Lekat dengan korupsi yang jadi musuh rakyat Indonesia
Partai politik diragukan bisa lahirkan Presiden berkualitas & bersih
Minggu, 19 Januari 2014 19:07 WIB



Ramai publik kembali memperbincangkan soal kepemimpinan nasional menyambut pemilihan Presiden tahun 2014. Ada yang optimis pemilu mendatang akan melahirkan figur dan tokoh yang bisa membawa Indonesia dari kondisi keterpurukan.

Namun, tidak sedikit pula publik yang pesimis bahwa pemilu 2014 nanti tidak akan melahirkan tokoh baru yang bisa membawa kebangkitan Indonesia. Pasalnya, keterbatasan publik dalam memilih figur pemimpin hanya dibatasi melalui proses seleksi partai poltik. Sisi lain, partai politik saat ini menjadi sorotan tajam akibat para elitnya terjerat dalam kasus korupsi yang menjadi musuh bersama rakyat Indonesia.

Kasus korupsi yang menyeret mantan Presiden Partai Keadilan sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum hanya sebagian kecil kasus korupsi yang bisa diangkat kepermukaan betapa partai politik saat ini seolah menjadi tempat berkumpulnya para konseptor ulung untuk menggerus uang rakyat. Belum lagi kasus lain yang masih mengendap yang belum terungkap kepermukaan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, masihkah masyarakat harus berharap lahirnya kepemimpinan nasional dari prodak partai politik yang sangat korup ini?

Merespon hal ini, politisi sepuh Partai Golkar, Akbar Tandjung mengakui, bahwa selama ini fungsi partai politik dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik masih belum maksimal dilakukan. Dengan nada seolah pasrah, Akbar mengatakan, bahwa tidak ada pilihan lain publik ‘dipaksa’ memilih figur pemimpin jebolan partai politik dari pilihan yang ada saat ini

“Karena sistemnya memang demikian, sekarang kita tinggal memilih beberapa pilihan yang ada,” ujarnya kepada LICOM, di CheeseCake Factory Cikini, Minggu (19/01/14).

Menyadari dilema dari proses demokrasi seperti ini, Akbar kemudian menyarankan partai politik untuk mau membuka diri kepada publik dalam proses seleksi kepemimpinan. Salah satu caranya menurut mantan Ketua Umun PB HMI ini adalah dengan melalui konvensi. Konvensi yang memungkinkan orang luar non partai politik juga bisa dilibatkan dalam proses penjaringan pemimpin nasional.

Sementara, politisi PDIP, Aria Bima dengan enteng memberikan satu pilihan untuk mendirikan partai politik baru jika masyarakat tidak lagi percaya kepada partai politik untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan bersih.

“Kalau rakyat tidak percaya partai, ya jangan bikin partai politik, jangan tabrak sistemnya,” ujarnya enteng seolah melepas tanggung jawab bahwa ia bagian dari partai politik.

Selain itu, Aria Bima juga menuding, bahwa kelompok-kelompok yang tidak pro partai politik dan akhirnya maju melalui jalur independen adalah bagian dari kelompok yang pragmatis yang memungkinkan adanya gerakan-gerakan primordialisme yang mengancam keutuhan NKRI.

Sementara, Direktur Eksekutif Political Communication Institute, Heri Budianto mengatakan, bahwa tidak ada jalan lain selain mengikuti aturan dan sistem politik yang ada saat ini, bahwa memilih presiden harus lewat jalur partai politik.

“Mau tidak mau kita harus melalui cara itu, Sampai akhirnya kita menemukan model lain yang memunginkan konstitusi kita menemukan cara lain selain partai politik,” ujarnya.

Meski jalan ini dianggap sebagai jalan buntu yang harus dilalui, Heri Budianto menyarankan agar partai politik bisa lebih memeprbaiki diri dalam menjalankan rekrutmen politiknya. Tidak lagi mengandalkan ketenaran dan bermodal kapital atau uang semata yang bisa membeli suara dengan mudah.

Jika tren hanya mengandalkan popularitas dan kekuatan kapital yang dilestariakan, maka lanjut Heri, politisi-politisi macam inilah yang akhirnya merusak lembaga negara.

“Nantinya akan menghancurkan lembaga negara, karena yang akan mengisi adalah mereka kader partai politik,” jelas Dokor Ilmu kominikasi politik jebolan UGM Jogyakarta ini.

sumber : http://www.lensaindonesia.co.id/2014...as-bersih.html