Solopos.com, BOYOLALI — Bupati Boyolali, Seno Samodro, kembali bikin geger. Rekaman pidatonya saat resepsi Hari Lahir (Harlah) Korpri, 4 Desember 2013, di Pendapa Kabupaten Boyolali, menggambarkan ajakan bancakan APBD bersama para camat, kepala desa, dan PNS.

Dari efisiensi anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) 2014 yang mencapai Rp4,5 miliar, Seno menawarkan jatah untuk mereka. Bupati berkeinginan agar semua kasi, staf PNS, hingga kepala desa, bisa mengajukan kredit motor, dan mobil. Bunganya ditanggung Korpri. “Selama bupati menyelenggarakan program ini, targetnya setahun bisa Rp2 miliar.”

Bupati juga mengilustrasikan jika harga motor di pasaran Rp14 juta dan akan menjadi Rp18 juta saat dibeli secara kredit, maka dengan mengajukan kredit melalui Korpri, pegawai hanya membayar Rp14 juta. “Sisanya dari Korpri. Itu namanya bupati sayang anak buah,” ujar Seno.

Salah satu peserta Harlah Korpri yang enggan disebutkan namanya, membenarkan pada saat resepsi Harlah Korpri tersebut Bupati mewacanakan program kredit motor, mobil, dan rumah. “Selain itu juga ada instruksi kepada camat dan kepala desa untuk inventarisasi tanah OO, dan tanah OO itu untuk kepala desa dan camat yang mau ambil kredit rumah,” ujar sumber tersebut.

Dia tidak tahu proses seperti yang diinginkan bupati untuk bisa mendapatkan tanah OO. “Tapi bupati bilang akan ada subsidi untuk kredit rumah. Tapi program-program yang ditawarkan Bupati bisa dilaksanakan asal pilihannya sama dengan Bupati, mungkin maksudnya adalah partainya.”

Dalam rekaman tersebut bupati menyebutkan bahwa subsidi untuk rumah itu bisa Rp10 juta. “Kalau khusus rumah saya berikan Rp1 miliar, kan bisa dapat 100 rumah.”

Selain program kredit, bupati juga merencanakan penyeragaman tarif lelang tanah kas desa. Rencananya tarif itu akan diatur dalam peraturan daerah (perda). “Jadi, setiap pengelolaan kas desa itu nanti, camat entuk 1% sebagai panitia, kepala desa 5%, bupati sekda komplit 2,5%. Nek camat 1 %, per tahun isa entuk Rp200 juta. Ning nek 5 persene kepala desa kiro-kiro entuk piro? ping limo? gundulmu kui! ya paling nyandake Rp80 juta hingga 100 juta per tahun,” papar Bupati dalam rekaman itu.

Bupati sempat menawarkan program tersebut terhadap peserta Harlah Korpri. “Piye mathuk ora? Ora mlaku dewe-dewe lho, seragam se-kabupaten.” Hanya, program itu belum masuk dalam APBD 2014 dan baru bisa dilaksanakan pada 2015.

http://www.solopos.com/2013/12/10/re...samodro-473122

Solopos.com, BOYOLALI — Rekaman pidato Bupati Boyolali, Seno Samodro, saat resepsi Hari Lahir (Harlah) Korpri, 4 Desember 2013, di Pendapa Kabupaten Boyolali, menggambarkan ajakan “bancakan” APBD bersama para camat, kepala desa, dan PNS.

Berikut penggalan rekaman pidato tersebut.

“Ini kan artinya punishment, punishment, punishment, and punishment. Mestinya yang logis itu ya juga ada reward. Reward ya seperti promosi, yang biasa-biasa wae yo di unggahke, begitu. Tetapi mulai tahun ini, ajuan dari masing-masing SKPD setelah melalui penelitian sebetulnya dilakukan efisiensi sebesar Rp4,5 miliar.

Disodori deg, neng nek Rp4,5 itu saya tarik betul, kowe mecicil. Heh tenan lho iki. Nah policy saya, dari 4,5 miliar itu, tak jaluk Rp2 miliar. Rp2 miliar dari efisiensi itu dijadikan kepada Korpri. Dinggo opo? Dinggo kredit pit motor, kredit mobil, kredit omah. Maksude piye? Karepku kredit pit motor bungane sing nanggung korpri, selama masih menyelenggarakan program, targetnya Rp2 miliar. Kuwi nek harga pasaran Rp14 juta, nek dikreditke dadi Rp18 juta, kuwi bayare tetep Rp14 juta, yang Rp4 juta Korpri. Itu namanya bupati sayang anak buah.

