ini masalah kita bersama. Makanya Pak Jokowi ini bekerja saja, jangan menyalahkan pendahulu atau siapa-siapa, seperti Pak Sutiyoso tidak bekerja, atau yang lainnya," katanya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1/2014).

Menurut petinggi Partai Demokrat itu, dalam situasi banjir seperti saat ini, berbagai pernyataan yang dikeluarkan para pejabat, termasuk Jokowi, bisa menyinggung perasaan orang lain. "Kalau saling menyalahkan itu menyinggung perasaan orang, kan. Dan menyinggung kepala daerah lain seperti Bekasi, Depok," ujar Marzuki.

Ia mengatakan, banjir di Jakarta selalu terjadi setiap musim hujan tiba. Dengan kondisi seperti ini, kata Marzuki, semua pihak yang berkepentingan duduk bersama mencari solusi menangani persoalan banjir Ibu Kota.

"Jangan merasa hanya kita yang bisa. Itu tidak mungkin. Permasalahan Indonesia itu banyak, makanya tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu orang," kata Marzuki.

Nurhayati: Setahun Jokowi 1.000 Rumah Terbakar, Foke Belum Pernah

Jakarta - Duet Joko Widodo-Basuki T Purnama memimpin DKI Jakarta sudah genap satu tahun. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menilai kepemimpinan Jokowi di Ibu kota belum menghasilkan banyak prestasi. Seperti soal kebakaran, 1000 rumah terbakar selama setahun Jokowi memimpin.

"Apa yang dilakukan Pak Jokowi biarlah rakyat yang menilai, tetapi media dan semua harus obyektif, bagaimana Jokowi memimpin dan apa yang terjadi sekarang. Yang pokok itu kemacetan, kebakaran, dan 1.000 rumah terbakar. Belum pernah loh 1000 rumah terbakar," ujar Nurhayati di lapangan futsal Samba, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2013).

Nurhayati lalu membandingkan dengan periode Fauzi Bowo, calon gubernur yang diusung PD pada Pilgub DKI 2012 lalu. Masa pemerintahan Fauzi Bowo, jumlah rumah terbakar menurutnya tidak sampai 1.000.

"Setahun Jokowi ada 1.000 rumah terbakar, satu lokasi di Kelapa Gading. 1.000 Rumah terbakar, belum ada dalam sejarah, apakah itu lambang prestasi? Fauzi Bowo belum pernah. Dalam sejarah belum ada 1.000 rumah terbakar," cetusnya.

Dia juga mengatakan apa yang dilakukan Jokowi saat ini sebenarnya hanya melanjutkan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Kebijakan Pemprov DKi saat ini bukan hal baru.

"Jokowi itu meneruskan, dan Jakarta ini bukan hutan rimba. Jokowi itu datang tinggal melanjutkan," tuturnya.

"Iyalah, soal pembangunan. Membangun Kota Casablanca dan Jembatan Casablanca, apakah bisa dibikin dalam setahun itu, seperti Jembatan Sambung dan Jembatan Cilandak yang megah, hasil siapa itu? Hasil sebelumnya, Pak Fauzi Bowo. Jangan melupakan jasa-jasa pendahulunya, semua itu hasil dari pendahulunya," ucap Nurhayati. [detik.com]