BOGOR, KOMPAS.com - Gubernur Papua Lukas
Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham
Octavianus Atururi membantah adanya kelompok
bersenjata yang berkeinginan agar Papua
merdeka. Menurut mereka, kelompok bersenjata
di Papua bukan gerakan separatisme, melainkan
pelaku tindakan kriminal.
"Sekarang yang terjadi ini, sekelompok orang
bersenjata yang menurut saya sebenarnya
kriminal karena kelompok ini dengan berbagai
tuntutan kebutuhan memegang senjata. Dengan
demikian, saya anggap kriminal, bukan berjuang
minta merdeka. Begitu dia lakukan penembakan,
dia meminta tuntutan, ini kan saya anggap
kriminal," kata Lukas di Istana Bogor, Jawa Barat,
Selasa (28/1/2014).
Kedua pemimpin Papua itu hadir di Istana Bogor
untuk melakukan pertemuan dengan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri
membahas evaluasi Undang-Undang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua.
Lukas mengaku sudah melakukan rekonsiliasi
dengan kelompok-kelompok bersenjata tersebut.
Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan
Kepolisian Daerah setempat untuk melaksakan
operasi penegakan hukum di Papua.
"Kita sudah meminta Kapolda (Irjen Tito
Karnavian) agar operasi penegakkan hukum
dilakukan. Ini negara hukum," kata Lukas.
Lukas menambahkan, tidak semua daerah di
Papua rawan konflik. Menurutnya, konflik di
Papua cenderung terjadi karena persoalan lokal
seperti ketidakpuasan atas hasil pemilihan umum.
"Bukan karena ingin merdeka tetapi persoalan
lokal, pilkada kubu yang satu sudah menang,
kubu lainnya hasut," katanya.
Karena itu, lanjut Lukas, Pemprov Papua
menginginkan agar pemilu di Papua tidak
dilakukan melalui mekanisme langsung, melainkan
dengan sistem perwakilan di Parlemen. Dia
menganggap bahwa pemilu secara langsung tidak
cocok diterapkan bagi masyarakat Papua yang
komunal atau hidup bersama dengan kekerabatan
yang erat.
"Karena ini sistem kekerabatannya luar biasa,
sehingga kelompok ini keluarganya lari ke sana,
istrinya lari ke situ, membuat konflik luar biasa
terjadi. Lebih banyak faktor itu ditemukan,"
ucapnya.
Gubernur Papua Barat Abraham juga menyebut
tidak ada kelompok di wilayahnya yang
menginginkan Papua Barat merdeka. "Kalau
dikatakan ada keinginan Papua Barat merdeka, itu
tidak ada. Merdeka satu kali untuk selamanya,"
ucap Abraham.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, Presiden
SBY menekankan dua hal terkait evaluasi UU
Otonomi Khusus Papua. Selain mempercepat dan
memperluas pembangunan di dua wilayah
tersebut, Presiden menekankan pentingnya peran
pemerintah daerah dalam menekan kelompok
bersenjata.
Menurut Djoko, kedua gubernur itu memiliki
tanggung jawab untuk mengajak kelompok
masyarakat yang angkat senjata kembali ke
pangkuan Ibu Pertiwi.
"Mengajak mereka-mereka di hutan yang angkat
senjata untuk kembali ke pangkuan kita dan itu
bukan hanya tugas TNI/Polri, tapi tugas
bersama," kata Djoko.
Pemerintah, tambahnya, telah menjalin kerja
sama dengan dunia internasional sebagai upaya
melawan argumen kelompok tertentu yang
menginginkan ketidakstabilan di Papua. Bulan
lalu, kata Djoko, Pemerintah mengundang
menteri-menteri luar negeri dari negara
Melanesian Spearhead Group (MSG).
Dengan meninjau langsung kondisi Papua, Papua
Barat, dan Maluku, katanya, para menteri luar
negeri tersebut bisa melihat upaya yang dilakukan
Pemerintah untuk membangun daerah timur
Indonesia itu.
"Kesan mereka tidak seperti yang mereka dengar
di media masa, media online, dan internet.
Mereka datang dengan kepala mata sendiri apa
yang dbangun di Papua. Upaya itu lah salah satu
dari sekian banyak upaya kita untuk menangkis,
memberikan argumentasi mereka yang masih
inginkan ketidakstabilan di Papua," ujarnya.
Penulis: Icha Rastika
Editor: Sandro Gatra

sumber : nasional.kompas.com/read/2014/01/28/1605499/Gubernur.Papua.Bantah.Ada.Kelompok.Separatis

ini maksudnya pak gubernur gimana ?