KEGELISAHAN Bachtiar
Effendi ini bisa mewakili
kegelisahan kelompok
cendekia Islam. Indonesia
adalah negara dengan
penduduk Islam terbesar di dunia. Tapi, begitu masuk ke
ranah politik, jumlah yang
besar itu tidak linier dengan
kepemimpinan bangsa. Dia
mencatat, sejak merdeka,
hanya sekali Indonesia memiliki kepala negara
seorang tokoh Islam, KH
Abudrrahman Wahid. Padahal, dalam politik praktis,
nyaris selalu parpol Islam
secara kolektif
mengumpulkan suara yang
lebih banyak. Bahkan jika
saja Pemilu pertama digelar setahun setelah
kemerdekaan, hampir pasti
pemenangnya adalah Partai
Masyumi saat itu. Dalam
Pemilu era reformasi, jika
parpol Islam melakukan koalisi, raihan suara mereka
menjadi yang terbanyak. Maka, kenangan terhadap
kesuksesan parpol Islam
melakukan koalisi pun kembali
terkenang. Itu terjadi pada
Pemilihan Presiden 1999.
Koalisi parpol-parpol dengan warna Islam yang kental,
berbalut dalam Poros Tengah,
mengantarkan Gus Dur ke
kursi presiden. Masih perlukah koalisi seperti
itu? Jika maksudnya adalah
memperkuat peran politisi-
politisi parpol Islam dalam
membangun negara ini, tentu
kita harus mendukung. Sebab, seperti kata Ketua
Umum DPP PPP,
Suryadharma Ali, terasa betul
ada upaya-upaya
mengkerdilkan parpol-parpol
berbasis Islam. Dikotomi Islam dan nasionalis
dalam panggung politik
nasional, menurutnya, adalah
salah satu bentuk
pengerdilan itu. Seolah-olah
partai bernafaskan Islam bukanlah partai yang
menjunjung tinggi
nasionalisme yang tinggi.
Padahal, bahkan ketika
negara ini belum ada
sekalipun, peran-peran nasionalistik yang dilakukan
masyarakat Islam tak
terbantahkan. Karena itu, tanpa bermaksud
melakukan pengkotakan
antara relijius dan
nasionalisme, jika parpol Islam
dan petingginya berniat
melakukan koalisi, sebagaiamana Poros Tengah
pada 15 tahun lalu, layak
mendapat dukungan publik.
Karena kita pun yakin, melihat
sejarah secara keseluruhan,
perjuangan yang diusung parpol-parpol Islam pun
sebenarnya adalah cita-cita
nasionalisme yang tinggi. Gampangkah? Suryadharma
Ali melihat kesempatan itu
sebenarnya terbuka. Sebab,
di kalangan pemimpin-
pemimpin parpol Islam pun
sebenarnya tak ada persoalan mendasar.
Mereka, sebagian besar,
adalah juga anggota-anggota
Kabinet Indonesia Bersatu II
yang masih bertugas saat ini. Tetapi, tentulah semua itu tak
semudah membalik telapak
tangan. Bahkan, gagasan
membangun Poros Tengah
2014 ini sekaligus juga
menjadi ujian bagi para pemimpin parpol Islam itu
sendiri. Jika niat parpol-parpol
dan petingginya hendak
membangun Indonesia
sebagai sebuah nation, tentu
saja apapun akan disisihkan. Yang jadi masalah adalah jika
parpol-parpol tersebut
bergerak semata-mata untuk
kekuasaan para petinggi
partainya. Perseteruan memperebutkan
kekuasaan, dan bukan
perjuangan yang semata
untuk kemaslahatan
masyarakat, memang lebih
kental pada parpol-parpol kita saat ini. Nyaris di seluruh
parpol. Suryadharma, jika
tetap hendak berjuang
mengggagas Poros Tengah
seperti pendahulunya
Hamzah Haz, misalnya, bahkan sudah merasakan di
partainya sendiri, PPP. Betapa
kesepakatan hendak
mengusung ketua partai pada
Pemilu Presiden mendatang
terganjal (sementara) justru oleh kader-kadernya sendiri. Itulah yang membuat publik
khawatir apakah perjuangan
Poros Tengah, juga
kemungkinan muncul poros-
poros lainnya, adalah untuk
kepentingan bangsa secara utuh. Jika mampu meyakinkan
publik terhadap keyakinan
luhur itu, maka Poros Tengah
bukan tak mungkin akan
mengulang sejarah, meski tak
semudah 15 tahun lalu. Sebagai sebuah keinginan,
maka wacana Poros Tengah
layaklah kita sambut sebagai
pergerakan politik umat yang
jadi bagian dari warga
negara. Tetapi, di sisi lain, kita desak pula parpol-parpol
Islam, jika sungguh-sungguh
ingin membentuk poros
seperti dimaksud, untuk
memberi bukti bahwa poros
tersebut dimaksudkan untuk melanjutkan kiprah tokoh-
tokoh Islam di masa lampau,
menabur bakti untuk negeri,
tanpa pamrih. [rni]