Pasca banjir Jakarta, Gubernur DKI Jokowi dan wakilnya Ahok menjadi orang yang paling bersuara atas ide sodetan kali Ciliwung-Cisadane. Saat meninjau kondisi Kali Cisadane, Jokowi kini tidak ngotot lagi.

"Yang perlu normalisasi Cisadane, bukan sodetan. Saya sudah tidak berpikir sodetan lagi, tapi normalisasi. Tapi ini kewenangannya bukan di Gubernur DKI tapi Menteri PU. Nanti bersama-sama kita sampaikan ke Menteri PU bahwa harus ada normalisasi di Ciliwung dan Cisadane dulu," kata Gubernur DKI Joko Widodo di kantor Inspektorat Pemerintah Tangerang, Tangerang, Banten, Sabtu (25/1/2014).

Ia tidak mau dituduh sebagai satu-satunya pihak yang bersikeras agar proyek sodetan ini terealisasi. Ia menjelaskan bahwa ia hanya mengkaji ide sodetan yang dulu sempat muncul namun tak dilanjutkan.

"Yang ngotot siapa? Kita nggak ngotot. Dulu kan ada rencana, kalau kalkulasinya ujungnya meresahkan, jangan dong. Masa saya disuruh ngurusin Cisadane? Bukan wilayah saya dong. Hehehe," lanjutnya.

Berkali-kali Jokowi mengatakan proyek sodetan tersebut sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Yang memiliki otoritasnya yakni Balai Besar Wilayah Ciliwung-Cisadane yang berada dibawah koordinasi Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PU.

Lulusan fakultas Kehutanan UGM ini menjelaskan ia hanya ingin menyelesaikan banjir Jakarta dengan langsung pada akar masalahnya. Ia kemudian mengkaji rencana-rencana penanggulangan banjir yang ada di Kementerian PU, salah satunya dengan membuat sodetan Ciliwung-Cisadane di tahun 2000.

"Kita tidak mau tiap banjir bagi-bagi sembako melulu. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kita ingin menyelesaikan akar masalahnya. Yang perlu saya? Bukan," terangnya.

Dari 80 km total panjang Sungai Cisadane, setidaknya 13 km berada disepanjang Kabupaten dan Kota Tangerang. Dalam kesempatan yang sama, Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah menjelaskan, kondisi Cisadane saat ini sangat butuh dinormalisasi.





SUMBER