Seberapa pun populer, bersih, dan beraninya Capres 2014 yang kini banyak muncul ternyata tak bisa berbuat banyak jika dihadapkan dengan persoalan Freeport.

Tambang emas yang bertahun-tahun sejak era Soekarno dikuasi asing ini tak juga mendapat formulasi yang bisa menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

Dua Capres 2014 yang terkenal dengan sikapnya yang berani dan bersih, Dahlan Iskan serta Mahfud MD ternyata juga tak begitu memberi solusi menarik jika ditanya soal masa depan Freeport.

Disinggung soal rencana kebijkan keduanya terkait korporasi asing yang menguasai pertambangan Indonesia itu, baik Dahlan Iskan maupun Mahfud MD sama-sama berpihak pada kepentingan kapitalisme.

“Kita ini negara hukum, dan sebagai negara hukum harusnya kita hormati kontrak. Kalau kita langgar, kita akan dikecam dunia internasioanl,” ujar Dahlan Iskan kepada LICOM di posko pemenangannya di Jakarta, kemarin.

Jawaban ini disampaikan Dahlan Iskan saat LICOM menanyakan terkait masalah Freeport yang sejak masa lengsengsernya Presiden SOekarno telah menjadi satu korporasi yang menguasai pertambangan emas dan tembaga Indonesia di wilayah Papua.

Untuk masalah Freeport yang mungkin diperlukan saat ini, menurut Dahlan Iskan, adalah menghormati kontrak yang berjalan dan melakukan renegosiasi.

“Argumen yang baik mungkin dengan melakukan renegosiasi. Tetapi kalau kontaknya habis itu hak kita tapi kalau belum kita hargai biar kita dipandang dimata internaisonal. Tapi jangan pura pura tidak tau juga kalu ternyata kontrak sudah habis,” jelas Dahlan Iskan.

Tetapi sayang, bos media Jawa Pos Group ini tidak bisa menjelaskan lebih lanjut langkah apa yang mungkin dilakukan andai kontrak Freeport telah habis.

Apakah negara akan ambil alih atau kembali memperpanjang dengan satu catataan membuat aturan pajak tinggi yang bisa memberikan untung buat pemerintahan Indonesia seperti yang dulu pernah dilakukan Bung Karno yang membuat elit kapitalis Freeport dibuat tidak berkutik.

Hal yang hampir sama juga disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD yang seolah memberikan kesan tidak adanya keberanian melakukan kebijakan tegas atas korporasi kapitalis Freeport yang telah menghisap kekayaan alam Indonesia ini.

“Dulu jaman Bung Karno masih jaman nasionalisasi perlawanan, bilang lawan ya lawan. Sekarang nasionalisasi yang ada kontraknya kita diserang orang. Jangan membebani presiden yang bukan bebannya,” kata Mahfud MD