kenapa bikin streess ?
menurut ane karna yang mereka fikirin itu "gmana kalau aku g lulus " itu yang paling sering di fikirin
ditambah senagian guru banyak yang nakut nakutin .... itu sih menurut ane

"Alasan Ahok Setuju UN Dihapus"
Jakarta -
Wagub DKI Basuki T
Purnama atau Ahok adalah salah
satu orang yang setuju ujian
nasional (UN) dihapuskan. Menurut
Ahok, kesuksesan seorang murid
tak bisa dinilai dari hasil ujian. "Itu kan mau
saya pribadi. Saya
pikir kalau kunci kesuksesan
murid itu bukan ditentukan oleh
ujian tapi dari gurunya," kata
Ahok di balai kota DKI Jakarta, Jl
Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Ahok
menyebut pepatah guru
kencing berdiri, murid kencing
berlari. "Hari ini kompetensi guru
kita yang masalah. Banyak
sekolah yang terpaksa membayar
orang luar untuk nambah bimbingan belajar,"
imbuhnya. Ahok mengambil contoh, misal
guru yang mengajar matematika
diberi tes ujian matematika. "Dia
bisa lulus nggak?" terangnya. Untuk menguji
kompetensi siswa
nanti dilakukan ujian lokal di tiap
Whooila.com sekolah. "Nanti pasar
yang akan menilainya. Artinya,
kalau itu sekolah yang asal
meluluskan orang tapi tidak bisa, kira-kira
terkenal nggak sekolah
itu jelek? Ijazahnya nggak akan
diterima," tuturnya. "Makanya kalau pake UN
juga
bagus karena 60% dari kelulusan
dari nilai itu kan? Berarti UN
menjadi tiket untuk ke perguruan
negeri. Berani tidak? Tidak berani
juga. Berarti tambah biaya kan kalo Anda
lulus tapi harus tes lagi
masuk PTN? Harusnya yang nilai
tertinggi masuk," urainya. Ahok juga
menyayangkan
batalnya UN yang digelar di 11
provonsi. "Apalagi kalimatnya
hanya

Sindonews.com - Walaupun terlambat, Komisi
X DPR mengapresiasi langkah pemerintah
yang meghapuskan Ujian Nasional (UN) pada
tingkat Sekolah Dasar (SD). Maka itu,
pemerintah harus mengimplementasikan
aturan yang sudah tertulis.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota
Komisi X DPR Dedy Gumilar atau pria yang
biasa disapa Miing melalui pesan singkatnya
kepada wartawan, Kamis (16/5/2013).
"Seharusnya pemerintah dalam melaksanakan
kebijakan selalu berpijak pada aturan, kalau
bicara wajib belajar sembilan tahun tidak
seharusnya ada UN demikian amanat
Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional
(Sisdiknas)," katanya.
Lanjut Miing, sejak awal Komisi X DPR
menolak diadakan UN sebagai alat kelulusan.
Maka itu, dia mengimbau, agar penghapusan
sistem ini juga diberlakukan untuk semua
jenjang pendidikan, seperti SMP atau MTs,
serta SMA, MA atau SMK.
"Kalau kami sejak awal menolak UN sebagai
alat kelulusan, dan kalau pemerintah patuh
pada aturan hukum, UN sebagai alat
kelulusan untuk semua jenjang pendidikan
tidak ada," katanya.
"Kecuali evaluasi sebagai alat pemetaan.
Kelulusan ditentukan satuan pendidikan
melalui Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan hasil
proses belajar harian. Itu sesuai amanat UU,"
tambahnya.
Sekadar informasi, seperti dilansir dari
setkab.go.id hari ini, secara resmi pemerintah
telah menghapus UN untuk tingat SD.
Penghapusan ini muncul karena konsekuensi
penerapan kurikulum baru yang berbasis
tematik integratif.

