(NASIB BABU) Indonesia Luluh Dilobi Raksasa Penambang

Beranda

...

Berita dan Politik
(NASIB BABU) Indonesia Luluh Dilobi Raksasa Penambang

Jatafest

30-01-2014 03:34

(NASIB BABU) Indonesia Luluh Dilobi Raksasa Penambang

JAKARTA, KOMPAS.com -Pemerintah takluk dilobi penambang besar, seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Gara-gara terus ditekan agar mencabut larangan ekspor mineral, pemerintah akhirnya akan merevisi Peraturan Pemerintah No 24/2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 20/2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Mineral.

Kedua aturan itu yang menjadi payung larangan ekspor bijih mineral mentah (ore) mulai 12 Januari 2014. Sukhyar, Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, menyatakan, salah satu usulan revisinya adalah membolehkan ekspor mineral mentah bagi perusahaan yang dianggap sudah memenuhi kriteria pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Sebagai contoh, 213 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) boleh mengekspor mineral mentah tahun depan. Alasannya, mereka berkomitmen membangun smelter. Tapi, 10.387 pemegang IUP dilarang mengekspor mineral mentah di tahun depan karena tak mau membangun smelter.

Kementerian ESDM juga akan merevisi Permen ESDM No 20/2013 terkait kadar minimum (produk akhir) tembaga dan penurunan jumlah konsentrat yang telah dimurnikan. "Akan terbit sebelum 12 Januari 2014," kata dia seperti dikutip KONTAN, akhir pekan lalu.

Menurut aturan No 20/2013, konsentrat tembaga yang bisa diekspor adalah berkadar Cu 99,99 persen, serta pemurnian tembaga hingga 99 persen. Ketentuan ini akan diubah menjadi boleh mengekspor ore dengan kadar kemurnian 30 persen-40 persen.

Kabar yang beredar, pelonggaran kadar minimal olahan tembaga itu merupakan permintaan khusus Freeport dan Newmont. Sebab keduanya hanya mengolah konsentrat berkadar tembaga 30 persen-40 persen, serta memurnikan 30 persen-40 persen dari total produksi per tahun.

Saat ini Freeport memurnikan 40 persen atau 800.000 ton dari 2,5 juta produksi konsentrat setahun. Sementara Newmont memurnikan 30 persen dari produksi 800.000 ton per tahun.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa juga sempat mengakui bahwa beberapa waktu lalu, tim dari Freeport mendatangi kantornya. "Jadi berat ini. Banyak macam-macam tekanan," ungkap Hatta.

Tapi, Sukhyar menyangkal revisi ini merupakan permintaan Freeport dan Newmont. "Tidak benar. Nanti dilihat saja revisinya," imbuh dia.

Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur Freeport Indonesia menilai tepat keputusan pemerintah sehingga Freeport bisa mengekspor konsentrat tanpa menentang UU Minerba. "Konsentrat tembaga itu mineral yang diolah, bukan mineral mentah," kata dia.(Muhammad Yazid)

sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...sasa.Penambang
========================================================

dijual murah dijual murah negara dijual murah ... hasil bumi Indonesia dikeruk, dibeli murah, dijual kembali kesini dalam produk olahan dengan harga yang lebih mahal...

HARTA "ORANG TUA" DIJUAL SAMPE HABIS
ANAK CUCU MAH MASA BODOH
YANG PENTING SEKARANG HIDUP GW MAKMUR

emoticon-Ngakak

Quote:

Original Posted By lietoyou►Berita kaldursa repost pula emoticon-No Hope

biar kadaluarsa ada rangkaiannya gan.. kayak film2 kudu diingetin kalau udah ada sequelnya.. ^_^

Quote:

Datang dari AS, CEO Freeport Lobi Pemerintah

JAKARTA - Perusahaan tambang makin agresif memprotes kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi dengan pemberlakuan bea keluar (BK) progresif. Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan, di antara sekian banyak perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia, hanya Freeport dan Newmont yang terus menyampaikan keberatan atas aturan BK ekspor tambang.

"Setiap hari kami diprotes," ujarnya kemarin (29/1).

Sebagaimana diwartakan, mulai 12 Januari, pemerintah memberlakukan BK progresif untuk ekspor hasil tambang dengan kadar pemurnian tertentu. Aturan itu sebenarnya lebih longgar dibanding rencana awal yang melarang semua jenis ekspor hasil tambang yang belum dimurnikan.

Kementerian Keuangan menetapkan BK progresif, yakni mulai 20 persen hingga 60 persen, pada 2016.

Menurut dia, terlepas dari adanya protes perusahaan tambang, pemerintah akan mengevaluasi efektivitas aturan BK progresif tersebut. Namun, hingga evaluasi itu selesai, pemerintah akan tetap memberlakukan aturan BK untuk ekspor tambang. "Jadi, aturan harus tetap diimplementasikan," terangnya.

