JAKARTA, KOMPAS.com — Melakukan pernikahan usia dini laiknya di zaman kiwari kembali menjadi tren kalangan remaja perkotaan berusia 15-19 tahun di Indonesia. Sebaliknya, angka pernikahan usia dini di perdesaan justru turun.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rasio pernikahan dini di perkotaan pada 2012 adalah 26 dari 1.000 perkimpoian. Pada 2013, rasionya naik menjadi 32 dari 1.000 pernikahan. Sementara itu, di perdesaan rasio pernikahan usia dini turun dari 72 per 1.000 pernikahan pada 2012 menjadi 67 per 1.000 pernikahan pada 2013.

"Padahal, kita kan tahu, wilayah perkotaan tingkat pendidikan dan akses mendapatkan informasi lebih tinggi. Ini menjadi sesuatu yang aneh dan mengejutkan," kata Kepala BKKBN Fasli Jalal, di sela-sela acara Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Expo di Atrium Senayan City, Minggu (26/1/2014).

"(Sementara), kami menargetkan pernikahan dini 30 per 1.000 penduduk. Jadi, kalau digabungkan antara rasio di perkotaan dan perdesaan pada 2013, rata-rata masih 48 per 1.000 pernikahan," imbuh Fasli.

Untuk meredam tren tersebut, BKKBN menggencarkan program Generasi Berencana (Genre). Program itu berisi sosialisasi tentang pengetahuan mengenai keluarga berencana yang menyasar kalangan siswa SMA dan mahasiswa. "Yang memberikan pengetahuan adalah teman-teman seusianya atau duta Genre. Mengapa? Karena kecenderungan mereka mau mendengarkannya," kata Fasli.

(Eko Sutriyanto/Reza Gunadha)
========================================================

Apakah ada yang salah dengan pendidikan SEKS di usia dini ?
Atau ada yang salah dengan orang tua yang tidak mampu lagi menjaga pergaulan anaknya ?
Atau anak jaman sekarang yang sudah tidak dapat diberikan kebebasan bertanggung jawab ?

DIBANTU JAWAB

mengapa grafik tersebut yang diharapkan ??
baca lagi teori DAYA DUKUNG. kalau males baca, silakan agan membayangkan rumah tipe 21/60 diisi 2 keluarga dan masing keluarga punya 2 anak. ^_^





utk melihat dasar pemikiran dan tujuan akhir yang ane harapin silakan main2 ke thread dibawah ini

Siapa Tanggung Jawab? Harga Properti Semakin Tak Terkendali....



KOMPAS.com - Di awal tahun, tepat memasuki bulan kedua di 2014, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan survei indeks harga properti residensial. Hasil survei BI yang dikeluarkan pada Rabu (12/2/2014) itu menunjukkan, bahwa penjualan properti residensial pada kuartal IV melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, dari 39,80 persen menjadi 12,05 persen.

Tak bisa dimungkiri, memang. Kebijakan penyempurnaan ketentuan loan to value pada 2013 turut memberikan dampak terhadap penurunan permintaan hunian. Perlambatan kenaikan penjualan terutama terjadi pada rumah tipe kecil.

Namun demikian, kenaikan harga properti residensial yang terjadi pada 2012 dan 2013 diperkirakan akan terus berlanjut tahun ini. Bahkan, secara triwulanan, kuartal I 2014 meningkat lebih tinggi 2,56 persen dibanding kuartal IV 2013, dengan kenaikan harga tertinggi pada rumah tipe menengah yakni 3,45 persen.

Bisa disimpulkan, bahwa Pemerintah tak sanggup mengendalikan kenaikan harga properti yang sudah sangat tinggi itu. Semua diserahkan kepada mekanisme pasar yang ada. Sejurus itu, ketika mekanisme pasar dikuasai para pengembang, harga pun relatif diatur oleh para pengembang dan tak murni lagi berdasarkan mekanisme pasar. Kenaikan harga yang ada relatif sebagai harga semu.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, bahwa memang tidak semua pengembang menggoreng harga setinggi-tingginya. Namun, ketika pasar menunjukkan tingkat permintaan tinggi, maka sah saja ketika banyak pengembang juga ikut menaikan harganya. Alasannya, hal itu dilakukan terkait bisnis usahanya harus mengejar profit.

Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab dengan semua? Apakah harga tanah tak bisa dikendalikan? Kementerian mana yang wajib mengurus hal ini?

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa Pemerintah seperti tak sanggup mengendalikan harga properti, bahkan harga-harga tanah. Hal tersebut juga diakui oleh Ali.

"Ketika harga properti menjadi sangat tinggi, Menteri mana yang harus bertanggung jawab ? Jawabnya, tidak ada kementerian yang saat ini mengurus khusus properti. Ironis bukan?" kata Ali dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (6/5/2014).

Ali mengatakan, Indonesia perlu melihat upaya yang dilakukan negara tetangga, Singapura. Ketika harga properti naik tidak terkendali, melalui Housing Development Board (HDB) sebagai lembaga perumahan nasional Singapura, Pemerintah negara itu membangun rumah-rumah menengah dengan harga "wajar".

"Itu juga yang dilakukan oleh Malaysia untuk mengendalikan harga tanahnya," ujar Ali.

Ali mengatakan, hal itulah yang membuat para pengembang mempunyai "pesaing", yang pada akhirnya mereka tidak bisa lagi menaikan harga terlalu tinggi. Pasalnya, para pengembang harus bersaing dengan proyek HDB yang membanjiri pasar.

"Ini yang tak bisa dilakukan pemerintah, karena sampai saat ini pemerintah Indonesia belum punya badan perumahan yang khusus menangani perumahan untuk rakyatnya. Badan ini sebetulnya sudah diamanatkan UU, namun sampai saat ini belum diimplementasikan," kata Ali.

Dengan adanya Badan Perumahan, lanjut Ali, pemerintah diharapkan dapat membuat bank tanah (land bank). Dari bank tanah itulah pemerintah kemudian membangun perumahan ataupun apartemen bagi kalangan menengah dan bawah.

SUMBER : http://properti.kompas.com/read/2014...ak.Terkendali.

Original Posted By jakatra►Impian semua orang umur 40 masih muda udah punya cucu.