Jakarta, Aktual.co —Puluhan aktivis Ikatan
Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sumatera
Selatan menolak ujian nasional karena tidak
bisa menjadi tolok ukur kualitas pendidikan.
"Ujian nasional hanya menjadi proyek dan
merugikan pelajar karena dipaksa mengikuti
kebijakan yang tidak bisa menjadi
parameter kecerdasan," kata Ketua IPM
Sumsel Arman Darmawan ketika berorasi
pada aksi damai di Bundaran Air Mancur
Palembang, Kamis (18/4).
Menurut dia, pelaksanaan ujian nasional
tahun ini merupakan bukti ketidakberhasilan
penyelenggara pendidikan akibat banyaknya
masalah seperti penundaan UN di 11 provinsi.
Penundaan UN bagi pelajar SMA di kawasan
Indonesia bagian tengah itu menjadi
preseden buruk bagi pelaksanaan ujian akhir
tersebut.
Ia mengatakan, IPM secara nasional menolak
pelaksanaan UN dan menuntut pemerintah
menghapuskan ujian tersebut mulai tahun
depan.
Penghapusan UN menjadi tuntutan IPM
secara nasional yang akan terus
diperjuangan.
Menurut dia, bukan hanya tidak bisa
menjadi parameter kualitas pendidikan,
tetapi UN juga merupakan ladang proyek
bagi kementerian terkait.
"Apalagi, alokasi dana yang luar biasa
besar, tidak transparan penggunaannya, dan
tidak sesuai dengan fasilitas UN yang
diberikan kepada peserta," katanya.
Aksi puluhan siswa menolak penghapusan UN
itu juga diwarnai dengan aksi teaterikal
yang menggambarkan pemerintah
menjadikan siswa sebagai sapi perah.
Pengunjuk rasa juga membawa kursi dan
mereka belajar di tengah jalan titik nol Kota
Palembang.
Spanduk berukur

Jakarta, POL
PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI)
menyatakan pada tahun ini merupakan tahun
yang memprihatinkan untuk pendidikan di
Indonesia. Masih banyak kelemahan dari
praktik dan prestasi pendidikan nasional.
Dr. Sulistiyo, M.PD, Ketua Umum PB PGRI
mengatakan, perkara ujian nasional (UN)
cukup mencoreng pendidikan di Tanah Air.
Dan di tahun 2013 ini menjadi puncak
kekacauan dari penyelenggaraan UN.
"Banyak para guru besar (gubes), para doktor
yang sengaja dibentuk untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa ternyata bekerja jauh di
bawah standar yang wajar," ujarnya di
Kantor PB PGRI, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
Jumat (27/12/2013).
"UN yang berlangsung setiap tahun dan sudah
direncanakan sejak jauh hari, ternyata tak
berlangsung sesuai jadwal karena naskah soal
dan lembar jawaban belum selesai
dicetak."Jelasnya
"Naskah yang tercetak pun kualitasnya sangat
tipis, sehingga lembar jawaban sukar dihapus
dan berpilin saat dipindai," tambahnya
geram.
Alasan Para pejabat Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersikeras
bahwa kisruh itu hanya bersifat teknis.
Tetapi, hasil investigasi dari Inspektorat
menyebutkan adanya indikasi korupsi dan
ketidakberesan manajerial.
Sebenarnya semua ini terkait dengan
integritas dan kapabilitas dari para pejabat
yang mengelola dan bertanggungjawab atas
kegiatan tersebut, ujarnya.
UN selama ini bahwa alasan utama adanya UN
bukanlah untuk memajukan pendidikan
nasional, tetapi proyek tahunan yang
membuka lahan korupsi, ungkapnya.

JAKARTA - Perjuangan Sekretaris Jenderal
Federasi Guru Indonesia (FSGI) yang juga
aktivis Koalisi Reformasi Pendidikan (KRP),
Retno Listyarti menentang Ujian Nasional
dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa
tak pernah surut.
Dikatakan Retno, dari tahun ke tahun,
drama seputar UN seakan tidak pernah
selesai. Dari kasus bunuh diri siswa yang
tidak lulus, siswi hamil yang tidak boleh
mengikuti UN, bocoran soal, guru dan murid
berjamaah melakukan kecurangan, hingga
yang terakhir, distribusi soal yang carut-
marut.
"Yang jelas, dari episode ke episode, anak
muda sebagai peserta didik terus menjadi
korban dalam persiapan dan
pelaksanaannya," kata Retno kepada JPNN,
Sabtu (28/9).
Dikatakannya, penyelenggaraan UN
merupakan bentuk nyata betapa tidak
demokratisnya pendidikan di Indonesia. Di
tengah perdebatan para pakar dan pihak
Kemendikbud, pihak yang paling menanggung
beban UN menurutnya adalah pendidik dan
peserta didik.
Karena itu, kata Retno, ada lima alasan
nyata mengapa anak muda mayoritas
menolak UN. Pertama, absennya partisipasi
anak muda, dalam hal ini peserta didik
dalam penentuan keputusan apakah UN harus
dilaksanakan atau tidak.
"Pernahkah siswa diundang dalam konvensi
(UN) Kemendikbud? Pernahkah anak muda
diberikan ruang untuk berpendapat dalam
pengambilan keputusan oleh Kemendikbud
dan parlemen? Dan kalaupun diberikan
ruang, apakah pendapatnya didengar dan
dielaborasi?," kata Retno.
Padahal, lanjut dia, setiap tahun selalu ada