Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai sejauh ini upaya Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi banjir sudah maksimal. Namun kinerja yang tinggi itu tidak diimbangi oleh jajaran di bawahnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali menyindir Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) Pemprov DKI yang seharusnya bisa optimal menangani banjir menggunakan anggaran tahun lalu.

Hal ini, kata Ashraf, sudah berdasarkan sistem kerja dan kesesuaian pembagian anggaran masing-masing setiap SPKD untuk penanganan banjir. Dengan adanya banjir ini, ia melihat kinerja SPKD belum maksimal. Persoalan ini pula yang harus dibenahi ke depannya.

“Pak Jokowi itu kayak sopir, tapi mesin karburatornya ya SPKD kotor. Sopir ingin tancap gas, ngebut, ya jalannya kurang cepat. Kalau salah, yang disalahin sopirnya. Padahal, mesinnya yang enggak benar,” ujar Ashraf saat dihubungi detikcom, Rabu (15/01).

Selain persoalan di SKPD, ia juga menyoroti peran pemerintah pusat yang tidak maksimal membantu mengatasi banjir di ibu kota. Harusnya, pemerintah pusat bisa menekan pemerintah daerah seperti Bogor dan Depok agar bisa bekerja sama menangani persoalan banjir di Jakarta.

Menurutnya, persoalan banjir bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI. Ashraf menegaskan perlu dibentuk badan khusus untuk penanganan banjir di Jakarta. Badan khusus ini dibentuk oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah seperti Bogor dan Depok serta Pemprov DKI. Cara ini dibutuhkan mengingat Jakarta merupakan ibu kota negara dan barometer pusat pemerintahan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut memiliki peta perencanaan yang sama dengan Pemprov DKI terkait antisipasi penanganan banjir di ibu kota. Koordinasi pun dianggap sudah terjalin baik dilakukan sebelum musim hujan.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Danis Hidayat Sumadilaga mengaku bingung kalau pihaknya dinilai tidak berkoordinasi dengan jajaran Pemprov DKI soal peran persiapan datangnya banjir.

Pembagian tugas, menurutnya, sudah dilakukan dan masing-masing bekerja sesuai peta yang direncanakan. “Pemprov DKI ada lahan, kita pemerintah pusat yang mengeruknya. Kayak sebelumnya seperti Kali Pesanggrahan, Angke, itu kan kita kerja sama,” kata Danis saat dihubungi detikcom, Rabu (15/01).

[url]http://news.detik..com/read/2014/01/16/151416/2469058/10/dprd-jokowi-kayak-sopir-ingin-ngebut-tapi-mesinnya-kotor?n991102605[/url]

ya kotor mesinyakan ada DPRD juga yg tdk mau mengesahkan RAPBN 2014 .krn ada kepentingan utk menjegal pemerintahan DKi