KOMPAS.COM, Pemerintah Australia meminta maaf kepada Indonesia setelah mengakui bahwa kapal yang beroperasi menjaga perbatasan secara "tidak sengaja" masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia "beberapa kali."

Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison mengatakan dia mendapatkan pemberitahuan hari Rabu (15/01/2014) bahwa "kapal yang bertugas melakukan penjagaan perbatasan masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia dalam beberapa kesempatan."

Morrison menjelaskan hal ini disebabkan "kesalahan navigasi" dan melanggar kebijakan pemerintah Australia sendiri. Ditambahkan juga bahwa Kepala Staf Angkatan Laut Australia Admiral Griggs telah menelepon KSAL Indonesia hari Kamis sore "untuk memberikan penjelasan".

Menurut Morrison, Menteri Luar Negeri Julie Bishop juga "berusaha berbicara dengan Menlu Indonesia Marty Natalegawa hari Kamis malam, guna menjelaskan pembicaraan para pejabat angkatan laut kedua negara dan juga menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah Australia."

Menteri Morrison mengatakan pemerintah Australia "tetap berkomitmen sama dengan Indonesia untuk tetap menghormati kedaulatan kedua negara" dan berusaha keras untuk tidak lagi melanggar wilayah kedaulatan Indonesia ketika melakukan operasi penjaga perbatasan.

"Lebih lanjut lagi kami sebagai pemerintah mengganggap kesalahan operasional ini sebagai hal yang serius," kata Morrison dalam jumpa pers hari Jumat (17/1/2014).

Letnan Jenderal Angus Campbell, Komandan Operasi Kedaulatan Perbatasan mengatakan bahwa tindakan pelanggaran itu tidak sengaja, namun pengkajian akan dilakukan mengenai berapa kali hal itu sudah terjadi, kapan dan mengapa.

"Kami tidak pernah bermaksud untuk membiarkan kapal kami memasuki wilayah kedaulatan negara lain," katanya dan menambahkan bahwa "petugas kami di kapal-kapal tersebut merasa bahwa mereka selalu berada di luar wilayah perairan Indonesia."

Campbell mengatakan dia sudah mengirim surat kepada CEO Bea Cukai dan Perliindungan Perbatasan Australia Michael Pezzullo, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal David Hurley, yang memang bertanggung jawab atas masalah tersebut untuk melakukan kajian bersama-sama.

Meskipun ada pelanggaran tersebut, pemerintah Australia tetap akan melakukan kebijakan yang mereka lakukan sekarang karena "berdampak besar terhadap kegiatan penyeludupan manusia."

"Para penyeludup manusia dan mereka yang hendak menaiki perahu untuk masuk ke Australia harus menyadari bahwa pemerintah Australia akan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk melindungi wilayah kedaulatan Australia untuk menghentikan perahu-perahu tersebut," demikian Morrison.