Kuwi lagi pit motor, lha nek mobil. Mobil juga begitu, Avanza Rp160 juta, lha nek mobil kan rak iso kredit setahun rak iso lunas. Nah lebih dari itu, rumah. Ini para camat digadaike. Goleko tanah OO. Kepala desa yo ngono, mengko prosese ora usah dirembuk ning kene, saru.

Yo mesti wae nek omah ki, paling enggak subsidinya ya Rp10 juta. Kalau subsidinya sekitar Rp1 miliar kan entuk 100 omah. Ah kudu gede, tanah OO-ne mung 5.000 meter, yo kuwi dicakke yo ra popo. Kecamatan Juwangi, pegawai Juwangi yo okeh. Kepala desa kan statusnya Korpri, berarti kepala desa yo iso jikuk.

Kuwi jane yo ora mathuk, wong hake praja. Ra mathuk. Soale kepala desa bojone telu okeh, ha ha ha.

Berbicara masalah politik, kowe nek moco koran ngene iki merinding. Tapi bupati yo duwe strategi. Contoh yang paling cetho, Perda Perangkat Desa. Di DPRD ada 6 fraksi. Yang mendukung hanya satu, fraksi PDIP, sing 5 nolak. Akhire menang sing siji, bupatine ampuh, kowe ki piye haaa.

Wis ngene iki buka-bukaan wae. Bupati kuwi duwe aspirasi, nek DPRD kuwi duwe aspirasi jenenge BPS, Biaya Bantuan Sosial. Neng BPS, kotake nunut bupati. Ngono lho, kowe ben cetho. Dadi anggota DPRD cacahe wong 45 ki kos ning bupati. Nah pembagiane piye? Bupati 40, DPRD 60 persen, neng dibagi 45. Lha neng arep piye, sing kos karo sing duwe kok malah gede sing kos?

Kuwi bakale bansos karo hibah kuwi diperiksa, yo jaksa, yo polisi, yo siapa saja. Dadi nek kepala desa ki podo ngidak marka, kowe ora mungkin mung disemprit. Pertama, dipanggil inspektorat, kedua, mengko BAP-ne mlebu polisi, utawa jaksa. Cobanen wae.

Cetho ta? 6 fraksi, 1 musuh 5, menang siji. Ngopo kok, nek moco koran, bupati nganggarke Rp1,2 miliar pemborosan mobil. Bupati kuwi wis duwe 67 mobil. Nek tuku mobil 6 kuwi kan sih kurang 61. Kuwi karo wartawan yo ora ditulis. Neng asline opo? Yo setuju dianggarke, bupatine ampuh.

Nah ini kepala desa harus banyak belajar. PDIP berapa, kecil 14 kursi. Neng pak bambang, kowe rak kos neng nggonaku. Kowe menolak keneng, ning mulai detik iki kowe yo ora oleh kos ning omahku.

http://www.solopos.com/2013/12/11/ge...n-geger-473309

Boyolali – Bupati Boyolali, Seno Samodro menjadi salah satu dari 25 kepala daerah di Indonesia yang berhasil mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penghargaan tersebut diterima Bupati di Jakarta, saat peringatan Hari Otonomi Daerah XVII, Kamis (25/4).

Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (29/4), menyebutkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden dalam hal pengaturan manajemen pemerintahan.

“Bupati Boyolali dinilai memiliki prestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan status terbaik pada tataran pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan di berbagai urusan pemerintahan bidang urusan wajib dan pilihan,” kata Wiwis.

Dijelaskan juga, berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) 2011 yang dilaksanakan tim tingkat nasional 10 April 2012, Kabupaten Boyolali telah ditetapkan peringkat ketiga terbaik nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Keputusan itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 100-279 2012 tentang penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang diumumkan dan diterimakan 25 April 2012 pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XVI.

Berdasarkan prestasi tersebut, Wiwis mengatakan melalui Surat Menteri Dalam Negeri No 120.04/3825/OTDA 28 Juni 2012 perihal data profil penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemkab Boyolali diminta menyusun dokumen tersebut sebagai bahan pertimbangan pengusulan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden kepada Bupati atas kepemimpinannya dalam mencapai prestasi tersebut.

Bupati Boyolali, Seno Samudro, mengatakan diterimanya penghargaan tersebut layak disyukuri sekaligus sebagai bukti Kabupaten Boyolali merupakan salah satu terbaik kabupaten di tingkat nasional.

http://www.timlo.net/baca/69316/dini...gaan-dari-sby/