JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang tinggal di bantaran sungai atau waduk harus mau pindah sesuai instruksi Pemprov DKI. Menurut dia, pembangunan hunian vertikal merupakan satu-satunya jalan bagi para penghuni lahan negara seperti bantaran kali dan waduk.

"Kalau tidak mau di rusunawa (rumah susun sederhana sewa), ya silakan cari di luar Jakarta. Kalau di Jakarta, harus mau pindah ke rusun," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Basuki berpendapat bahwa warga enggan direlokasi ke rusun karena sudah menetap puluhan tahun. Lokasi kerja warga juga dekat dari tempat tinggal mereka.

Basuki mengakui bahwa pindah dari rumah ke rusun bukanlah sebuah permasalahan sederhana. Secara sosial, manusia akan lebih senang tinggal di rumah pribadi daripada tinggal bersama dalam rumah susun. Harga tanah di Jakarta pun sudah sangat mahal. Sementara di seluruh dunia, kalangan menengah ke bawah telah menetap di hunian vertikal.

"Sekarang kalau kita pakai penilaian semua orang, apakah Anda mau tetap membiarkan orang tinggal di tempat banjir? Kan sudah enggak ada pilihan lagi," kata Basuki.

Di samping itu, ia memastikan bahwa setiap rusun yang dibangun Pemprov DKI Jakarta dilengkapi dengan elevator atau lift. Fasilitas itu dibangun di setiap rusun, khususnya yang memiliki lebih dari 6 lantai.

Menurut Basuki, Pemprov DKI Jakarta sedang membangun rusun dengan 20 lantai dan diperkirakan selesai tahun ini. Rusun itu lengkap dengan 6.000 unit kamar dan elevator.

Basuki ingin mencontoh Singapura sebagai negara kecil yang memaksa warganya untuk menetap di hunian vertikal. Untuk bisa seperti itu, Pemprov DKI harus mempersiapkan 200.000 unit rusun.

"Kita bangun sebanyak-banyaknya, sehingga orang yang belum beruntung punya tempat berlindung. Kita tidak nyontek plek dari luar negeri, tapi kita manfaatkan," kata Basuki.

Total anggaran yang dialokasikan untuk membangun hunian vertikal mencapai Rp 2 triliun. Dana itu untuk pembangunan kampung deret di 70 lokasi sebesar Rp 1,1 triliun dan sisanya pembangunan rusunawa lengkap dengan pembebasan lahannya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014, pembangunan kampung deret dianggarkan sebesar Rp 800 miliar ditambah dengan anggaran Prasarana dan Sarana Umum serta Pengawasan Perbaikan Rumah sebesar Rp 397,5 miliar.
Kompas News
Matab Koh..