JAKARTA - Perbatasan Laut Indonesia dan Australia makin panas pascainsiden masuknya kapal perang Australia, berkali-kali dalam sebulan ini. TNI AL baru-baru ini mengerahkan sejumlah kapal perang ke perairan Timor dan Arafuru untuk menambah patroli penjaga perbatasan di kawasan tersebut. Bahkan, kapal-kapal TNI itu dalam posisi siaga dan siap menyerang kapal perang Australia.

Kabar tersebut malahan telah sampai ke sejumlah media luar negeri. Media Inggris, The Guardian, melansir jika TNI AL sedang mengerahkan sejumlah kapal perang untuk mengantisipasi pelanggaran batas wilayah oleh AL Australia. Beberapa kapal yang dikirim antara lain Frigat, Kapal Cepat Torpedo (KCT), Kapal Cepat Rudal (KCR), Korvet hingga pesawat patroli perairan.

The Guardian juga menyebutkan pesawat Sukhoi Indonesia akan langsung bergerak jika ada kapal Australia yang terdeteksi berada di perairan Indonesia. Sedikitnya 16 Sukhoi sudah dipersiapkan dan akan sampai ke perairan Timor dan Arafuru dalam waktu satu jam setelah deteksi.

Kadispen Armatim Letkol Yayan Sugiana saat dikonfirmasi menolak memberikan penjelasan mengenai pengerahan kapal tersebut. "Untuk persoalan perbatasan dengan Australia, komentar satu pintu dari Kadispenal," ujarnya kemarin.

Sementara, Kadispenal Laksamana Pertama TNI Untung Suropati hingga semalam belum memberikan penjelasan seputar kapal-kapal tersebut. Hingga berita ini ditulis, konfirmasi yang dilayangkan grup media ini belum mendapat respons.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, sejumlah kapal perang yang selama ini ngepos di Armatim sepekan terakhir sudah berada di perairan Indonesia Timur.

Kapal-kapal itu dalam kondisi siap menyerang jika mendeteksi pergerakan kapal perang Australia di wilayah perairan Indonesia.

Sementara itu, menurut pemberitaan Sydney Morning Herald pada 20 Januari lalu menyebutkan, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah menyampaikan permintaan maaf Negeri Kanguru kepada pihak Indonesia.

Bishop dikabarkan telah menulis surat permintaan maaf yang secara langsung disampaikan oleh Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, David Engel pada 17 Januari lalu. Dalam surat tersebut, Bishop meminta maaf mengenai masalah turn back the boat dan adanya pelanggaran wilayah. Untuk diketahui, kebijakan turn back the boat adalah sikap militer Australia yang mengusir para pencari suaka atau manusia perahu yang mau masuk teritorial mereka lewat perairan Indonesia. Mereka juga menyebutnya sebagai Operasi Sovereign Borders.

Sayangnya, dalam aksi pengusiran itu, mereka dengan aktif masuk ke wilayah Indonesia. Dalam sebulan terakhir, menurut salah satu media Australia, insiden ini sudah yang ketujuh kalinya.

Kendati telah meminta maaf, pemerintah Australia menegaskan akan tetap melakukan kebijakan turn back the boat ini. Kebijakan ini dilakukan atas dasar semakin banyaknya pencari suaka yang sampai ke Australia. Selain itu, kebijakan ini pun ditengarai sebagai tindak lanjut kampanye PM Tony Abbott saat masa pemilu.

Menlu Marty Natalegawa sendiri sebelumnya telah mengatakan sangat menyayangkan kebijakan Australia ini. Hal itu disinggung olehnya saat pernyataan tahunan Kementerian Luar Negeri beberapa waktu lalu. Menurutnya, kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang baik untuk hubungan dua negara tetangga.

Pengamat Hubungan Luar Negeri, Hikmahanto Juwana menganggap meski telah meminta maaf proses hukum atas pelanggaran wilayah ini tetap bisa dilanjutkan. Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia itu menganggap perlu proses hukum ini, agar Indonesia tidak disepelekan oleh Australia.

"Indonesia harus tegas dalam mengambil tindakan agar insiden tidak terulang lagi. Mempertahankan kedaulatan Indonesia harus menjadi prioritas bagi setiap pengambil kebijakan di Indonesia," tuturnya. (byu/mia/jpnn/che/k8)

sumber