Masyarakat Sinabung tampak kecewa tidak mendapat perhatian yang cukup dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sudah berbulan-bulan mereka hidup dalam pengungsian karena erupsi Gunung Sinabung yang tidak pernah berhenti, namun Presiden belum pernah menjenguk mereka.

Sikap protes mereka kemudian diekspresikan dengan ajakan untuk "unfollow" twitter Presiden. Sebelum Presiden datang melihat kondisi masyarakat di Sinabung, mereka mengajak untuk tidak memperhatikan "kicauan" Presiden di sosia-media.

Suara itu didengar oleh Presiden Yudhoyono. Melalui twitternya, Presiden mengatakan bahwa ia terus memantau perkembangan yang terjadi di Sinabung. Presiden berjanji pekan depan akan melihat langsung kondisi masyarakat di Sumatera Utara.

Masyarakat sekarang sangat kritis terhadap kinerja pemimpinnya. Mereka menginginkan agar pemimpin peduli terhadap kehidupan rakyatnya. Seringkali pemimpin terlalu asyik dengan kesibukannya, sehingga lupa mana yang menjadi prioritas.

Sungguh aneh apabila pemimpin tidak memiliki kepekaan. Mereka tidak tahu apa yang harus didahulukan. Akibatnya, hal yang lebih penting berkaitan dengan urusan rakyat ditempatkan pada prioritas di belakang.

Itulah yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Hingga saat ini mereka belum juga selesai dengan tugas menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2014. Padahal tahun 2014 sudah berjalan dua pekan dan persoalan baru sudah menghadang.

Salah satu yang sedang dirasakan masyarakat Jakarta sekarang ini adalah persoalan banjir. Curah hujan yang tinggi sejak hari Minggu menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta. Awan tebal yang menggantung di atas menjadi ancaman yang menakutkan.

Untuk itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba untuk melakukan rekayasa cuaca. Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mereka mencoba memecah kumpulan awan di atas Jakarta, agar curah hujan tidak jatuh pada waktu yang bersamaan.

Langkah itu tentu membutuhkan biaya. Diperlukan anggaran sekitar Rp 28 miliar untuk melakukan rekayasa cuaca. Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan anggaran Rp 20 miliar, sementara sisanya dibayar oleh BNPB.

Namun belum disahkannya APBD DKI Jakarta membuat Pemprov DKI Jakarta tidak mempunyai anggaran. Mereka terpaksa meminta BNPB untuk membiayai rekayasa cuaca terlebih dahulu dan akan dibayar setelah APBD mereka disetujui DPRD.

Inilah salah satu contoh bentuk ketidakpedulian elite politik terhadap nasib rakyat. Persoalan ini bukan hanya terjadi di era Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saja. Pada masa kepemimpinan Gubernur Jakarta sebelumnya masalah seperti ini juga selalu terjadi.

Apakah semua ini didasarkan oleh perencanaan Pemprov yang dianggap tidak realitis oleh para anggota Dewan? Seringkali bukan itu persoalannya. Di zaman Gubernur Sutiyoso maupun Fauzi Bowo penundaan pengesahan APBD disebabkan oleh belum adanya "kecocokan soal harga".

Bukan rahasia bahwa ada jatah yang diminta DPRD atas setiap persetujuan APBD yang dimintakan. Sikap korup menjadi bagian dari kerja anggota legislatif baik di daerah maupun nasional. Mereka memikirkan nasib mereka terlebih dahulu daripada nasib rakyatnya.

Anggota legislatif tidak pernah merasa bersalah kalau pun belum selesai membahas soal APBD. Mereka tidak peduli kalau pun kegiatan untuk kepentingan rakyat sampai tersendat. Bagi mereka yang lebih penting adalah jatah yang harus diterima di depan.

Ketidakpedulian elite politik terhadap nasib rakyat sangatlah menyakitkan. Padahal mereka dulu meminta dipilih rakyat untuk menjadi wakil rakyat. Setelah amanah itu diberikan, mereka lupa akan tanggung jawabnya mendahulukan kepentingan rakyat.

Kita memang harus lebih jeli dalam memilih pemimpin. Kita harus ikut Pemilihan Umum 2014 agar bisa memilih pemimpin yang amanah. Jangan lagi memilih pemimpin yang tidak peduli kepada rakyat. Kita harus menyeleksi pemimpin yang mau bekerja untuk rakyat, bukan hanya memikirkaan dirinya sendiri.