Sebelumnya, setelah bertemu Menteri ESDM Jero Wacik, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa banyak pelaku usaha tambang yang mempertanyakan dasar hukum aturan BK itu. Sebab, aturan tersebut tidak tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai acuan kebijakan ekspor tambang. "Karena itu, kami bahas. Nanti dibahas lagi dengan menteri keuangan," ujarnya.

Hatta menerangkan, pembahasan mengenai aturan BK ekspor tambang itu akan dibawa ke level wakil presiden untuk mendengar penjelasan dari semua menteri terkait. Yakni, baik Menteri Keuangan Chatib Basri maupun menteri ESDM. "Hal tersebut penting agar semua pihak dapat mengerti aturan itu," tegasnya.

Upaya protes raksasa tambang Freeport Indonesia, tampaknya, dilakukan dengan sangat serius. Hal tersebut terlihat dari kedatangan CEO Freeport McMoran Richard C. Adkerson yang merupakan induk Freeport Indonesia di Amerika Serikat (AS). Orang nomor satu Freeport itu melakukan roadshow untuk melobi pemerintah Indonesia agar memberikan kelonggaran dalam menerapkan ketentuan BK ekspor.

Setelah bertemu Menteri Perindustrian M. S. Hidayat, Adkerson bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto langsung mendatangi kantor Chatib kemarin petang.

Sayangnya, setelah pertemuan tadi malam, Adkerson dan Rozik enggan berbicara banyak terkait dengan hasil pertemuannya dengan Chatib. Dia menyebut, materi pembicaraan sama dengan yang disampaikan kepada M. S. Hidayat. Yakni, seputar permintaan keringanan aturan BK ekspor tambang. "Pertemuan tadi berlangsung dengan baik," ujarnya singkat. (owi/c18/oki)

sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/01/30/...i-Pemerintah-#

Quote:

Freeport Sambangi Kemenkeu Tanyakan Kebijakan Bea Keluar

Metrotvnews.com, Jakarta: Chief Executive Officer Freeport-McMoran Copper and Gold Inc. Richard Adkerson bersama Direktur Utama PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto dan jajaran pengurus lainnya, menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Rabu (29/1).

Kedatangan Freeport itu untuk mempertanyakan kebijakan terakhir mengenai ekspor mineral. Pasalnya, Kemenkeu memberlakukan bea keluar (BK) konsentrat mineral secara progresif cukup tinggi untuk konsentrat tembaga, produk ekspor Freeport.

Perwakilan Freeport ditemui Menteri Keuangan Chatib Basri selama kurang lebih dua jam. Adkerson dkk meninggalkan Kantor Kemenkeu sekitar pukul 8.05 malam. Tidak ada keterangan yang diberikan pasca-pertemuan. "Pertemuan berlangsung dengan baik. Itu saja komentar saya," ujar Adkerson pada wartawan.

Ketika meninggalkan kantor sekitar pukul 9.30 malam, Chatib juga tidak bersedia menjelaskan mengenai permintaan raksasa tambang asal Amerika Serikat itu. Namun, Chatib membantah Adkerson punya permintaan khusus mengenai BK tembaga yang akan diberlakukan 25% di 2014. "Dia cuma nanya mengenai seperti apa policy-nya. Cuma itu. Tidak akan ada apa-apa yang dibicarakan," katanya.

Sebelum bertemu Adkerson, Chatib mengaku implementasi UU Minerba ini akan dievaluasi pemerintah. "Kita tuh dalam memberlakukan policy pokoknya harus melihat evaluasinya seperti apa, jadi rapat minerba itu nanti melihat implementasinya seperti apa. Policy harus dilihat, apakah stick dengan itu, maka harus tahu dari proses evaluasinya," katanya.

Dua pekan lalu, Rozik sudah datang ke kantor Kemenkeu. Meski tidak memberikan keterangan di Wahidin Raya, pada beberapa kesempatan lain Freeport sudah menyampaikan keberatan mengenai BK. Perusahaan yang beroperasi di Pulau Papua itu meminta tidak ada perubahan peraturan sama sekali untuk bisnisnya.

Padahal, Indonesia sudah mengubah aturan ekspor mineral mentah sejak UU Mineral dan Batu Bara disahkan 2009 lalu. Ekspor mineral mentah dilarang per 12 Januari 2014. Bersamaan dengan itu, pemerintah menerbitkan aturan turunan bahwa ekspor konsentrat mineral masih boleh sampai dengan 2017. Kemenkeu memberlakukan tarif BK progresif dalam periode tersebut.

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, akan merencanakan pertemuan membahas BK bersama Chatib dan Wakil Presiden Boediono. Hari ini, Hatta sudah bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik di kantornya membahas implementasi UU Minerba.

"Karena banyak yang mempertanyakan, soal BK ini dasarnya apa, kok tidak ada dalam PP-nya. Intinya itu kan. Ini baru dibahas dan menunggu dari Pak Chatib. Itu saja," ujar Hatta. (Gayatri)

Editor: Afwan Albasit

sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews...kan-Bea-Keluar

Diubah oleh Jatafest 30-01-2014 06:25

3.4K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Berita dan Politik

671.1KThread•41KAnggota

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru